Sekretaris Satgas Saber Pungli Pusat, Irjen Pol Widiyanto Poesoko mengatakan, banyak laporan menyebutkan ormas di Sumatera Utara (Sumut) sering melakukan pungutan liar (pungli) ke beberapa restoran maupun lainnya.

“Banyak ormas di Sumut yang mengintimidasi, memalak, dan meminta-minta uang. Misalnya kepada restoran dan lainnya. Itu mulai dari sekarang dihentikan," kata Widiyanto usai menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Saber Pungli provinsi dengan kabupaten/kota se Sumut, di Hotel Santika Dyandra, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Senin (25/2) malam.

Widiyanto juga menyebutkan, saat ini Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Saber Pungli di Sumut belum berjalan maksimal. Banyak kendala yang masih dihadapi tim UPP Saber Pungli. Salah satu kendala belum adanya posko masyarakat untuk mengadukan pungli.

“Kendalanya juga terkait anggaran terbatas. UPP juga belum punya program kerja, belum punya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan lainnya,” sebut Widiyanto.

Diungkapkannya, dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut, baru sebagiannya yang berjalan. Selebihnya belum, dan diharapkan semuanya berjalan. “Apalagi sudah perintah Pak Menteri. Katakanlah posko itu. Mau mengadu kemana masyarakat kalau poskonya belum ada,” ungkapnya.

“Untuk posko harus dibuat di luar kantor polisi, mengingat saat ini orang malas ke kantor polisi,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sabrina, mewakili Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, mengatakan, seluruh kabupaten/kota harus bersinergi dalam upaya pemberantasan pungli. Sehingga Sumut bebas pungli segera terwujud.

“Keberhasilan Satgas anti pungli bukan keberhasilan perorangan atau satu kelompok kerja saja, melainkan keberhasilan bersama,” sebutnya.

Dikatakannya, praktik pungli harus dihapuskan. Karena pungli dapat membenani masyarakat, serta menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah yang sedang berjalan saat ini. “Kondisi tersebut tentu dapat merusak sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, serta perlu penanganan serius,” tegasnya.

(rel/rzd)

http://news.analisadaily.com/read/ba...009/2019/02/26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hayuuuuu warga medan, mari jawab pertanyaan, dari sejak saberpungli diperintahkan presiden hingga detik ini, hari apa dimana tidak ada pungli ormas okp ps ke pickup, truk, ruko, rumah warga, restoran, parkir liar, duit jaga, duit thr ormas, duit ini itu ?

Sebut 1 hari saja, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, simukapetak ngangkang sumut tidak malak di medan ?

Kata warga sumut, mau 1000 Jokowi pun, tidak bakal sanggup melawan ormas okp preman sumut

Bahkan di kedai kopi, banyak warga gosipin, ada oknum ormas berkedok ulama yang ingin gulingkan kapoldasu, punya anak buah di DPRD sumut yang sebar isu EKTP WNA punya hak politik, padahal EKTP WNA tidak punya hak pilih sama sekali, sesuai dengan UU Nomor 24 2013 Pasal 63 (zaman si Beye yang buat tuh UU), motif nya karena temen die mafia tanah sumut diringkus dan banyak usaha haram nya yang diganggu karena kapoldasu yang sekarang, background reskrim, jadi sudah tahu gaya main nya

The Power Of Mamak Petak Ngangkang