Jakarta - Program tol laut yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritik. Kritik berasal dari Direktur Eksekutif Nasional Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi yang menyebut program tersebut ditinggalkan setelah dibuat.

"Pak Jokowi punya program tol laut tapi yang sering dia resmikan tol darat. Jadi paradoks ini diserahkan kepada Menhub (Menteri Perhubungan). Ini ditinggalkan setelah dilahirkan," kata dia dalam acara Polemik Trijaya di D'consulate, Thamrin, Jakarta, Sabtu (16/2/2019).

Ia menjelaskan, program tol laut juga memakan biaya yang besar karena pemerintah harus mensubsidi hingga Rp 300 miliar per tahun. Selain itu, pemerintah juga membangun kapal baru dengan biaya Rp 100 miliar.

Padahal, bila dibandingkan dengan kondisi di lapangan program tersebut belum efektif menurunkan harga komoditas. Ia memberi contoh pengiriman barang dari Surabaya ke Sorong.

Baca juga: Menhub Cerita Strategi RI Jadi Poros Maritim Dunia

Untuk mencapai pedalaman Sorong diperlukan lagi pesawat guna mengirim barang. Alhasil, tujuan menurunkan harga tidak akan berhasil.

"Subsidi sebesar itu hasilnya bisa diperdebatkan soalnya disebut bisa memurahkan. Biaya Surabaya ke Sorong itu kan pedalaman, pakai pesawat jadi nggak mudah kan," papar dia.

Sebagai informasi, program tol laut digagas Jokowi sejak tahun 2015. Program tersebut bertujuan untuk menurunkan harga pangan yang mahal di luar pulau Jawa.
https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-4430743/program-tol-laut-jokowi-dikritik-ditinggalkan-setelah-dilahirkan?


negara maritim kog fokusnya tol darat