TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Banyak perusahaan garmen dalam situasi sulit dan tidak dapat membayar upah karyawannya secara penuh.
Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Ferry Sofwan, ketika ditemui di Car Free Day Dago, Bandung, Minggu (3/2/2019).

Ia mengatakan, dari 53 perusahaan yang menangguhkan upah karyawannya, sebagian besar berasal dari industri garmen.

“Yang merasakan keberatan kebanyakan industri garmen, baik yang di Bogor, sebagian Bandung Barat, hampir 60 persen,” ujarnya.

Satu di antara faktor kesulitan industri garmen adalah persaingan antar industri garmen, terutama yang berasal dari provinsi lain.

“Di Jawa Barat, upahnya sudah tinggi, berbeda dengan Jawa Tengah. Terlihat bahwa tren kenaikan upah di Jawa Barat tinggi, menyebabkan kesulitan perusahaan,” ujarnya.

Produk yang sama dengan kualitas sama, pengusaha harus menjualnya dengan harga sama meski biaya produksinya berbeda.

Biaya produksi tersebut, termasuk pengeluaran yang dikeluarkan pengusaha untuk membayar karyawannya.

Ferry menyontohkan, perusahaan garmen baik di Bogor, Purwakarta, Majalengka, dan Garut, yang harus menjual produk dengan harga sama.

“Tapi upahnya beda-beda. Di Bogor upahnya sudah Rp 3 juta lebih, di Purwakarta Rp 3 juta, di Majalengka sudah Rp 1,7 juta, di Garut Rp 2 juta. Apalagi Jawa Tengah, ada yang di bawah Rp 1,5 juta,” ujarnya.

Hal itulah yang menyebabkan banyak perusahaan garmen mengalami kesulitan keuangan.

Perusahaan garmen penangguhan upahnya disetujui, kata Ferry Sofwan, sudah membuat perjanjian dengan karyawannya mengenai waktu pelunasan upah.

“Yang pasti dengan penangguhan itu, upah karyawan dibayar sepenuhnya, hanya waktunya digeser,” kata Ferry.


http://jabar.tribunnews.com/2019/02/03/banyak-perusahaan-tak-sanggup-bayar-upah-karyawan-industri-garmen-di-jabar-dalam-situasi-sulit