JAKARTA - Pemerintah berencana melepas harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium berdasarkan mekanisme pasar. Sebaliknya, BBM jenis Pertamax yang lebih ramah lingkungan diusulkan untuk mendapat subsidi.

Upaya itu guna merespons beban PT Pertamina (Persero) dalam mendistribusikan premium sebagai bahan bakar penugasan dan meningkatkan konsumsi bahan bakar ramah lingkungan.

"Ke depan perlu dipertimbangkan, sebaiknya kita memang menyubsidi bahan bakar yang beroktan tinggi saja. Misalnya pada APBN 2020 mendatang subsidi ke Pertamax saja," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Jakarta kemarin.

Menurut dia, rencana melepas harga Premium ke pasar dan kemudian beralih ke subsidi Pertamax masih bersifat usulan kepada DPR. Jika disetujui pemberian subsidi Pertamax dan mekanisme melepaskan harga Premium ke harga pasar baru akan dilaksanakan tahun depan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.



"Untuk yang lain itu tidak disubsidi. Jadi yang digunakan itu bahan bakar ramah lingkungan. Ini dibahas pada periode selanjutnya, yaitu APBN 2020," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, saat ini harga BBM penugasan jenis Premium dijual Rp6.550 per liter. Angka tersebut jauh di bawah harga keekonomian Premium pada kisaran Rp7.000 per liter. Adapun harga Pertalite Rp7.800, Pertamax Rp9.500, Pertamax Turbo Rp10.700, dan Pertamax Racing Rp42.000. Untuk bahan bakar diesel, Dexlite, dijual seharga Rp9.000 per liter, Pertamina Dex Rp10.500, dan Solar Rp5.150.

Sekadar informasi, pada rapat Panitia Kerja Badan Anggaran DPR yang berlangsung Selasa (19/3/2019), alokasi subsidi energi pada Rancangan APBN 2019 disetujui sebesar Rp157,79 triliun. Jumlah tersebut meningkat Rp1,25 triliun dari draf awal Rp156,5 triliun.

Besaran subsidi tersebut terdiri atas subsidi BBM dan elpiji tabung 3 kg sebesar Rp100,68 triliun. Perinciannya untuk BBM Rp33,3 triliun dan elpiji tabung 3 kg Rp72,32 triliun serta mencakup carry over Rp5 triliun.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun lalu realisasi penjualan BBM bersubsidi dan nonsubsidi masing-masing mencapai 16,12 juta kiloliter (KL) dan 51,23 juta KL.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, pada intinya Pertamina mendukung apa yang menjadi usulan pemerintah apabila ingin memberikan subsidi terhadap Pertamax. Menurut dia, Pertamina sebagai perusahaan negara akan mengikuti kebijakan pemerintah.

"Kita pada intinya akan support keputusan pemerintah. Intinya Pertamina akan mendukung kebijakan dari pemerintah," kata dia. (Nanang Wijayanto).


https://jabar.sindonews.com/read/585...idi-1553144604