Muncul berita mengagetkan dari media Tempo.co, bahwa BPN mengeluarkan ratusan Sertifikat Gratis yang ternyata tanahnya bekas Eks Desa milik pemerintah DKI.


Meskipun banyak yang berpendapat jika tanah milik pemerintah, termasuk eks desa, lalu hilang atau disertifikatkan ke pihak ketiga tanpa penghapusan aset adalah korupsi. 

Mungkin pendapat-pendapat itu ada benarnya, namun sebaiknya KPK, Bareskrim, Jaksa Pidsus menahan diri. Jangan bertindak dulu.

Jangan buru-buru menurunkan penyidik-penyidiknya, apalagi menahan pejabat-pejabat BPN yang memproses dan menandatangani sertifikat.

Pejabat BPN di Kantor Pusat sudah akan menyelesaikan masalah pensertifikatan tanah eks desa milik Pemerintah DKI dengan cara dirembug, berikut yang dikatakannya;








Kesalahan penandatangan sertifikat, kekeliruan penerbitan sertifikat, atas tanah-tanah milik pemerintah DKI ataupun aset pemerintah pusat, memang sebaiknya diselesaikan dengan perembugan. Jadi tidak harus menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari KPK, Bareskrim, maupun dari Satgasus Kejaksaan Agung.

BPN punya pola yang lebih enak, sejuk, dan tidak gaduh; yaitu dengan cara-cara perembugan.

BPN terlatih dan ahli dalam menyelesaikan masalah-masalah sertfikat ganda, overlap, dan bahkan akan menggulung mafia tanah dalam wakti 10 bulan saja.









lihat berita di:
https://metro.tempo.co/read/1176199/...tanah-eks-desa