Di era Jokowi, pemerintah menerapkan one map policy, dengan adanya program tersebut maka kepemilikan lahan menjadi data publik dan bisa diakses. Luhut mengatakan, kebijakan ini untuk mengatasi masalah kepemilikan lahan berlebihan. Di zaman Presiden Joko Widodo, hal tersebut tak lagi terjadi.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, memang ada sejumlah pihak yang menguasai lahan ratusan ribu hektare saat ini. Akan tetapi, Luhut tidak menyebutkan siapa pemilik-pemilik lahan yang dimaksud. "Tinggal teliti lagi, saya enggak komentar sekarang mengenai itu. Kita lihat aja," kata Luhut dalam sebuah acara di kantornya, Jakarta, Rabu (20/2/2019). Luhut menjelaskan, saat ini pemerintah sudah memiliki kebijakan yakni satu peta (one map policy) untuk memetakan hal seperti itu. Adanya formula one map policy itu, maka kepemilikan sebuah lahan akan menjadi data publik dan bisa telusuri keberadaannya. "Sekarang dengan one map policy, itu kan jadi public data. Kalian nanti bisa Google masuk ke situ, media senang itu, lihat-lihat hartanya siapa," tuturnya. Dia menuturkan, kebijakan atau terobosan ini lahir untuk mengatasi masalah kepemilikan lahan yang berlebihan. Sehingga, ia meyakini hal semacam ini tidak akan terjadi lagi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Itu akan mencegah kita untuk kepemilikan tanah berlebihan, mungkin yang lalu sudah kejadian. Sekarang Presiden bilang kita enggak mau itu terjadi, sehingga zaman Presiden Jokowi tidak akan terjadi seperti itu lagi," tegasnya. Dikatakan Luhut, Presiden tidak ingin melihat dan mengungkit yang sudah terjadi karena dianggap akan jadi persoalan. Kehadiran one map policy dinilai sangat baik untuk mengatasi masalah yang ada. "Presiden enggak mau melihat masa-masa lalu. Sebab nanti jadi masalah, karena banyak sekali itu yang bermasalah. Itu satu breakthrough presiden kita, ada one map policy," tandas nya. Belakangan ini, perbincangan soal kepemilikan lahan ramai dibahas setelah debat kedua Capres pada Minggu (17/2/2019) lalu. Ini menyusul pernyataan capres nomor urut 01, Joko Widodo yang menyebutkan ratusan ribu hektare lahan yang dikuasai capres nomor urut 02, Prabowo Subianto.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menko Luhut: Tak Akan Ada Lagi Kepemilikan Lahan yang Berlebihan di Era Jokowi", [url]https://ekonomi.kompas.com/read/2019/02/21/052727226/menko-luhut-tak-akan-ada-lagi-kepemilikan-lahan-yang-berlebihan-di-era. [/url]
Penulis : Murti Ali Lingga
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
https://ekonomi.kompas.com/read/2019...lebihan-di-era
Di era Jokowi, pemerintah menerapkan one map policy, dengan adanya program tersebut maka kepemilikan lahan menjadi data publik dan bisa diakses. Luhut mengatakan, kebijakan ini untuk mengatasi masalah kepemilikan lahan berlebihan. Di zaman Presiden Joko Widodo, hal tersebut tak lagi terjadi.
