BPN Prabowo: HTI Bisa Hidup Lagi, Asal Mengakui Pancasila

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno, Dian Fatwa mengatakan, calon presiden nomor urut 02 akan menjelaskan sikapnya terhadap organisasi atau kelompok yang dianggap radikal dalam debat Pilpres 2019. Acara debat keempat pada Sabtu, 29 Maret 2019.

Menurut Dian, organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI, yang telah dibubarkan pemerintah Presiden Joko Widodo kemungkinan akan dilegalkan kembali jika mengakui Pancasila.

"Kalau mereka menerima Pancasila, mereka berhak hidup di Indonesia. Kalau mereka menerima ideologi kita, apakah kita singkirkan mereka?" ujar Dian Fatwa saat ditemui usai acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta pada Jumat, 29 Maret 2019.



Dian menjelaskan, jika Prabowo - Sandiaga Uno terpilih akan memberikan kesempatan kepada organisasi untuk menjelaskan pandangannya. Prabowo - Sandi, kata Dian, jika menang dalam pilpres tidak akan berlaku represif terhadap organisasi yang memiliki pandangan lain soal ideologi bangsa. "Kami serahkan semuanya ke pengadilan, bukan membubarkan dengan cara-cara represif," ujar dia.

Prabowo, kata Dian, juga akan memanfaatkan momen tersebut untuk menjawab berbagai isu bahwa apabila terpilih akan mendirikan negara Islam. "Bagi kami, ideologi sudah selesai, yakni Pancasila. Tidak perlu diperdebatkan. Kami akan klarifikasi isu-isu miring itu besok," ujar dia.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, memprediksi isu pembubaran HTI bakal menjadi salah satu isu yang seksi dalam debat keempat ini.



Menurut Adi, isu pembubaran HTI menjadi kekuatan sekaligus kelemahan Jokowi. Di sisi lain, kata dia, Prabowo yang kerap diterpa isu dekat dengan kelompok radikal pun harus buka suara tentang hal ini di panggung debat.

Dia membeberkan, Jokowi akan diuntungkan dengan ketegasannya membubarkan kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Namun, capres inkumben itu selama ini juga dikritik karena pembubaran itu dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Padahal, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas mengatur bahwa pembubaran harus melalui proses pengadilan. Adapun pembentukan Perpu harus mensyaratkan adanya kondisi yang genting. "Inilah saya kira baik Jokowi maupun timnya harus menyiapkan jawaban-jawaban yang terukur," kata Adi.

Selanjutnya, kata Adi, Prabowo juga harus mengklarifikasi isu dirinya dekat dengan kelompok radikal. Menurut Adi, persoalan ini penting untuk diperjelas agar publik memiliki gambaran bagaimana visi kedua calon terkait ideologi dan kelangsungan demokrasi di Indonesia.

"Ini terkait dengan masa depan demokrasi kita, memengaruhi diskursus kita, karena di luar kebutuhan politik elektoral," ucapnya. Debat keempat akan berlangsung di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat. Debat ini mengangkat tema yaitu ideologi, pemerintahan, pertahanan dan keamanan, serta hubungan internasional.
Bangkit
================

Berharap HTI menerima Pancasila itu ibarat menegakkan benang basah. Di otak mereka cuma ada Khilafah. Dan ISIS atau Daesh adalah contoh Khilafah yang paling bagus bagi mereka. Berbondong-bondong para bodohers berbaiat kepada ISIS, pamer dukungan di Bundaran Hotel Indonesia, bahkan Munarman salah satu dedengkot FPI ikut berbaiat kepada ISIS. Namun ketika ISIS mempertontonkan kekejaman yang melebihi binatang, mereka langsung bungkam dan mencari pembenaran sendiri bahwa ISIS dikatakan bukan Islam.

Contoh sebenar-benarnya kaum munafik.

Dan kaum munafik ini dipelihara, didulang suaranya pada Pilpres 2019 oleh kubu 02. Meninabobokan mereka dengan jargon-jargon dan janji-janji palsu.

Bila kita melihat kebelakang, tak ada satupun pemberontakan di Indonesia ini yang berbasiskan Islam, mau menerima Pancasila. Bahkan PKI termasuk yang mendukung Pancasila. Lantas apakah PKI boleh mendapatkan tempat di Indonesia?

Ketika sebuah partai atau ormas dibubarkan dan menjadi sebuah partai atau ormas terlarang, maka pada dasarnya kedudukannya sama. Mau apapun ideologinya, mau apapun tujuannya, ketika dinyatakan terlarang, maka haramlah hidup di Indonesia. Jadi jangan salahkan rakyat kalau HTI dianggap sama dengan PKI.

Lucunya, kaum munafikun ini memanfaatkan alam demokrasi untuk menolak demokrasi. Demo, bentuk kegiatan menyuarakan tuntutan yang hanya ada di negara demokrasi dan dijamin undang-undang, dimanfaatkan para munafikun ini untuk menyuarakan Khilafah dan menolak demokrasi. Apa ini waras?



Khilafah mengangkat harkat dan martabat wanita? Justru ISIS mempertontonkan sebaliknya. Wanita ibarat barang dagangan dan hanya sebagai alat pemuas nafsu. Wanita hanya dianggap sebagai tempat pembuangan dan laboratorium untuk memproduksi keturunan, persis binatang.

Balik ke masalah pembubaran HTI. Apakah selama ini aparat dan pemerintah melakukan tindakan represif terhadap HTI? Apakah demo-demo mereka dibubarkan paksa dengan tameng dan gas air mata? Nyatanya tidak. HTI juga dibubarkan melalui putusan pengadilan dan putusan MK. Jadi seharusnya ucapan salah satu petinggi BPN perlu dikoreksi. Jika rujukannya adalah penerbitan Perpu yang jadi landasan pembubaran HTI dianggap menyimpang karena hanya bisa dilakukan dalam keadaan genting, nyatanya soal HTI memang sudah sangat genting. Virus Khilafah sudah menyebar hampir ke semua lapisan masyarakat, lapisan lembaga, bahkan sampai ke lembaga keamanan negara meskipun tarafnya masih bisa diredam dan dilokalisir.

------------------------

Jadi, pikirkanlah untuk 5 tahun kedepan.
Cuma 2 menit di bilik suara, nasib Indonesia kedepan dipertaruhkan.

Indonesia terlalu besar. Salah besar jika nasib Indonesia dan rakyatnya ditentukan oleh sebuah ormas yang terbilang baru hanya karena ormas tersebut membawa satu kata : Islam.

Begitulah.