Sumur:
1. Kompas[Jokowi: Amien Rais Jangan Menakut-nakuti, Ini Pesta Demokrasi]

2. Okezone [Amien Rais Serukan People Power, AHY: Enggak Usah Terlalu Parno]

3. Tempo [Pengamat: People Power Amien Rais Bentuk Provokasi Demokrasi]

Pilpres dan Pileg adalah pesta demokrasi untuk menentukan masa depan Indonesia selama 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu 2019 ini sangat diawasi agar tidak muncul potensi kecurangan. Bila ada kecurangan atau tindakan melawan hukum dalam Pemilu, maka kita sebagai warga negara Indonesia yang berasaskan hukum harus melaporkannya ke pihak yang berwenang seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau ke Kepolisian.

Prosedur tersebut ternyata tidak menjadi alternatif Amien Rais. Politikus senior itu menyebutkan tidak akan membawa sengketa hasil pemilu ke MK jika ada potensi kecurangan. Ia merasa langkah mengikuti prosedur itu tidak berguna. Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno ini berniat menggalang massa untuk melakukan protes apabila ada kecurangan yang terjadi. Ia menyebutnya dengan istilah ‘people power’.

Apabila kita melihat gelagat dari Amien Rais, maka logikanya adalah ia tidak akan menerima hasil Pemilu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Apabila pihaknya kalah walau ternyata tak ada kecurangan maka ia bisa saja tetap akan menggalang massa untuk menolak hasil dari Pilpres lewat berbagai alasan. Upaya Amien Rais justru sesuai dengan adanya usaha untuk mendelegitimasi KPU lewat opini publik agar masyarakat tidak mempercayai KPU dan hasil dari Pemilu Serentak 2019. Contohnya saja saat ada hoax kontainer surat suara yang telah tercoblos sekitar dua bulan yang lalu. KPU lantas bergegas untuk memeriksa kontainer tersebut, tapi hasilnya nihil. Ternyata setelah diselidiki oleh polisi, yang menyebarkan berita hoax itu justru berada di barisan oposisi.

Banyak pihak yang menyayangkan sikap dari Amien Rais. Seperti Presiden Joko Widodo yang meminta agar Amien Rais tak menggunakan cara yang menakut-nakuti rakyat dan pemerintah. Menurut Jokowi, semua ada mekanismenya. Ada UU dan aturan hukum. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga memiliki pendapat yang senada. Menurutnya rencana pengerahan massa besar jika terjadi dugaan kecurangan Pilpres 2019 terlalu berlebihan. AHY menjelaskan bahwa kita tidak perlu membesar-besarkan karena upaya itu seolah menandakan negara dalam kondisi yang kacau balau.

Apabila memang terjadi kecurangan, maka seharusnya Amien Rais tetap mengikuti prosedur yang berlaku. Ancaman ‘people power’ Amien Rais adalah tindakan di luar konstitusi.  Negara kita adalah negara hukum. Negara hukum memiliki mekanisme sendiri dalam menyelesaikan pelanggaran dan sengketa Pilpres. Cara Amien Rais tidak mendidik masyarakat dalam berdemokrasi dan taat hukum. Bahkan ‘people power’ Amien Rais justru menyimpang dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri.