Pemerintah Kota Medan membongkar bangunan rumah kos-kosan 3 lantai yang tidak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), di Jalan Pembangunan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru, Senin (25/3/2019).

Ruko yang masih dalam tahap pembangunan ini nantinya akan diperuntukkan sebagai kos-kosan. Sebelumnya tim terpadu sudah mengirimkan surat pemberitahuan untuk dapat melengkapi izin, namun pemilik bangunan tidak juga menghiraukan surat pemberitahuan tersebut.

Tepat pukul 10.00 Wib tim berkumpul di Kantor Camat Medan Baru lalu langsung bergerak ke lokasi penertiban. Seperti yang dilihat oleh tim, tidak ada plank IMB terpasang di depan bangunan tersebut, pembangunan juga ditutupi pagar seng.

Penertiban yang dipimpin langsung Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan, M Sofyan, terdiri dari 2 orang Bintara Pembina Desa (Babinsa), 4 orang dari Dinas Tata Kota Medan, Satpol PP 6 orang. Namun sesampainya tim gabungan, mandor bahkan pemilik bangunan tersebut tidak di tempat.

Setelah menanti kurang lebih 1 jam, Kasatpol PP Kota Medan, memberi komando untuk merobohkan bangunan 3 lantai tersebut. Pasalnya, selama kurang lebih 1 jam, tim terpadu menantikan mandor namun tak kunjung datang.

“Sudah terlalu lama kita menanti di sini, sudah langsung robohkan saja,” kata Kasatpol PP Kota Medan.

Selanjutnya Kasatpol PP Kota Medan menyebutkan, menurut peraturan pemilik bangunan harus mengantongi dulu SIMB baru melaksanakan pembangunan, namun kenyataannya seperti yang saat ini terjadi, pemilik malah membangun dulu baru mengurus izin.

“Beberapa bangunan yang ada di Kota Medan seharusnya memiliki IMB dulu baru membangun bangunan tersebut tetapi kenyataannya yang terjadi saat ini adalah mereka malah membangun bangunan itu baru mengurus IMB nya,” kata Kasatpol PP Kota Medan.

Lebih lanjut Sofyan menjelaskan, hal ini dilakukan juga untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan, karena penertiban bangunan ini merupakan salah satu dari retribusi pengurusan SIMB, jika banyak pendirian bangunan tanpa izin dikhawatirkan target pendapat dari sektor itu tidak tercapai.

“Dengan menertibkan bangunan tanpa IMB ini dapat menambah PAD Kota Medan karena retribusi pengurusan IMB ini salah satu bagian dari PAD Kota Medan,” jelas Sofyan.(rel/kom)

https://medanbicara.com/medan/tak-ad...ngun-dibongkar
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Kesadaran masyarakat medan mengenai macam2 retribusi termasuk retribusi IMB sebenarnya sudah cukup tinggi, tercermin dari selama puluhan tahun, pemuda2 dari kampung2 bantaran kali dan tepi rel kereta api  yang selalu aktif memeriksa IMB ruko/rumah yang dibangun/direnovasi warga di medan (walau rumah2 para pemuda ini sendiri yg berada di bantaran kali dan rel kereta api, tidak punya IMB, tidak bayar PBB, dan tentunya tidak bersertifikat, karena berdiri di atas lahan milik negara) 

Di medan kota/medan maimun sendiri, terlihat jelas kesadaran akan retribusi IMB, dimana para pemuda dari kampung bantaran sei taik deli seperti  kampung aur, kampung badur, dst, yang aktif patroli memperhatikan apakah ada ruko yang sedang dibangun/direnovasi/pasang palang nama baru, dan juga sekalian memungut retribusi IMB, SPSI, SBSI, SPTSI,Ormas, OKP, PS (dimana tentu saja rumah2 di kampung2 asal para pemuda binaan ormas ini, TAK ADA SATUPUN YANG PUNYA IMB, SURAT PAJAK, SERTIFIKAT TANAH JANGANLAH DITANYA) 

Bahkan dulu ane dengar ruko yang renovasi di jalan pemuda baru 1 saja terhambat karena dihancurkan para pemuda kampung bebas IMB tepi taik deli, berhubung belum membayar retribusi ke fefek mamak kampung kali deli, hingga kepling nya musti bawa Polisi Militer utk mengusir preman (contoh kepling baik yang peduli warga)


Area tugas dan yurisdiksi polisi, aparat, satpol PP medan, hanyalah  "terbatas" di lingkungan para pembayar pajak NKRI yang punya SHM, sementara untuk lingkungan kampung2 bantaran sei taik deli, seperti kampung aur, badur, dst yang penuh dengan rumah2 berparabola, warnet, antenna wifi, cafe remang2, posko sabu, preman, maling,dll adalah berada di dalam yurisdiski dan area tugasnya, dinas sosial medan dan sejenisnya, alias bagi2 bantuan yg dibiayai dari uang pajak saja, Alhamdullillah, nikmatnya hidup para bangsa(d) di medan


Begitulah kerja pemerintahan provinsi sumut, antara ada dan tiada, di bawah bayang2 ormas makpetak ngangkang

Pemerintahan yang memegang teguh azas "lobang fefek mamak kitak" sebagai satu2 nya landasan hukum dan perundang undangan


Pemerintah provinsi sumut kalau mau menghimbau partisipasi pemilu, silakan koar2 ke warga negara ideal sumut, anak mas kalian, yang berada di kampung2 bantaran sei taik deli, kayak kampung aur, kampung badur, sei mati, dst

Kan sudah rutin kalian kasih bantuan sosial, bantuan kismin, bantuan  ini itu ke warga kampung2 sana secara berkala, walau tidak bayar pajak, listrik, air, tanah curian,tetap mereka menikmati bantuan2 dari duit pajak WNI kan ?

Ditambah pekerjaan rutin malak, curi, begal, bunuh, rampok, narkoba warga sana, mulai dari bocah hingga dewasa di dukung penuh oleh aparat penegak hukum yang digaji dengan uang pajak kan ?


Mana nanti kepling2 preman dan kepling2 alim,polos ("yg sama sekali tidak tahu menahu aktivitas kriminal warga lingkungannya") diangkat pula setara PNS, dapat pensiun dan BPJS, yang sekali lagi diambil dari uang pajak di tahun 2020, kan ?

Nah, minta partisipasi dari mereka saja, dari keluarga2 preman bantaran sei taik deli, bantaran rel, dll yang merangkap sebagai kader2 ormas okp preman sumut, masa mereka tidak ada balas budi nya ?


Neh contoh rumah2 kampung bantaran kali deli,medan maimun yang kismin2 sekali, yang ruaaarrr biyasah kismin nya, maha sangat super kismiiiiiinnn sekaliiiiiiiii, semoga mendapat bantuan (lagi) dari anggota DPRD sumut di musim pileg ini












Kalau sama warga sumut yang kerja halal (golongan pembayar pungli preman), seperti pemilik rumah makan padang, asongan, sopir angkot, becak, pemilik ruko, pedagang parfum, penjual sepatu, tukang gorengan, pengusaha mebel, dll, baru kalian bicara pajak, PBB, IMB, retribusi, iuran, dan sejenisnya

Tidak perlu kalian bicara partisipasi pemilu ke para warga yang membayar pajak penghasilan, dll, toh kaum pembayar pajak kan kaum yang paling jarang menikmati hasil uang pajak mereka sendiri, baik dari segi infrastruktur maupun segi pelayanan publik, yang sama semuanya dikuasai ormas okp preman yang bebas pajak, iya to ?

Tuh gubsu nya barusan angkat kader ormas preman jadi bupati dan juga semua pentolan Ormas PP jadi petinggi partai H*n*ra


Banyak pekerja halal dan pembayar pajak di sumut, terutama medan, dari pengusaha hingga tukang becak, melihat pemilu sebagai kesempatan langka untuk protes akan supremasi golongan bebas pajak yakni para preman sampah masyarakat, termasuk ane

Jadi ane sudah bulat tekad untuk datang ke TPS, dan coblos semua paslon, sebagai tanda protes


Well, hanya sebuah protes dari orang kecil, bukan ormas, bukan preman, yg pasti juga berdampak kecil, kemungkinan didengarkan juga kecil, efek juga nyaris tak ada, tapi jauh lebih baik daripada tidak protes sama sekali, setidaknya ane melakukan sesuatu, sisanya tergantung Tuhan, karena preman menguasai seluruh nya, mulai dari pemerintahan hingga aparat di sumut, kecuali Tuhan (kalau Dia belum meninggalkan sumut)


Kalian yang hidup di medan/sumut, terserah kalian mau ngapain


Azas makpetak sumut VS Pancasila