Tribunnews.com, JAKARTA - Ketua PP Fatayat NU Ida Fauziyah menduga salah satu penyebab utama kantor urusan agama (KUA) di sejumlah daerah Indonesia kehabisan stok buku nikah karena pada bulan ini dikenal sebagai bulan Dzulhijjah atau bulan haji.

"Dari informasi kami dapatkan memang ada lonjakan pernikahan di Oktober ini dan itu lumrah sebab biasanya calon pengantin memilih di bulan Dzulhijjah," kata Ida Fauziyah ketika dikonfirmasi, Jumat (1/10/2013).

Bagi sebagian umat Islam bulan Dzulhijjah dianggap tepat untuk memulai membangun bahtera rumah tangga oleh karena itu di bulan ini banyak digelar akad nikah dan resepsi pernikahan.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI ini, tampaknya Kementerian Agama tidak mengantisipasi hal ini sehingga stok buku nikah habis di KUA.


"Memang banyak pengantin baru kecewa sebab biasanya pengantin baru itu bangga setelah akad nikah langsung pegang buku nikah sendiri. Tapi ini karena stok buku nikah habis di sejumlah wilayah Indonesia maka Kemenang mengeluarkan surat keterangan sementara nikah,' kata Ida.

Menurut Politisi PKB ini habisnya stok buku nikah di sejumlah KUA di Indonesia di luar dugaan sehingga tidak bisa diantisipasi oleh Kemenag.


'Kita tekankan dengan surat nikah sementara ini jangan dijadikan ladang pungutan tambahan. Kami akan terus mengawasi,' ujar Ida.


Sebelumnya, Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya kekurangan buku nikah pada beberapa provinsi di Indonesia, sehingga beberapa pasangan pengantin yang telah dicatatkan pernikahannya belum memperoleh buku nikah.


“Kepada pasangan pengantin tersebut, saat ini untuk sementara telah diberikan surat keterangan pengganti buku nikah yang berlaku selama 3 bulan”, ujar Abdul Djamil dalam keterangannya sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari situs Kemenag, Jumat (1/11/2013).


Kekurangan persediaan buku nikah, menurut Abdul Djamil, mulai terjadi pada bulan Oktober 2013 terutama di provinsi-provinsi yang peristiwa nikahnya tinggi, yaitu diatas 80.000 s.d. 490.000 pernikahan per tahun. Provinsi-provinsi yang mengalami kekurangan buku nikah dengan jumlah peristiwa nikah yang tinggi antara lain Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.(aco)

sumber