Jakarta, HanTer - Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dilaporkan ke Amnesty Internasional sebagai pelaku pelanggaran HAM berat karena membiarkan kriminalisasi yang menimpa Habib Rizieq Syihab. Saat ini Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut mengungsi di Arab Saudi karena mengalami teror dan ancaman dari pihak - pihak tertentu.

"Pembiaran (masalah yang dialami Habib Rizieq Syihab) itulah yang berpotensi menjadikan pemerintahan Presiden Jokowi bisa dilaporkan ke Amnesty Internasional sebagai pelaku pelanggaran HAM berat," ujar Lieus Sungkharisma kepada Harian Terbit, Selasa (8/1/2019).

Menurut Lieus, sudah hampir setahun Habib Rizieq hidup dalam pengungsian di Arab Saudi karena adanya upaya kriminalisasi dari sejumlah pihak sehingga membuat keamanan, kenyamanan, kemerdekaan bergerak, dan keselamatannya di dalam negeri terancam. Ironisnya, selama hampir satu tahun ini pemerintah tidak melakukan upaya apapun untuk melindungi Habib Rizieq.

Kasus yang menimpa Habib dibiarkan begitu saja tanpa kepastian hukum, sementara teror dan ancaman terus saja dialami Habib Rizieq di pengungsiannya.

Lieus memaparkan, potensi pelanggaran HAM terhadap Habib Rizieq mulai terjadi sejak terbitnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) atas kasus dugaan penghinaan Pancasila dan kasus dugaan pornografi pada Mei dan Juli 2018. Sejak itu gerak sejumlah teror mulai mengancam Habib Rizieq dan gerakannya juga mulai dibatasi. Di antaranya Habib Rizieq dikenai pencekalan.

"Bahkan ketika ia sudah mengungsi ke Arab Saudi pun, setiap gerakannya selalu diikuti dan diawasi. Habib Rizieq juga diinterogasi secara sewenang-wenang. Kasus terakhir yang menimpanya adalah rekayasa pemasangan bendera ISIS di dinding rumahnya," paparnya.

Bahkan, tambah Lieus, tak hanya terhadap Habib Rizieq, potensi pelanggaran HAM pemerintah rezim Jokowi juga terjadi terhadap sejumlah orang lainnya. Semua pelanggaran HAM yang dialami Habib Rizieq Syihab di era Jokowi itu, semakin menguatkan anggapan bahwa pemerintahan rezim Jokowi memang tidak bisa dipertahankan.

"Bayangkan saja, seorang Imam Besar, pemimpin umat yang pengikutnya jutaan orang saja diperlakukan dengan sangat tidak hormat. Bagaimana lagi dengan rakyat biasa?” paparnya.

Ditambahkan Lieus, selain Habib Rizieq, baru di era Jokowi inilah ada ulama, aktivis dan rakyat biasa yang dikriminalisasi dan ditangkap aparat karena mengkritik pemerintah dengan tuduhan menyebarkan ujaran kebencian. Tapi kelompok orang pendukung pemerintah, dengan entengnya bisa melaporkan siapa saja yang dianggap menyerang pemerintah ke polisi.

Polisi dengan ringannya juga memproses laporan tersebut dengan cepat. Kasus terakhir terkait laporan polisi karena bersikap kritis ini menimpa Wakil Sekjen MUI, Ustadz Tengku Zulkarnaen. Karena itu Lieus bisa memahami mengapa rakyat tidak ingin Jokowi memimpin negeri ini dua periode.

“Rakyat paham apa yang dialami dan menimpa Habib Rizieq, para aktivis dan para ulama itu. Karena itu, kita bisa mengerti kalau rakyat tak lagi menghendaki Pak Jokowi memimpin negeri ini selama dua periode.

Pak Jokowi cukup satu priode saja. Siapa pengantinya, tak masalah bagi rakyat. Sebab Jokowi memang harus diganti,” tandasnya.
Seperti diketahui, Komisioner Subkomisi Pemantauan Dan Penyelidikan Komnas HAM, Siane Indriani mengatakan, setidaknya ada 10 kasus pelanggaran HAM yang menimpa Imam Besar FPI itu.

Di antaranya kriminalisasi, tuduhan makar, pembakaran mobil di Cawang, penembakan di kediamannya di Megamendung, diperlakukan dengan tidak hormat dan lain-lain.

https://m.harianterbit.com/read/1027...-Internasional

Kabur kabur sendiri, Amnesti Internasional yg harus repot...