TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Capres nomor urut 02 Prabowo Subiantomenyebut bakal menerapkan Chief of Law Enforcement Officer yang bermakna, Presiden adalah pemimpin tertinggi penegakkan hukum.

Mahfud MD sebut itu merupakan isu lama dan tak punya kebaruan sama sekali.

Bahkan Mahfud mengatakan setiap kali Indonesia menggelar pesta demokrasi seperti pilpres, isu tersebut kerap dimunculkan.

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu menilai Prabowo salah jika mengatakan istilah Chief of Law Enforcement Officer merupakan hal baru di pemerintahan sebuah negara.

"Ya itu sama sejak dahulu kan setiap pemilihan presiden selalu isunya itu. Presiden itu adalah pimpinan tertinggi di penegakkan hukum. Memang begitu dan itu bukan isu baru," ujar Mahfud usai hadir dalam debat perdana pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam.

Menindak lanjuti isu ini, Mahfud ingin adanya suatu dapur penggodokan di bidang hukum yang sama dari tingkat pusat hingga daerah.

Malahan, bila rujukannya adalah pernyataan Prabowo soal Presiden pemimpin tertinggi penegakkan hukum, maka sesuatu yang baru di bidang hukum justru dihadirkan oleh paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf.

Jokowi punya program membuat sebuah dapur khusus soal regulasi hukum, untuk mensinkronisasikannya kepada berbagai departemen yang tergabung di dapur tersebut.

Sehingga, output yang diciptakan ialah regulasi alias permasalahan hukum bisa ditangani bersama dan tak saling tumpang tindih seperti yang terjadi sekarang ini.

"Misalnya ada 1 dapur untuk mensinkronisasikan sehingga masalah hukum diolah didapur yang sama tidak sendiri-sendiri seperti sekarang, sehingga tumpang tindih nah tadi ada gagasan lumayan mewadah 1 lembaga yang khusus menangani masalah regulasi, itu saya kira bagus," ujar Mahfud.

Istilah Chief of Law Enforcement Officer dari Prabowo, diibaratkan sebagai tahap awalan, namun program Jokowi merupakan bentuk kelanjutan dari pernyataan Prabowo Subianto.

"Nah sekarang apa yang dilakukan sebagai Chief of Law itu yaitu tadi, membuat suatu dapur penggodokan hukum sehingga tumpang tindih itu hilang," ucapnya.

Dalam sesi kedua Debat Pilpres 2019, kedua capres cawapres mendapat pertanyaan bertemakan korupsi.

Dalam Debat Pilpres 2019, Capres cawapres Jokowi-Maruf Amin mendapatkan pertanyaan soal perilaku korupsi para pejabat yang ditenggarai akibat tingginya biaya yang dikeluarkan.

Pertanyaan tersebut dilontarkan moderator, Imam Priyono untuk Jokowi dan Maruf Amin.

"untuk menduduki jabatan publik sering kali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga setelah menduduki jabatan, perilaku korupsi kerap tak terhindarkan. Apa strategi anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini," tanya Imam Priyono kepada Pasangan capres cawapres Jokowi dan Maruf Amin.

Jokowi menjawab, yang menjadi kunci agar terhindarnya perilaku korupsi adalah dalam proses rekrutmen harus berbasi kepada kompetensi, bukan finansial dan nepotisme.

"Oleh karena itu, pejabat-pejabat birokrasi, rekrutmen harus dilakukan transparan, sederhana dan dengan standar-standar yang jelas. Dan untuk jabatan politik perlu sebuah penyederhanaan di dalam sistem kepartaian," ucap Jokowi dalam Debat Pilpres 2019.