Impor Beras adalah kata-kata yang tidak ingin didengar oleh Jokowi. Pasalnya, pada tahun 2014 Jokowi pernah menjanjikan akan stop impor beras dan bahan pangan lain. 

Kayanya kampret suka video ini wkwkw



Kalo mau cepet langsung di menit 4:22 yak



Pada debat 17 Januari lalu, Prabowo menanyakan perihal impor beras tersebut dimana para Menteri Jokowi gaduh dan terjadi gontok-gontokan waktu itu. Jokowi-pun menjawab “...perdebatan itu wajar dikalangan menteri, tapi kalo sudah diputuskan ya dilaksanakan...”.  Tentu inilah jawaban yang ditunggu para kampret untuk membuat video-video di Instagram untuk menjatuhkan Jokowi. Namun sebenarnya, Jokowi bisa balik menyerang Prabowo masalah beras jika memahami hal berikut ini.

Data beras berbeda-beda di tiap kementerian
Ini sebenarnya adalah problem di setiap pemerintahan. Dimana data yang baik itu adalah data yang konsisten dan bisa diandalkan. Selama ini memang kementerian-kementerian ini tidak concern terhadap data ini. Sehingga terjadi perselisihan antara Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan, yang menyebutkan bahwa stock beras langka jadi harus impor VS Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, yang menyebutkan bahwa stock beras aman. Hal ini terjadi ketidaksinkronan data beras yang diindikasi sejak tahun 1998!.




Lha Kok bisa gitu?
Ya bisa aja, karena berdasarkan rumus perhitungan produksi beras adalah sebagai berikut.
Produksi = Produktivitas/hektar x Luas Sawah Padi. Dimana sebelumnya terjadi pembagian tugas untuk menghitung data paling strategis di Indonesia ini. Pembagian itu dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian dimana BPS menghitung Produktivitas/hektar dan Kementan menghitung Luas Panen.

Tentu jika kita bicara BPS, penghitungan produktivitas/hektar dihitung melalui metode multistage sampling ubinan hingga lima tahap yakni.
1.      Memilih sampel desa dengan jumlah rumah tangga tani terbanyak (dilakukan di seluruh Indonesia).
2.      Memilih Blok Sensus (sebuah blok yang terdiri dari 80-120 rumah tangga) dengan jumlah rumah tangga tani terbanyak.
3.      Memilih petani yang akan memanen padi
4.      Memilih petak sawah secara acak petani yang sedang panen
5.      Dilakukan pengukuran hasil panen menggunakan timbangan.

Dari sekumpulan sampel yang didapat dengan metode statistik didapatkanlah angka produktivitas.
Sementara itu pengukuran luas sawah yang dilakukan Kementan adalah eye estimatealias nerawang gan!
Pengukuran luas sawah dilakukan oleh Mantri Tani disetiap kecamatan dan dilakukan secara nerawang aja. Tentu cara seperti ini tidak valid, dan masih dilakukan selama bertahun-tahun!
Jadi, apabila ngitung produktivitasnya sudah benar tapi ngitung luas sawahnya engga bener ya bisa wajar bisa terjadi yang namanya OVERESTIMATE!
Misal aja ni kita bandingin produksi padi di kabupaten A diwaktu yang sama dibandingkan dengan kenyataan.





Nah sebenernya, Badan Pusat Statistik sudah diamanahi oleh Pak Jusuf Kalla untuk memperbaiki semua ini. Pak JK pengen data beras cuma satu sumbernya yakni dari BPS. BPS pun udah mengembangkan metode baru yakni Kerangka Sampel Area, artinya BPS mengambil alih pekerjaan Kementan untuk menghitung luas lahan sawah. BPS menggandeng BPPT untuk mengembangkan teknologi perhitungan luas lahan sawah.

Nih caranya BPS melakukan Kerangka Sampel Area



Nah sebenernya, BPS udah rilis data produksi beras tahun 2018 yakni sebesar 2.85 juta ton. Dimana, persediaan itu hanya cukup untuk satu bulan ke depan saja. Maka dari itu, untuk mengatasi kekurangan stock mau ga mau ya harus impor biar harga ga naik.

Jadi, Jokowi harusnya bilang begini “Sebenernya Pak Prabowo, terjadi kesalahan data sejak tahun 1997. Dari jaman pak habibi, gus dur, megawati, sby, dan pemerintahan Jokowi-JK, jika diberi amanahi kembali oleh rakyat kita berkomitmen untuk memperbaiki data beras melalui metode baru agar tidak gaduh lagi seperti kemarin dan ketahanan pangan akan terwujud. Ini merupakan warisan masa lalu yang harus kita benahi kedepannya, Pak Prabowo”.

Naaaah sayangnya, yang ngurus masalah ini itu Pak Jusuf Kalla bukan Pak Jokowi.
Harusnya Pak Jokowi tanya dulu dong sama Pak JK. Data beras itu krusial lho. Hehehe~~

:monggo:monggo:monggo
sumber :
https://katadata.co.id/berita/2018/1...nsumsi-sebulan
https://tirto.id/data-stok-beras-jad...-kemendag-cDiQ
https://tirto.id/indikasi-maladminis...por-beras-cDg7
https://tirto.id/lagu-lama-polemik-i...soal-data-cK5H
https://tirto.id/polemik-impor-beras...ak-akurat-cDmb
https://tirto.id/efektifkah-atasi-ki...sasi-data-c8vf