JawaPos.com - Persoalan ganti rugi lahan pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru belum kunjung rampung. Hal ini adalah buntut penolakan masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman yang menolak harga ganti-rugi yang telah ditetapkan tim appraisal.

Nilai tanah yang dikeluarkan tim appraisal pada pembebasan lahal mega proyek yang ground breakingnya dilakukan Presiden Joko Widodo itu berada di angka Rp 32 ribu-Rp 280 ribu/meter persegi. Harga tersebut yang tidak disetujui masyarakat dan sempat beberapa kali memicu aksi demonstrasi.

Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit menginginkan pembangunan tol tetap berlanjut. Sebab, jalan yang termasuk ke dalam Trans Sumatera itu adalah proyek strategis nasional. Namun, masyarakat tentu tidak harus menjadi korban dari proses ganti rugi.

Menindaklanjuti soal harga tersebut, pihaknya mengaku telah menugaskan Biro Hukum untuk mencari pengacara yang akan mendampingi pemilik lahan (terdampak proyek tol) melakukan gugatan ke Pengadilan. Sehingga harga ganti rugi lahan tol Padang-Pekanbaru sesuai dengan yang dinginkan.

"Saya sudah tugaskan Biro Hukum mencari penasehat hukum mendampingi pemilik lahan melakukan gugatan ke Pengadilan. Sehingga nanti mereka (pemilik lahan terdampak tol) dapat harga yang wajar," katanya, Senin (18/2).

Saat ini, terang Nasrul, lahan yang sudah berhasil di bebaskan belum banyak. Khusus untuk titik nol sampai 4,2 Km belum bisa digarap, karena terhalang proses ganti rugi.

Di titik nol sampai 4,2 Km ini, baru 11 bidang yang sudah setuju untuk menerima ganti rugi. 5 bidang sudah dibayarkan dan tinggal 6 lagi yang sudah setuju namun belum dibayarkan. Serta, dari titik 4,2 km hingga 30 km selanjutnya, ada 109 bidang yang juga harus dibebaskan.

"Harapan kami, pembangunan tol lancar. Pembebasan lahan bisa dilakukan dan tidak terpisah-pisah. Sehingga pengerjaannya tidak lompat-lompat juga," katanya.

Sementara itu, Pimpinan Proyek Seksi I Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya Ramos Pardede mengatakan, pihaknya akan melakukan pengerjaan di lahan yang sudah bebas. Sebab, kewenangan pembebasan lahan berada di tangan BPN.

"Kami sudah mula bentuk kerangka jalan, tapi masih ada yang belum tuntas termasuk sertifikat dabel. Untuk itu, mana yang sudah bebas saja yang kami kerjakan sambil menunggu lahan lain bebas," ujarnya. 

https://m.jawapos.com/jpg-today/18/0...emprov-sumbar/

Ganti Untung Katanya....
BOHONG lagi