Foto: Andhika Prasetia/detikcom


FOKUS BERITA Neraca Dagang RI Tekor (Lagi)
Jakarta - Buntut dari persoalan klasik neraca perdagangan yang tekor dan defisit transaksi berjalan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan wacana pembentukan dua instansi baru.

Instansi tersebut adalah Kementerian Khusus Ekspor dan Kementerian Khusus Investasi. Kepala Negara mengaku sudah menyampaikan wacana tersebut kepada jajaran pejabat kabinet kerja.

Namun, Jokowi juga belum mengetahui wacana tersebut ampuh tidak untuk mengatasi masalah neraca perdagangan yang tekor dan defisit transaksi berjalan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah mempertanyakan kepada jajaran menteri kabinet kerja terkait dengan pembentukan dua kementerian baru, yakni investasi dan khusus ekspor.



Hal tersebut dikarenakan perekonomian nasional selalu dihadapkan dengan persoalan defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.



Padahal, kata Jokowi, Indonesia merupakan negara besar dan kaya akan sumber daya alam (SDA). Dengan modal tersebut, seharusnya kinerja ekspor Indonesia bisa melambung tinggi.



Masih kecilnya pangsa pasar yang dimiliki Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah bersama.


"Saya sudah sampaikan minggu lalu dalam forum rapat kabinet, apakah perlu, saya bertanya apakah perlu kalau situasinya seperti ini yang namanya menteri investasi dan menteri ekspor, sudah," kata Jokowi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku bahwa wacana yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penambahan dua menteri khusus masih belum dibahas.

Hal itu diungkapkannya usai mendampingi Jokowi meresmikan serta memberikan arahan pada acara Rakornas Investasi Tahun 2019 di ICE BSD, Banten, Selasa (12/3/1019).

"Ah itu tanyanya presiden, jangan saya, artinya itu belum dibahas di kabinet," kata Darmin.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pembentukan kementerian baru mesti dikaji secara matang. Menurutnya, kementerian baru harus diukur tingkat efektivitas kerja, kordinasi, dan anggarannya.

Dia bilang, pembentukan kementerian baru sendiri belum tentu menyelesaikan masalah.

"BKPM kan sudah ada untuk urusan investasi, tapi selama ini ada ego sektoral antar kementerian lembaga. Izin investasi misalnya sering bersinggungan dengan kementerian KLHK, ESDM dan pemerintah daerah. Buat kementerian baru belum tentu selesaikan permasalahan itu," ujarnya kepada detikFinance, Selasa (12/3/2019).

Dia melanjutkan, pembentukan kementerian baru juga butuh anggaran besar. Anggaran tersebut untuk kerja kementerian, biaya operasional, hingga sumber daya manusia (SDM).

Menurutnya, kementerian baru harus dikaji secara matang sebelum dilempar ke publik.

============================================================================================
Kenapa orang ini selalu lempar wacana ke publik ketimbang diskusi di rapat kabinet? Capek deh, kalau lawannya gita wijarwan saja, pasti saya pilih gita wijarwan atau dahlan iskan.

Mo pindah ibu kota? Ga jadi
Mo buyback indosat? Ga jadi
Ga mo nambah ngutang ? Ga jadi

https://finance.detik.com/berita-eko...i-dan-ekspor/4