Jika urus sertifikat tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional di pungut uang, duit, barang, atau imbalan agar dilaporkan ke aparat hukum; seperti KPK, Polisi, Saber Pungli, Jaksa.

Sepertinya arahan Jokowi agar tidak ada pungutan atau imbalan di BPN sudah seringkali terdengar dan diucapkan, berturut-turut di sepanjang tahun 2016, dilanjut di tahun 2017, semakin keras dan semakin keras di tahun 2018 dan tahun 2019.

Kira-kira apa maksudnya? apa di BPN masih aja ada pungli dan suap?

Apa yang mendorong Presiden memerintahkan agar masyarakat melaporkan pungli dan pungli ?

Padahal aparat dan pejabat BPN adalah satu-satunya kantor terbaik, terbersih, dan berprestasi.

Kenapa Kantor BPN terbaik dan terbersih?

Karena isinya adalah aparat dan pejabat-pejabat yang lurus, jujur, bersih, alim dan selalu taat beribadah. Takut azab dan taat pada hukum, pekerja keras dan selalu iklas bekerja.

Buktinya dan terbukti di sepanjang masa bahwa aparat dan pejabat BPN lah satu-satunya yang pejabatnya tidak pernah berurusan dengan KPK, apalagi menjadi tersangka, apalagi ditahan KPK.

Sama sekali tidak ada satupun tahanan KPK berbaju orange yang dari BPN, artinya BPN memang terbaik, terbersih,  jujur, lurus, bahkan bersih lahirnya dan bersih batinya.

Bahkan sangat jauh dari kasus dan berita soal purel, inex, extacy, sabu-sabu, dan mabuk-mabukan !

BPN bersih kantornya, bersih aparatnya !!!




berita utuh dapat dibaca di link;

http://medan.tribunnews.com/2019/01/...u-saber-pungli