Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima pengaduan masyarakat dan kuasa hukum Habib Bahar bin Smith (HBS). Mereka mengadukan proses hukum yang berjalan kepada HBS yang dinilai tidak proporsional. Saat ini HBS tengah menjalankan proses atas kasus dugaan penganiayaan di Kabupaten Bogor. Namun, penahanan dilakukan di Markas Kepolisian Daerah Jawa Barat (Mapolda Jabar), Bandung.

“Kami mendapat pengaduan masyarakat dari pengacara dan keluarga Habib Bahar Smith yang sedang menghadapi kasus di Kepolisian, mereka meminta ada suatu keadilan di dalam proses hukum yang sedang berjalan,” ungkap Fadli usai kuasa hukum HBS di ruang kerjanya, Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (23/01/2019).

Kepada Fadli, kuasa hukum HBS, Aziz Yanuar meminta dukungan agar penahanan HBS dapat dipindahkan ke Lapas Pondok Rajeg, Cibinong. Termasuk agar kasus tersebut disidangkan di Negeri Bogor, Jawa Barat berdasarkan Locus Delicti (lokasi terjadinya perbuatan pidana).

“Mereka mengharapkan keluarga dapat kemudahan akses untuk menjenguk HBS, karena kasusnya memang di wilayah itu. Saya kira tidak ada masalah keamanan selama penegakkan hukum berjalan dengan adil,” kata legislator Partai Gerindra itu.

Fadli yang merupakan Pimpinan DPR RI Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) menambahkan, keluarga dan kuasa hukum HBS juga meminta penerapan asas equality before the law atau persamaan di muka hukum dapat dijalankan tanpa pandang bulu.

“Saya kira itu masuk akal, sebab boleh dibilang penanganan hukum kepada pihak yang dekat dengan pemerintahan terkesan berjalan lambat dan bahkan boleh dibilang tidak ada tindakan drastis. Tetapi, mereka yang kritis kepada pemerintah atau penguasa langsung ditindak cukup drastis," paparnya.

Sebelumnya, Aziz Yanuar mengatakan harapan keluarga agar proses hukum yang berjalan sesuai ketentuan berlaku dan akses keluarga untuk membesuk HBS dipermudah. "Kita juga minta supaya pihak kepolisian sebagai penegak hukum mampu menegakkan hukum seadil-adilnya, equality before the law terhadap Habir Bahar dan keluarganya," papar Aziz. (ann/sf)

Sumber : http://www.dpr.go.id/berita/detail/i...uasa+Hukum+HBS