TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Saat berpidato dalam kampanye akbar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019), capres nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kebocoran negara.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku selalu diejek para elite karena mengatakan kebocoran anggaran negara mencapai Rp 1.000 triliun.

Tiga hari yang lalu, lanjut Prabowo, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.

Menanggapi pernyataan Prabowo itu, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyebut, pihaknya tak memiliki kajian khusus yang menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2.000 triliun.

"Enggak, enggak pernah kita mengkaji itu, Litbang (KPK) enggak pernah mengkaji khusus itu," kata Pahala kepada Kompas.com, Minggu (7/4/2019).

Menurut Pahala, hal itu adalah hitungan perkiraan penerimaan negara apabila seluruh wajib pajak di Indonesia patuh. Selain itu, kata Pahala, Indonesia seharusnya bisa meningkatkan rasio pajak (tax ratio).

"Itu ngitungnya kira-kira begini nih, kan ada tax ratio, kan itu diambil dari GDP, nah sekarang kan kita sekitar tax ratio kita 10 persenan. Nah itu diandaikan, kalau kita benar-benar orang bayar pajak, patuh semua gitu. Itu pun di negara-negara Skandinavia itu tax ratio bisa 30-40 persen dari GDP," kata dia.

Menurut Pahala, apabila meningkatkan rasio pajaknya seperti negara-negara kawasan Skandinavia, Indonesia bisa mendapat penerimaan pajak lebih maksimal.

http://m.tribunnews.com/nasional/201...punya-data-itu