Sejarah Singkat



Jika ditarik ke belakang, konsep kodifikasi hukum sudah dikenal sejak era Babylonia dengan "Code of Hammurabi" nya. Namun sistem ini dipopulerkan oleh bangsa Romawi. Saat itu Imperium Romawi mencakup hampir seluruh daratan Eropa dan seluruh pesisir Mediterania. Karena kuatnya legacy yg ditinggalkan, negara" di Eropa setelahnya masih tetap menganut sistem peninggalan bangsa Romawi ini, khususnya negara" Eropa daratan seperti Perancis, Spanyol, Belanda, Jerman, dll

Sejak era Renaissance, bangsa" Eropa mulai melakukan penjelajahan samudera dan mulai melakukan kolonialisme. Dari situlah sistem hukum ini mulai menyebar ke seluruh dunia.

Indonesia sendiri adalah negara bekas jajahan Belanda, yang mana merupakan negara yang menerapkan Civil Law. Alhasil, Indonesia pun mengadopsi sistem hukum yang sama, bahkan undang-undang yang sama (contoh KUHPerdata yang merupakan peninggalan langsung dari Belanda)

Kelebihan


1.Sistem hukumnya tertulis dan terkodifikasi, sehingga ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum (kepastian hukum yang lebih ditonjolkan)

2. Sumber hukum yang digunakan adalah undang-undang. Undang-undang ini dibentuk oleh kekuasaan legislatif yang disahkan eksekutif. Sehingga, ada kerja sama yang baik antar pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang.

3. Adanya penggolongan hukum dalam 2 bidang, yaitu hukum privat dan hukum publik. Sehingga lebih mudah untuk menyelesaikan sebuah perkara. Perkara antara  masyarakat dan negara termasuk hukum publik, sedangkan pertentangan antar individu di masyarakat termasuk dalam hukum privat.

4. Adanya pembuatan undang-undang baru yang menyesuaikan perkembangan masyarakat. Suatu contoh adalah undang-undang tipikor (tindak pidana korupsi) di Indonesia. Dengan adanya undang-undang yang baru akan lebih memudahkan penyelesaian perkara yang bersangkutan.

5. Penyelesaian sebuah perkara akan selalu berpegang teguh pada undang-undang. Sehingga putusan-putusan diharapkan bersifat obyektif.

Kelemahan


1. Sistemnya terlalu kaku, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman karena hakim harus tunduk terhadap perundang-undang yang sudah berlaku (hukum positif).

2. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja. Sehingga dalam penyelesaian perkara yang sama di lain waktu, seorang hakim harus menetapkan dan menafsirkan perundang-undaangan kembali.

Sejarah Singkat



Menurut sejarah, sistem ini pertama dikembangkan di Inggris dan banyak dipengaruhi hukum Anglo-Saxon. Sistem ini juga dipengaruhi konsep Hukum Normandy, melalui penaklukan William the Conqueror ke Inggris pada abad ke-11.

Selanjutnya di era kolonialisme seperti yg kita tahu Inggris memiliki banyak menaklukan wilayah yang kemudian dijadikan wilayah jajahan. Dari situlah Common Law dikenalkan ke negara" di dunia

Sampai saat ini, bekas jajahan Inggris (Commonwealth) kecuali Malta, masih mengadopsi sistem hukum ini.

Kelebihan


1. Common Law, penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat di negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan prakitisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.

2. Sumber hukum yang ada telah teruji dalam menyelesaikan suatu perkara sebelumnya.

3. Terdapat sistem Juri. Menurut sistem ini dalam suatu persidangan perkara pidana para Juri-lah yang menentukan apakah terdakwa atau tertuduh itu bersalah (guilty) atau tidak bersalah (not guilty) setelah pemeriksaan selesai. Jika Juri menentukan bersalah barulah Hakim (biasanya tunggal) berperan menentukan berat ringannya pidana atau jenis pidananya. Bila Juri menentukan tidak bersalah maka Hakim membebaskan terdakwa (tertuduh).

4. Juri yang digunakan dalam sistem hukum ini adalah orang-orang sipil yang mendapatkan tugas dari negara untuk berperan sebagai juri dalam sidang perkara. Juri ditunjuk oleh negara secara acak dan seharusnya adalah orang-orang yang kedudukannya sangat netral dengan asumsi juri adalah orang awam yang tidak mengetahui sama sekali latar belakang perkara yang disidangkan. Kedua pihak dalam perkara kemudian diberi kesempatan untuk mewawancara dan menentukan juri pilihannya. Sehingga kenetralan dan keadilan dapat lebih terlihat nyata.

6. Jika ada suatu putusan yang sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat (common sense). Sehingga putusan-putusan yang ada benar-benar sesuai kenyataan dan menyesuaikan perkembangan masyarakat.

Kelemahan


1. Tidak ada jaminan kepastian hukumnya. Jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan hukum dikhawatirkan ada unsur subjektifnya. Kecuali hakim tersebut sudah dibekali dengan integritas dan rasa keadilan yang tinggi. Untuk negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya tinggi tentunya sistem hukum anglo saxon kurang tepat dianut.

2. Hakim terlalu diberi kekuasaan yang amat besar dalam menentukan hukuman. Sehingga terkadang subjektifitas dapat terjadi. Karena hakim juga manusia yang terkadang ada rasa sungkan dan juga ada gejolak untuk melakukan tindakan-tindakan curang.