Pemilu 17 April yang juga adalah Pilpres 2019 merupakan pemungutan suara yang sangat penting untuk masa depan demokrasi Indonesia yang masih muda. Banyak warga mengkhawatirkan aksi yang mungkin dilakukan oleh kelompok fundemantalis. Menyerukan persatuan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, tidak ada toleransi bagi mereka yang mengancam persatuan.

Angkatan bersenjata Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI), siap untuk mengintervensi upaya apapun yang akan mengancam berjalannya pemilihan suara yang lancar pada tanggal 17 April nanti. Hal ini dinyatakan oleh Marsekal Hadi Tjahjanto, Panglima TNI, dalam sebuah pesan yang disampaikan ke seluruh negeri satu minggu jelang Pilpres 2019.

Dikenal sebagai sosok yang sedikit bicara, Hadi Tjahjanto terlihat tegas di penampilan publik terbarunya itu.

Berbicara dalam latihan anti-terorisme di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (9/4), Marsekal Hadi menekankan bahwa siapapun yang berupaya mendestabilisasi Indonesia, mengancam persatuan nasional dan menantang ideologi Pancasila yang pluralis atau UUD 1945, mereka akan berurusan dengan TNI.

Di belakang Hadi Tjahjanto berdiri masing-masing kepala staf dari setiap cabang TNI dan anggota dari unit komando dari Korps Marinir, Kopaska, dan Kopassus, semuanya berseragam lengkap.

Dengan suara mantap, Panglima mengatakan bahwa “TNI adalah politik negara. TNI netral dalam pelaksanaan Pileg maupun Pilpres 2019.”

“Dan saya ingin memastikan bahwa jika ada pihak-pihak yang mengganggu stabilitas politik, jalannya demokrasi, mengganggu NKRI, mengganggu Pancasila, mengganggu UUD 1945, dan mengganggu Bhinneka Tunggal Ika, maka akan berhadapan dengan TNI,” tegas Marsekal Hadi dalam video tersebut.

“Saya ulangi, akan berhadapan dengan TNI. Ingat, TNI adalah bentengnya NKRI. NKRI, harga mati!”

Bagi penduduk Indonesia, pernyataan Hadi Tjahjanto adalah referensi jelas yang tidak hanya ditujukan kepada para kelompok Islamis bersenjata, tapi juga kepada mereka yang berusaha meracuni atmosfer pemilu dengan kebencian dan hoaks.

Banyak yang takut, bahwa hal itu bisa memicu reaksi keras dari kelompok-kelompok fundamentalis dan pendukung ideologi politik.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, sekitar 192 juta pemilih potensial akan memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR dan DPD di hari yang sama.

Bagi banyak pengamat, pemilu 17 April 2019 ini adalah “hari kritis” bagi masa depan demokrasi Indonesia yang masih muda,yang tengah terancam oleh kelompok fundamental religius.

Menurut Jenderal (Purn) Abdullah Mahmud Hendropriyono, kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang pertama, pemilu kali ini akan menjadi “pertarungan politik antara dua ideologi yang bertentangan: pluralisme vs fundamentalisme Islam.”

“Dan saya ingin memastikan bahwa jika ada pihak-pihak yang mengganggu stabilitas politik, jalannya demokrasi, mengganggu NKRI, mengganggu Pancasila, mengganggu UUD 1945, dan mengganggu Bhinneka Tunggal Ika, maka akan berhadapan dengan TNI,” tegas Marsekal Hadi dalam video tersebut.

“Saya ulangi, akan berhadapan dengan TNI. Ingat, TNI adalah bentengnya NKRI. NKRI, harga mati!”