Beberapa catatan bentuk penganiayaan yang ada di meja Komnas Perempuan, yaitu;

1. Kekerasan seksual dalam pemberitaan media seperti: berita mengenai pekerja seks online, mucikari dan artis pekerja seks, tes keperawanan di institusi militer, kasus perbudakan seks seorang anak perempuan oleh ayah mertua di Tapanuli Selatan, wacana pengesahan kebiri bagi pelaku kekerasan seksual, dan kasus cyber crime: iklan biro jodoh syariah dan penyedia jasa pelayanan perkimpoian siri online.

2. KTP yang dilakukan pejabat publik dan tokoh publik, yakni KDRT yang diduga dilakukan oleh 2 orang anggota DPR RI yakni Fanny Syafriansyah dan Irmadi Lubis. Serta kejahatan perkimpoian yang diduga dilakukan oleh seorang penyanyi terkenal Charly Van Houten.

3. Kekerasan di lembaga pendidikan: kasus siswi hamil yang kehilangan hak pendidikan, dan kekerasan seksual yang dialami seorang mahasiswi oleh dosennya di UniversitasNegeri Jakarta.

4. Perempuan dalam LP mencatat penganiayaan dalam lembaga itu yang dialami seorang perempuan warga binaan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur dengan pelaku sipir laki-laki.

5. Kebebasan beragama dan peristiwa intoleransi: penyegelan Masjid yang dikelola oleh Jemaat Ahmadiyah yakni Masjid Al Furqon – Tasikmalayadan Masjid An Nur – Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, pembakaran Gereja di Aceh Singkil, pembakaran sanggar/tempat ibadah penganut penghayat kepercayaan Sapta Darma di Dukuh Blando Desa Plawangan Kecamatan Kragan, kasus GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, pelarangan perayaan hari raya kaum Syiah oleh Walikota Bogor, dan Surat Edaran Kapolri soal penanganan ujaran kebencian(hate speech)

Sumber : kabar 24

Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan, menurut Kate Walton, pendiri Jakarta Feminist Discussion Group dan peneliti di proyek Menghitung Pembunuhan Perempuan.

Catat dan laporkan

Kamu bisa melaporkannya kepada polisi, Komnas Perempuan, puskesmas dan Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau ke pada siapa saja yang bisa membantu. Langkah ini penting, supaya korban segera memperoleh pertolongan dan keadilan bisa ditegakan.

Dorong media agar bekerja sesuai kode etik

Media dianjurkan menggunakan kode etik jurnalistik ketika menulis kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti jangan sebut nama korban (apalagi kalau masih hidup) atau informasi pribadi korban (seperti desa, alamat, sekolah, atau tempat kerja).

Jangan mempublikasikan foto korban jika belum disetujui oleh keluarga (seperti orang tua atau pasangan), kemudian media juga perlu memikirkan secara baik-baik apakah kronologis kejadian perlu dipublikasikan secara rinci. Jika tidak perlu, maka tak usah diterbitkan.

Ajarkan ‘hubungan sehat’ di rumah dan sekolah

Kasus KTP tidak hanya terjadi dalam hubungan pernikahan. Peristiwa itu bisa saja terjadi ketika masih menjalin hubungan kekasih atau pacaran. Remaja perlu dididik di sekolah dan di rumah bahwa laki-laki dan perempuan harus saling menghormati. 

Ajak bicara teman dan keluarga

Masih banyak orang yang beranggapan kekerasan terhadap perempuan bukan sebuah isu yang penting. Bahkan, tidak sedikit yang menganggap kasus KTP sebagai peristiwa biasa dan wajar terjadi.

Kita harus mengubah pola pikir tersebut. Caranya? Dengan mengajak teman dan keluarga membahasnya. Katakan kepada mereka kasus KTP bukan peristiwa sepele dan harus segera dibantu. —Rappler.com

Sumber Rappler

Berikut ini kutipan visi-misi Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga soal HAM seperti dalam dokumen yang diunggah KPU:

Jokowi-Ma'ruf 

Sesuai dengan Konstitusi Negara kita, Negara wajib untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia.

1. Meningkatkan budaya dan kebijakan yang berperspektif HAM (berwawasan HAM), termasuk memuat materi HAM dalam kurikulum pendidikan.

Kondisinya kini: Menurut laporan tahun 2017 yang dipublikasikan tahun 2018, Komnas HAM sudah pernah melakukan focus group discussion (FGD) di Padang pada 8 Desember 2017 tentang 'Penyusunan Kurikulum Pendidikan Pancasila dan HAM Berbasis Budaya Lokal untuk tingkat SMA'. 

2. Melanjutkan penyelesaian yang berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Kondisinya kini: Berdasarkan laporan Komnas HAM tahun 2017, berkas kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Namun Komnas HAM menemui kesulitan mengumpulkan bukti sehingga tak jarang berkasnya dikembalikan oleh Kejaksaan Agung. Komnas HAM menegaskan, belum ada tindak lanjut dari hasil penyelidikan mereka terkait kasus pelanggaran HAM berat/masa lalu.

3. Memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM pernah menerima laporan dari jemaah Ahmadiyah bahwa Masjid Al-Hidayah yang mereka bangun disegel Pemerintah Depok meski telah mengantongi IMB.

4. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat, mulai dari legal aspek, pemberdayaan ekonomi, perlindungan hukum, hingga pemanfaatan sumber daya alam yang lestari.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 161 berkas laporan pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat.

5. Memberikan perlindungan bagi kaum difabel, termasuk memperluas akses lingkungan sosial dan pendidikan yang inklusif serta penyediaan fasilitas yang ramah pada difabel di fasilitas umum dan transportasi umum.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 8 berkas laporan dugaan pelanggaran HAM terhadap individu dari penyandang disabilitas. Selain itu, Komnas HAM menyoroti ketersediaan TPS atau bilik suara yang kurang ramah difabel saat Pilkada 2017.

6. Melindungi hak-hak masyarakat di bidang pertanahan.

Kondisinya kini: Penelitian yang dilakukan Komnas HAM pada 2017 yang berjudul 'Peran Negara dalam Memenuhi Hak atas Tanah demi Kepastian Hukum bagi Transmigran dalam Konteks Reforma Agraria (Studi Kasus Transmigrasi Pangmilang Kota Singkawang)' mengungkap bahwa selama 15 tahun para transmigran Panglimang tak kunjung mendapat kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mereka berpotensi kehilangan kepemilikan tanah.

7. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya dari tindak kekerasan.

Kondisinya kini: Pada 2017, Komnas HAM menerima 79 berkas aduan pelanggaran HAM dengan korbannya adalah perempuan dan 54 berkas yang korbannya anak-anak. Ada pula 5 aduan terkait fungsi reproduksi dan 9 aduan menuntut kesetaraan hak dengan suami.

8. Memperluas cakupan kampung/desa layak anak untuk memastikan pendidikan anak usia dini dimulai dari lingkungan yang ramah.

9. Meningkatkan kinerja dan kerja sama efektif dan produktif berbagai institusi dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM.

Prabowo-Sandiaga

I. Pilar Ekonomi

Program Aksi

21. Menyediakan transportasi publik murah bagi buruh pekerja dan rakyat tidak mampu, memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, serta menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online dan taksi online yang bermitra dengan perusahaan aplikasi, termasuk hak atas perjanjian kerja bersama yang adil dan berkekuatan hukum.

Kondisinya kini: Menurut laporan Komnas HAM tahun 2017, masih ada masyarakat yang terbebani biaya transportasi, yakni di Yahukimo, Papua.

II. Pilar Kesejahteraan Rakyat

2. Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok
rentan lainnya.

Kondisinya kini: Ada 2 berkas aduan dugaan pelanggaran HAM terhadap fakir miskin dan 8 berkas ke penyandang disabilitas yang diadukan ke Komnas HAM pada 2017. 

6. Memperbaiki program kependudukan termasuk hak dan kesehatan reproduksi demi peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk untuk memanfaatkan bonus demografi.

Kondisinya kini: Ada 5 aduan ke Komnas HAM terkait fungsi reproduksi.

Program Aksi

21. Meningkatkan anggaran Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) baik di tingkat Nasional dan Daerah untuk mengatasi permasalahan terkait hak dan kesehatan reproduksi serta Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Kondisinya kini: Pemerintah saat ini sudah menaikkan anggaran Dana Alokasi Khusus terkait program KB menjadi Rp 2,3 triliun dibanding tahun sebelumnya, yakni Rp 1,1 triliun.

III. Pilar Budaya dan Lingkungan Hidup

8. Memperjuangkan hak-hak para pekerja seni, seniman dan artis di Indonesia.

Program Aksi

7. Memperkuat perlindungan hukum dan hak cipta atas karya-karya seni budaya yang dihasilkan oleh para seniman nasional.

12. Menegakkan pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hak Terkait, agar para artis, seniman, pekerja seni, lebih dihargai secara optimal setiap karyanya, demi kesejahteraan para pelaku Industri kreatif di Indonesia; termasuk mendukung terlaksananya UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017.

Kondisinya kini: Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kemenkum HAM telah menangani 60 kasus pelanggaran hak cipta. Penindakan dilakukan bersama dengan kepolisian.

Sumber: detik news