JAKARTA - Sebuah akun media sosial (medsos) Twitter menjadi bahan perbincangan publik lantaran menuding Mabes Polri mengorganisir ribuan akun untuk menjadi buzzer politik mendukung petahana.

Akun bernama @Opposite6890 itu mengungkap bagaimana peranan polisi menggunakan sebuah aplikasi bernama Shambar untuk mengkoneksikan seluruh buzzer di tingkatan Polri dan beralamat pada Internet Protokol (IP) milik Mabes Polri.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo membantah tuduhan yang disampaikan @Opposite689. Apa yang disampaikan akun tersebut dinilai tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak benar.


"Jadi saya tegaskan lagi bahwa apa yang disebarkan itu enggak benar apalagi menyangkut maslah salah satu pemilu bahwa Polri dalam ini tegaskan netrelitas harga mati," kata Dedi di Kantor Divisi Humas Polri, Jumat (8/3/2019).

Dedi juga membantah soal IP Address yang mengarah ke Mabes Polri itu. Ia beralasan hal itu bisa dilakukan orang lain mengingat IP atau wifi terletak di area publik.



"Itu kan enggak jelas kenapa kemudian kita jadikan rujukan. Kemudian IP address wifi diarea publik jadi bisa diakses publik," ungkapnya.

Dia menambahkan, polisi tengah bekerja untuk mengungkap siapa di balik akun tersebut. "Sudah lagkah-langkah progrefsif sudah dilakukan Direktorat Siber kita akan memprofil akan identifiaksi siapa yang memiki akun opposite sebagaima akun anonymous," ucapnya


NOTE TS: Jgn terburu2 melabeli hoaks pak pol, datangkan auditor IT pakar IT, audit semua nya. Kalo bs jgn bikin hal yg mulai terang ditarik kembali keruangan yg gelap. Harusnya masalah ini digiring ketempat yg terang benderang. Berguguran nya banyak akun yg melewati APK sambar ini, itu cukup menjadi kecurigaan publik, apalagi terkait postingan akun2 tersebut yg dihapus tiba tiba tiba dan serentak.belum lg adanya informasi audit digital dari publik yg pak pol bilang anonimous.