Semarang, CNN Indonesia ‐‐ Ketua Masjid Agung Semarang (Masjid Kauman), KH Hanief Ismail menyampaikan keberatannya terkait dengan rencana calon presiden nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang akan melaksanakan salat Jumat di masjid tersebut, Jumat (15/2). Hanief menilai salat Jumat yang akan dilaksanakan Prabowo bermuatan politis karena ada upaya mobilisasi massa.

"Kami para nadlir atau takmir Masjid Kauman merasa keberatan dengan rencana Jumatan Prabowo. Tolong sampaikan ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) agar mengambil tindakan yang perlu sesuai aturan hukum," tutur Hanief, dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (14/2)

Hanief yang juga Rais Syuriyah PCNU Kota Semarang itu mengatakan pihaknya telah mengontak mantan Komisioner Panwaslu Semarang Mohamad Ichwan untuk menulis keberatannya kepada Bawaslu Kota Semarang untuk mengambil tindakan yang diperlukan. 

Hanief menilai salat Jumat diadakan Prabowo bernuansa politis. Pihaknya melihat acara itu telah diumumkan besar-besaran. Ribuan pamflet, telah disebar seantero Kota Semarang. Termasuk ditempel di kampus-kampus dan masjid-masjid. Pamflet dan narasi undangan untuk ikut salat Jumat bersama Prabowo itu juga telah viral di media sosial sejak Rabu (13/2).

Hanief menjelaskan, pihaknya juga tidak pernah mendapat surat dari tim kampanye Prabowo-Sandi maupun dari partai pengusung pasangan capres-cawapres tersebut. 

"Kami tidak pernah memperoleh surat apapun dari pihak Pak Prabowo atau partai pengusungnya. Jadi kami tidak terlibat dengan rencana adanya shalat Jumat capres tersebut," kata dia menegaskan. 

Hanief menambahkan pada prinsipnya takmir atau pengurus Masjid Kauman mempersilakan siapapun untuk salat di masjid tersebut. Namun pihak Takmir keberatan apabila peristiwa salat itu dipolitisasi. 

"Kami mempersilakan siapa saja boleh salat di Masjid Kauman. Tapi kalau untuk pencitraan kampanye, itu berpotensi melanggar aturan dan menodai kesucian masjid sebagai tempat ibadah," ujarnya. 

Sementara itu mantan Panwalu Kota Semarang, Mochamad Ichwan mengaku sudah mengirim pesan kepada ketua Bawaslu Kota Semarang Muhammad Amin. 

"Saya memberi saran agar ada laporan resmi kepada Bawaslu," tutur Pengurus Lakpesdam PCNU Kota Semarang ini.

Ichwan lantas menyarankan Hanief agar membuat surat resmi atau maklumat tentang sikap keberatan pihak Takmir Masjid Agung Semarang. 

"Saya tadi menyampaikan saran kepada Kiai Hanief Ismail agar membuat surat resmi," tuturnya. 

Ichwan menerangkan, secara hukum yang akan menentukan apakah salat Jumat Prabowo berisi kampanye atau tidak merupakan kewenangan Bawaslu. Dari hasil komunikasi dia dengan Ketua Bawaslu Kota Semarang, klaimnya, dia mendapat informasi bahwa Bawaslu Kota Semarang akan melakukan pengawasan acara tersebut.

Dikonfirmasi, Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade membantah ada upaya mobilisasi yang dilakukan pihaknya di Semarang. Menurut dia, tuduhan tersebut tak bisa dibuktikan.

"Dan yang jelas, memangnya Pak Prabowo akan berkampanye di sana? Akan berpidato di masjid?" kata Andre.

Andre menuding justru pihak masjid yang telah mempolitisasi situasi tersebut dengan melarang Prabowo salat Jumat di sana. Andre mengingatkan, masjid bukanlah milik pengurus, melainkan milik semua umat Muslim.

"Justru Jokowi yang melakukan politisasi tiap salat Jumat. Lihat berapa banyak wartawan yang mengambil ruang untuk mengambil gambar. Lihat setiap Pak Jokowi salat saf satu barisan mundur hanya untuk para wartawan mengambil gambar," ujarnya.

Andre juga mengingatkan bahwa keberadaan Prabowo di Semarang, sekaligus membuktikan bahwa Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng. "Jateng adalah tempat manusia, bukan kandang banteng," ujar dia.



https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-masjid-kauman