Sambil menunggu tarif MRT yang katanya akan keluar pekan depan, mari kita bahas sebentar. Hingga kini, DPRD DKI Jakarta belum juga membahas tarif moda raya terpadu (MRT) dan kereta ringan (LRT) Jakarta.

M Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. di ruang rapat gedung DPRD DKI, membatalkan pembahasan tarif. Menurut Taufik, ia belum bisa memutuskan karena hal tersebut menyangkut dua hal. Pertama tentang besaran subsidi kepada publik. Kedua, besaran beban pada APBD.

Sri Haryati, Asisten Sekdaprov DKI Jakarta bidang Perekonomian menjelaskan, pihaknya sebetulnya sudah menyerahkan bahan kajian yang diminta. Bahkan, ada paparan soa] tarif dan subsidi atau Public Service Obligation (PSO) MRT/LRT oleh Dinas Perhubungan DKI.



Pembahasan tentang tarif dan PSO ini untuk di DPRD DKI dibahas di Komisi C. Namun, pembahasan tidak tuntas karena Komisi C meminta supaya ada kajian detail tentang besaran tarif dan PSO yang diajukan oleh MRT dan LRT.

Pembahasan pun berlanjut di Komisi B berupa paparan dari Dinas Perhubungan DKI. Pembahasan kembali tidak tuntas dan meminta supaya dilakukan lagi pada 13 Maret, ternyata pembahasan gagal lagi.

Dalam Usulan MRT dan LRT pada rapat pembahasan pertama, untuk MRT, Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan tarif Rp 12.000. PT MRT Jakarta mengusulkan tarif Rp 8.500- Rp 10.000 per penumpang. Adapun Pemprov DKI mengusulkan Rp 10.000 per penumpang. Adapun kemauan membayar warga atas tarif MRT adalah Rp 8500- Rp 12.500 per orang.

Untuk LRT, usulan tarif DTKJ adalah Rp 10.800 per penumpang. Usulan PT LRT Jakarta Rp 5000- RP 7000. Adapun usulan Pemprov DKI Rp 6.000. Kemauan warga membayar Rp 5000— Rp 7.000.

Tuhiyat, Direktur Keuangan dan Administrasi PT MRT Jakarta, menjelaskan, untuk tariff itu nanti bisa lebih atau kurang dari Rp 10.000 per orang. Apabila tarif lebih mahal dari usulan, target jumlah penumpang tidak tercapai.

Apabila tarif lebih rendah dari usulan, penumpang akan membludak dan kapasitas kereta MRT tidak mencukupi. Seperti diketahui, satu rangkaian kereta MRT diatur mengangkut maksimal 1.850 orang.

Layanan MRT akan didukung angkutan pengumpan dari Tangerang Selatan. PT Transjakarta, PT MRT, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, PT Jaya Real Property Tbk bekerja sama menyediakan bus Royal Trans.



Karena dalam layanan MRT tidak akan maksimal jika tidak didukung transportasi massal lainnya seperti Transjakarta. Dalam uji coba, hadir Wali Kota Airin Rachmi Diany, Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksana, dan Direktur PT Jaya Real Property Tbk Gatot Setyo Waluyo.

Airin dan warga Tangerang Selatan senang dengan adanya MRT karena di atas 50 persen warga Tangsel bekerja di Jakarta. Mudah—mudahan MRT menjadi salah satu alternatif moda transportasi umum yang digunakan dan dimanfaatkan.

Royal Trans melayani rute BSD Serpong—Bundaran Senayan dengan penurunan penumpang di Stasiun MRT Fatmawati. Ada pula Bintar—Blok M dengan penurunan penumpang di Stasiun Fatmawati. serta Binaro-Bundaran HI dengan penurunan penumpang di Stasiun Lebak Bulus.