Jakarta , Law-Justice.co - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) belakangan kembali menjadi sorotan karena mengeluarkan pernyataan yang dinilai mengkritik pemerintah sendiri.

Bahkan dalam kadar tertentu, ada beberapa pernyataan JK yang secara tidak langsung “membantah” ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya. Tentu saja, hal ini membuat sikap politik mantan ketua umum Partai Golkar ini dipertanyakan.

Beberapa waktu terakhir ini, JK sepertinya memang punya banyak peluru kritik yang ia muntahkan kepada pemerintahan dan kampanye Jokowi. Kritik JK ini dilontarkan dalam waktu yang tergolong berdekatan. Sebut saja soal pembangunan Light Rail Transit (LRT) Palembang dan Jabodetabek serta kereta api Trans Sulawesi dari Makassar ke Manado, hingga ketidaksetujuannya terhadap kampanye yang membawa embel-embel kampus.

Sebagai orang dalam, kritik di muka publik seperti ini tentu bukanlah hal yang lazim. Lain soal jika silang pendapat itu terjadi di rapat kabinet ataupun dalam rapat-rapat pengambilan keputusan resmi. Tak heran, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai penyokong capres petahana menyarankan Wapres JK agar menyampaikan kritik terkait proyek infrastruktur dalam rapat kabinet.

Namun lepas dari apa pun, kritik terbuka Wapres ini mengindikasi satu hal, yakni buruknya komunikasi di internal pemerintah. Sebab, semua proyek tersebut tentunya dibahas dalam rapat kabinet. Dan, persoalan buruknya koordinasi pemerintah yang berdampak ‘perselisihan’ di muka publik ini tentu bukan sekali ini saja. Bikin gaduh dan memalukan.

Rangkaian Kritik dan Beda Pendapat JK

Berikut beberapa kritik JK dan perbedaan pendapat dengan Jokowi yang dihimpun Nusantara.News:

Pertama, JK megeritik pembangunan infrastruktur yang menjadi kebanggaan Jokowi. Misalnya, dulu Presiden Jokowi mengatakan, jalur sepanjang Pulau Sulawesi itu dapat diselesaikan pada tahun 2018. Tapi beberapa hari lalu Wapres JK berkata beda. Menurutnya proyek tersebut tidak efisien, karena tidak ada yang menggunakan transportasi tersebut.

“Siapa yang mau naik? Kalau barang, barang apa yang mau diangkut dari selatan ke utara atau dari utara ke selatan?” katanya.

Light Rail Transit ( LRT) Palembang juga disebut JK tidak efisien. “Kalau turis lokal datang, coba satu kali, sudah selesai,” ujar JK saat memberikan sambutan dalam acara ‘Indonesia Development & Business Summit’ di Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Begitu juga LRT Jabodetabek dengan jalur layang (elevated). “Buat apa elevated kalau hanya berada di samping jalan tol? Biasanya LRT itu dibangun terpisah dan tidak bersebelahan dengan jalan tol,” kata JK.

Belum lagi biaya yang disebut Wapres sangat mahal, sampai Rp500 juta perkilometer. Padahal, proyek yang dikerjakan BUMN PT Adhi Karya itu merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, juga dicanangkan langsung pembangunannya oleh Jokowi sendiri pada 2015.

“Siapa konsultan yang memimpin ini, sehingga biayanya Rp500 miliar per kilometer? Harga tanah yang murah di luar Jakarta seharusnya membuat LRT cukup dibangun di atas tanah, tidak melayang (elevated) seperti saat ini sudah dikerjakan,” ujar JK dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 11 Januari 2019.

Kedua, saat kalangan yang ‘mengatasnamakan’ alumni Universitas Indonesia (UI) dan kampus lain memberi dukungan kepada Jokowi pada 12 Januari 2019, JK tampak tidak menyambutnya dengan benar-benar baik. Menurutnya, pernyataan dukungan seperti itu sebenarnya sah-sah saja, tetapi sebaiknya tidak perlu membawa embel-embel kampus.

“Secara alumni bebas-bebas saja (mendukung salah satu capres), karena itu adalah suatu hak konstitusi masing-masing. Tapi mestinya tidak terlalu jauh mengatasnamakan universitas, agar universitas tetap berdiri independen,” ujar JK dalam Pembukaan Seminar dan Dialog Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri (HIPTUNI) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Ketiga, JK berseberangan dengan Jokowi soal kebencanaan dimasukan ke dalam kurikukum sekolah. JK berpandangan pemerintah tidak sampai harus membuat kurikulum khusus soal bencana guna membuat masyarakat lebih siap menghadapi bencana.

“Soal kebencanaan itu, tidak perlu diajarkan (secara khusus),” ujar JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 8 Januari 2019.

Di sisi lain, Jokowi justru menjadi pihak yang ingin kurikulum bencana diterapkan. Ia memastikan penyusunannya sedang dilakukan untuk segera diterapkan. “Sudah saya perintahkan (penyusunan kurikulum bencana),” ujar Jokowi di sela-sela meninjau dampak tsunami Selat Sunda di Banten, Senin, 24 Desember 2018.

Keempat, saat berbicara pada sesi debat di Sidang Umum ke-73 Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat (AS), JK menyampaikan bahwa dunia tidak membutuhkan kekuatan seperti halnya tim pahlawan super Avengers. JK berpandangan setiap anggota PBB merupakan bagian dari kekuatan kolektif yang harus bersatu di bawah naungan PBB untuk menghadapi isu-isu global.

“Dunia tidak perlu jauh-jauh mencari pahlawan super. Kita tidak membutuhkan kekuatan seperti halnya Avengers,” ujar JK, Jumat, 28 September 2018.

Pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan Jokowi dalam World Economic Forum on ASEAN pada 12 September 2018 di Hanoi, Vietnam. Dalam kesempatan berbicara di forum itu, Jokowi justru menyampaikan dunia butuh kekuatan seperti Avengers untuk menghadapi tantangan global, khususnya di bidang ekonomi.

Kelima, jauh ke belakang (menjelang Lebaran tahun 2015), Wapres JK berbeda pendapat dengan Presiden Jokowi soal impor beras. Kata JK, kalau produksi beras nasional tak cukup jelang Idul Fitri, peluang impor terbuka. Lalu, seperti berbalas pantun, Jokowi berkata, “Tidak perlu impor beras lagi. Masa beras impor, jagung impor, semuanya kok impor.”

Di luar itu, JK juga misalnya pernah mengambil posisi berbeda terkait dengan pembacaan visi dan misi capres-cawapres 2019 oleh tim sukses. Menurutnya, penyampaian visi dan misi seharusnya disampaikan secara langsung oleh kandidat dan tidak pernah ada sejarahnya visi misi dibacakan oleh pihak lain. Padahal, berbagai perwakilan TKN Jokowi-Ma’ruf kerap bersikeras bahwa pembacaan cukup diwakili tim sukses saja tanpa melibatkan kandidat.

JK Beralih Dukungan?

Rangkaian kritik JK tersebut seperti membuka kembali riwayat panjang pasang surut hubungan Jokowi dan JK. Dalam beberapa kesempatan, JK kerap digambarkan mengalami keretakan hubungan dengan Jokowi.

Dalam perkara pemilihan pejabat misalnya, RI-1 dan RI-2 ini kerap kali digambarkan tidak memiliki kesepahaman. Indikasi seperti ini kerap mengemuka dalam berbagai proses reshuffle kabinet. JK sering kali disebut memiliki “orang-nya JK” yang dalam banyak kasus kerap dipaksa lengser.

Tak hanya itu, Jokowi dan JK juga kerap dirumorkan mendukung orang yang berbeda dalam gelaran setingkat Pilkada. Hal ini misalnya digambarkan melalui perbedaan dukungan dalam Pilgub DKI Jakarta 2016. Jokowi kerap disebut-sebut memberikan dukungan kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sementara itu, JK dikabarkan memberi dukungan kepada Anies Baswedan.

Kali ini, jelang Pilpres 2019, rangkaian kritik dan perbedaan pandangan dengan petahana tentu bisa dibaca secara politis. Selain memunculkan kembali anggapan keretakan keduanya dalam memimpin pemerintahan, bisa jadi JK tengah melakukan penjajakan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Sandiaga Uno sebagaimana ia lakukan ke pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Merujuk pada hal itu, JK bisa saja tengah mempertegas langkah oportunisnya dalam politik Indonesia. Sebagaimana langkah pebisnis yang tidak akan menaruh telur dalam satu keranjang, JK bisa saja tengah bermain di dua kaki melalui rangkaian kritik ini. Di satu sisi, secara struktural ia memang berada di tim pemenangan Jokowi. Akan tetapi, melalui kiprahnya dan ragam kritiknya belakangan ini, bisa saja sang Wapres juga tengah melirik peluang dari kubu Prabowo.

Apalagi, ia sudah terlebih dahulu menyimpan afiliasi dengan Prabowo melalui beberapa orang-orang dekatnya di dalam tim Prabowo-Sandi. JK memang dikenal sering kali memiliki “orang-nya JK” yang bisa ia tempatkan di mana saja.

Dalam hal ini, di tim struktur pemenangan atau kubu Prabowo secara umum sebenarnya dapat ditemukan “orang-nya JK” tersebut. Sebut saja mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Saat ini, sosok yang juga pernah melaju di Pilgub Jateng itu menjabat sebagai Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi.

Selain itu, di posisi Direktur Relawan ada pula nama Ferry Mursyidan Baldan yang dalam beberapa kesempatan masih menjaga silaturahmi dengan JK pasca dicopot dari jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Hal itu belum termasuk jika nama Anies Baswedan yang pencalonannya sebagai gubernur DKI Jakarta didukung oleh Prabowo masuk dalam hitungan karena ia tak ada dalam struktur timses Prabowo.

Kemungkinan lain adalah bahwa JK sedang mempersiapkan untuk pensiun secara “gagah” dengan menunjukkan karakter aslinya yang selama ini seperti teralienasi dan terkunci. Dalam konteks kritiknya terhadap kebijakan dan kampanye Jokowi, bisa juga ia ingin menyampaikan pesan bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terhadap proyek-proyek infrastruktur ataupun manuver pemerintah lainnya yang tidak bermanfaat, misskoordinasi, dan mengganggu keuangan negara.

https://law-justice.co/jusuf-kalla-mulai-dukung-prabowo-.html