Jakarta, CNN Indonesia -- Survei yang dilakukan oleh perusahaan riset pasar Ipsos menunjukkan masyarakat Indonesia masih memiliki pola pikir manual untuk pembayaran saat transaksi belanja daring. Ipsos mencatat 26 persen responden lebih mengandalkan metode pembayaran transfer ATM saat belanja online.

Managing director Ipsos Suprapto Tan mengatakan temuan ini patut disoroti, pasalnya meski melakukan transaksi digital namun sistem pembayarannya masih kuno.

"Yang menarik di sini walaupun secara pertumbuhan eS E N S O Rmerce tumbuh triple digit dalam lima tahun, tapi konsumen pola pikirnya (pembayaran) masih konservatif," kata Suprapto dalam acara bertajuk "ES E N S O Rmerce 4.0 - What's Next", di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (19/2).


Kendati demikian, Ipsos mencatat saat ini baru 19 persen responden yang melakukan pembayran melalui mobile banking. Sementara itu15 persen membayar melalui saluran pembayaran melalui supermarket.

Lihat juga:

 4 Sosok di Balik Startup Unicorn Indonesia

"Mereka bayar di Indomaret atau Alfamart. Kami sebut ini over the counter. Ada15 persen," ucapnya.

Survei ini dilakukan kepada seribu responden melalui online panel Ipsos pada 27 Desember 2018 hingga 11 Januari 2019. Responden merupakan orang-orang yang kerap melakukan belanja online.

Cari cara beralih ke opsi pembayaran online

Dalam kesempatan yang sama, pengamat ekonomi  Yustinus Prastowo mengatakan minimnya penggunaan pembayaran online merupakan hal yang cukup ironis di era digital.

Lihat juga:

 Pemodal Ventura Buka Suara soal Status Unicorn untuk Startup

Fenomena ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mencari cara bagaimana agar masyarakat mulai memanfaatkan internet dalam melakukan pembayaran. 

Yustinus menjelaskan pemerintah harus bisa membangun infrastruktur gerbang pembayaran yang mumpuni agar mau dan bisa melakukan pembayaran online dengan mudah. 

"Ada infrastruktur payment gateway, ternyata Bank Indonesia juga struggle siapkan payment gateway. Ironis sudah belanja online bayarnya masih transfer karena tidak ada platform. Nah ini tantangan bagi pemerintah," tutur Yustinus. (jnp/evn)