JAKARTA, KASKUS.co.id – Soal mediasi dalam penyelesaian konflik dualisme kepengurusan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) Puri Imperium, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Provinsi DKI diminta harus bersikap netral.

“Mereka harus netral, tidak ada keberpihakan dan juga mereka harus melihat hukum secara menyeluruh jadi tidak lalu mengambil interplasi sektoral ini adalah masalah rumah tangga ya, dimana mereka sebetulnya tidak bisa mengenakan pergub. Pada saat itu kan kita bentuknya per tanggal 12 Agustus 2018 dan juga kita itu bukan perhimpunan yang belum ada badan hukumnya dan sebelumnya transisi itu selalu berjalan baik karena tidak ada kubu-kubuan,” tegas Ketua PPPSRS Puri Imperium Melva Nababan, di Jakarta, Minggu (18/3/2019).

Menurutnya, sebagai instansi pemerintah Dinas PRKP harus menjalankan fungsinya sebagai mediator serta tidak memihak kepada salah satu kubu. “Jadi inilah oleh dinas itu yang harus dikembalikan ke fungsinya bahwa transisi antara pengurus himpunan itu ya harus seperti perhimpunan lainnya jadi transisinya harus berjalan semestinya,” tambah Melva Nababan.

Dalam kesepatan itu, Melva Nababan berharap mediasi yang dilakukan di Kantor Dinas PRKP Provinsi DKI tak berlarut-larut.

“Sebetulnya dokumen-dokumen yang kami serahkan saat melapor ke Gubernur DKI sudah cukup lengkap disisi kami kemudian mereka juga meminta dokumen-dokumen dari kubu yang lawan ini. Nah sekarang ini mereka mengatakan mau mengkaji, ya seharusnya sudah terlalu lama karena sudah tiga minggu. Ya saya sih berharap dalam satu minggu pun sudah melanjutkan mediasi itu,” tambah Melva.

Selain itu, proses mediasi yang dilakukan oleh Dinas PRKP Provinsi DKI dinilai sangat lambat. “Tidak berlanjut ke walikota bahwa saat saya hubungi Bu Ledy tidak direspon. Karena saya hanya ingin memfollow up. Hanya itu kata-kata saya. Tapi kemudian setelah tidak direspon lebih baik saya ke Kepala Dinas dan itu sudah saya layangkan suratnya,” jelas Melva.

Kendati demikian, Melva mengakui dalam proses mediasi di Dinas PRKP tersebut terdapat dugaan sikap keberpihakkan terhadap salah satu kubu pengurus PPPSRS yang sedang berpolemik.

“Sepertinya, hal-hal yang kami ungkapkan waktu dimediasipun sepertinya mereka kelihatan sekali ada keberpihakkan. Karena staff yang selalu didatangi oleh kubu lawan ini itu sudah terkontaminasilah dengan data-data yang kubu lawan ini lakukan. Jadi buktinya aja pada waktu mereka mengadakan pemilihan mengadakan rapat umum tahunan yang tiba-tiba mereka bukan melakukan rapat umum bukan luar biasa tapi mereka membuat rapat umum tahunan ke 11 itu bukan lanjutan tetapi rapat umum tahunan baru. Itu, oleh dinas dihadiri. Dan memang mereka sudah banyak komunikasi lah,” katanya.

Sementara, masih dikatakan Melva, sikap yang dinilai tidak netral juga ditunjukkan melalui akomodir yang berlebihan dari Dinas PRKP dengan salah satu pihak pengurus lawan kubu.

“Pada saat saya melapor ke balai kota itu mereka dipanggil tidak satupun yang datang. Itu hanya melalui telepon. Kemudian berikutnya pada waktu follow up itupun yang datang staff dimana saya juga terus terang mengatakan ini dinas perumahan sudah terlalu jauh melangkah mengakomodir pihak yang justru sebetulnya salah,” pungkasnya.