Kartu Pra Kerja menuai pro dan kontra karena sama halnya dengan menggaji penggangguran sementara banyak honorer yang sudah bekerja puluhan tahun tapu penghasilannya pas-pasan dan minim perhatian pemerintah.

Indonesiainside.id, Jakarta — Janji Kartu Pra Kerja yang dijanjikan Jokowi terus menuai polemik. Program yang disebutkan akan memberi para pengangguran uang tunjangan ini terlalu muluk.

Apalagi jika berkaca pada gaji honorer yang hanya Rp150-300 ribu tak juga berubah. Belum lagi soal BPJS yang seret pembayaran hingga layanannya bermasalah.

“Angka pengangguran kita saat ini sekitar 7 juta orang. Kira-kira mereka akan di gaji berapa setiap bulan sampai mendapat pekerjaan?,” ungkap Ferdinand Hutahaean, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat, Senin (4/3).

Sebab, dengan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai angka 7 juta orang, kehadiran Kartu Pra Kerja tentu akan menjadi beban yang berat bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Mau digaji Rp 100 ribu? Rp 500 rb? Atau berapa?” lanjutnya dalam akun medsosnya @FerdinandHaean_.

Dengan kondisi keuangan APBN yang ditambal sulam dengan hutang, dirinya lantas mempertanyakan sumber dananya dari mana.

“Sumber duitnya dari mana? Bahkan BPJS saja tidak kunjung selesai masalahnya! Trus mau gaji pengangguran?,”lanjutnya.

Ferdinand juga meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib honorer baik K1, K2 maupun Non Kategori. Mereka yang sudah berpuluh tahun mengabdi untuk negara namun kesejahteraannya tak kunjung meningkat.

Baca Juga: Dari Bush Hingga Prabowo, Gimik Debat Berujung Polemik
“Ini patut dipertimbangkan. Honorer kerja keras digaji Rp 300 ribu, pengangguran gak kerja mungkin cuma Rp 25 rib buat membeli rokok,” katanya.

Seperti diketahui, Capres nomor urut 01 Joko Widodo memberi penjelasan tentang Kartu Pra Kerja yang dipaparkannya dalam Konvensi Rakyat lalu. Itu disampaikannya pada cara ngopi bersama milenial Sulawesi Tenggara di Kopi Haji Anto 2 Kendari, Jumat (1/3).

Jokowi mengatakan, kartu ini dikhususkan untuk para anak muda lulusan SMA/SMK, perguruan tinggi, dan politeknik.
“Mengenai kartu pra kerja kita siapkan untuk anak-anak muda yang lulus dari SMA atau SMK maupun yang lulus dari politeknik/perguruan tinggi untuk bisa masuk ke industri untuk dapat pekerjaan,” kata Jokowi.

Menurutnya, para pemegang kartu ini nantinya akan mendapat pelatihan sehingga dapat meningkatkan kemampuannya. Pelatihan ini tidak hanya dilakukan di dalam negeri, namun juga di luar negeri.

“Semua dikerjakan oleh instruktur yang punya kualifikasi bagus. Sehingga begitu lulus training mestinya kalau training bagus gampang sekali masuk dunia kerja,” ujarnya.

Bagi pemegang kartu pra-kerja yang belum mendapat pekerjaan, meskipun telah mengikuti pelatihan tak perlu khawatir. Jokowi menjamin bahwa pemegang kartu ini tetap akan mendapatkan gaji.(EPJ)
https://indonesiainside.id/demokrat-honorer-gajinya-miris-pengangguran-kok-dibayar/

kalap gara2 takut kalah makanya mo nipu pengangguran yg umumnya dukung om wowok


https://m.cnnindonesia.com/nasional/20170912142253-32-241178/csis-sebut-prabowo-raih-dukungan-terbesar-dari-pengangguran