Merdeka.com - Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengkritik kebijakan pengangkatan satu juta pegawai honorer tanpa tes selama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY). Sofian menilai kebijakan tersebut membuat kualitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia menjadi menurun dan kuantitasnya membludak memberatkan anggaran negara.

"Mutu pelayanan publik, mutu SDM, ASN karena ada intervensi politik kita sangat anjlok. Dulu zaman SBY angkat 1 juta pegawai honorer tanpa tes jadi anjlok," ujar Sofian di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Rabu (27/3).

Sofian mengatakan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi kapasitas PNS sudah mengalami peningkatan. Hal ini lantaran honorer yang diangkat menjadi PNS mengikuti tes seleksi yang ketat. Apabila honorer gagal di tes CPNS, masih bisa mengikuti tes PPPK yang lebih gampang. Menurut dia, tes seleksi menjadi saringan untuk memastikan PNS yang direkrut memiliki standar yang memadai.

"Tahun 2017-2018 ini, Indonesia dalam kapasitas birokrasi pemerintahannya mencapai hasil yang cukup membanggakan, selama pemerintahan Pak Jokowi (indeks efektivitas) naik 24 peringkat," jelas Sofian.

Kendati begitu, dia menyebut poin indeks efektivitas Indonesia masih di bawah negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. Sofian menjelaskan indeks efektivitas Malaysia dan Thailand sudah di level 70-an. Sementara Indonesia di angka 54.

"Kalau di negara Asia yang sudah upper middle income rata-rata ASN sudah 73 atau 75. Kita masih 54. Jadi kita harus naikkan agar setara dengan Malaysia dan Thailand," kata dia.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com

(mdk/eko)

https://m.merdeka.com/peristiwa/kasn...s-anjlok.html#