Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan aset yang dimiliki negara harus punya kepentingan pembangunan, termasuk dengan saham bir punya Pemprov. karena itu, dia menilai saham bir dijual lantaran tak berdampak pada pembangunan Ibu Kota.

"Argumen sederhana, Rp 1,2 triliun dipakai untuk pembangunan atau tidak? Kalau negara punya saham atau badan usaha, maka di bidang pembangunan. Pemerintah kalau bikin usaha itu tren pembangunan, misal perbankan, infrastruktur," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Menurutnya, minuman beralkohol tidak memiliki sifat pembangunan. Berbeda dengan air minum biasa, yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.

"Ini unsur pembangunan di mana dari bir ini? Kalau ini air minum, masih ada penjelasan, ada kebutuhan air bersih. Alkohol di mana pembangunannya?" ujar Anies.



Prinsipnya, negara tidak boleh sekedar mencari untung. Mereka harus mengutamakan pembangunan.

"Swasta kan cari untung, kalau negara itu melaksanakan UUD. Tugas beda, negara nggak cari untung. Pendapatan negara di mana? Pajak. Itu pendapatan negara. Kalau negara cari untung, bahaya. Kita yang bikin aturan, kita yang main. Nggak fair, dong," kata Anies.

Anies juga tidak sepakat jika ada anggapan pelepasan saham bir karena isu agama. Anies menyebut tidak pernah membawa-bawa agama.

"Saya pernah ngomong soal isu agama?" kata Anies.



Sebelumnya, Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai alasan penjualan saham itu harus jelas, bukan hanya soal haram dan halal.

"Kenapa nggak sekalian Bank DKI dijual. Kan riba, tuh. Coba dipikirkan baik-baik, matang-matang. Terus yang mau beli itu siapa sebenarnya, perusahaan siapa yang mau beli itu. Mudah-mudahan, kalaupun niatnya baik, bukan dikarenakan keinginan untuk melepas dikarenakan ada perusahaan dari kolega dekat. Kemudian mengalaskan pada alasan seperti... kalau mau melepas, ya lepas saja," ucap Bestari.

"Kalau memang itu dikatakan sebagai barang haram, ya tanya lagi, bank itu kan juga ada riba, kenapa nggak sekalian saja. Atau Bank DKI ubah saja jadi bank syariah, biar sesuai selera Pak Gubernur," lanjut dia.(aik/idn)
[/url=https://m.detik.com/news/berita/d-4462933/anies-soal-saham-bir-unsur-pembangunannya-di-mana]Pantau[/url]
==============

Hemmmm...
Pandai menata kata, tapi tak pandai menata kota.
Bersyukurlah Jakarta pernah punya Gubernur seperti Ali Sadikin dan Ahok. Lewat ketegasan mereka, Jakarta sebenarnya sudah punya roadmap jelas. Kemana arah yang akan dituju demi kemajuan Jakarta yang tertata dan teratur, yang tidak mengedepankan atas belas kasihan semata, dengan alasan kemiskinan maka masyarakat punya hak untuk melanggar aturan.

Jakarta milik bersama, bukan cuma milik salah satu suku yang merasa sebagai pemilik dan warga asli. Sejatinya Jakarta jika ditelaah mundur kebelakang maka akan jelas terlihat siapa pemilik sah sebenarnya. Makanya pelabuhan Jakarta dulu dinamakan Sunda Kelapa. Kebetulan saja suku termuda di Indonesia menempati wilayah Jakarta ini.

Sejumlah pihak berpendapat bahwa Suku Betawi berasal dari hasil perkimpoian antar etnis dan bangsa pada masa lalu. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia. Apa yang disebut dengan orang atau suku Betawi sebenarnya terhitung pendatang baru di Jakarta. Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan berbagai kelompok etnis lain yang sudah lebih dulu hidup di Jakarta, seperti orang Sunda, Melayu, Jawa, Arab, Bali, Bugis, Makassar, Ambon, Tionghoa, dan India.

Kembali ke masalah Alkohol. Sebenarnya inti dari masalah yang Anies kemukakan hanya berputar-putar, istilahnya ngeles. Kalau alasannya masalah halal dan haram, sudah jelas ditegaskan oleh banyak pihak, bahwa Bank DKI menghalalkan riba, sementara riba haram dalam agama Islam. Ya sudah, dijualah itu Bank DKI, atau ganti dengan Syariah. Bukankah Anies waktu debat Pilkada ingin menjual Saham Pabrik Bir dengan alasan tidak syariah?

Kalau ngelesnya karena Alkohol tidak membangun, ya. Air alkohol tidak membangun. Tapi pajak dan pendapatannya bisa membangun Jakarta. Bahkan uang haram yang dihasilkan era Ali Sadikin dari pelegalan judi dahulu itu dipakai untuk membangun jalan, gedung, dan sarana umum bagi masyarakat, dan mungkin saja Anies bersinggungan langsung dengan hasil dari penggunaan uang haram tersebut.

Kalau Anies bilang air adalah produk yang membangun, mengapa Anies membiarkan swasta memonopoli PAM di Jakarta ini? Artinya Anies memang Omdo.

Menurut Anies, pemerintahan tidak boleh mencari untung. Pemerintah menurutnya cuma pantas mendapatkan pemasukan dari pajak. Tidak fair katanya pemerintah mencari untung. Sementara tadi Anies bilang, kalau bisnis air minum, ada korelasinya dengan pembangunan. Nah sekarang pertanyaannya, Anies punya itikad untuk menguasai air minum Jakarta tidak? Atau hanya akan menarik pajak sementara monopoli air minum di Jakarta tetap dibiarkan?

Kalau hanya pajak yang diharapkan dari pemerintahan Anies, ya sudah, semua BUMD Jakarta dijual saja. Toh mereka mencari untung, bukan mencari pajak.

Gak usah jauh-jauh ngomongin BUMD atau pajaklah. Untuk urusan KJP aja yang katanya plus, justru makin gak jelas. Apa yang diucapkannya waktu kampanye pilkada, kenyataannya cuma lips service.

Yang gw benci dari semua ini, pendukung Anies yang paling getol ribut soal agama dan syariah, justru paling getol soal KJP, produknya Jokowi-Ahok. Dan mereka nampaknya gak peduli kalau uang KJP yang mereka terima juga berasal dari uang haram pabrik bir dan riba Bank DKI. Bodo amat! Uang haram dan uang halal bentuknya sama, gak ada capnya. Iya kagak?



Cukup Jakarta jadi tumbal. Jangan Indonesia.
Jangan!