Merdeka.com - Calon Presiden nomor urut 1 Joko Widodo mempertanyakan mengenai visi misi Prabowo-Sandiaga yang menyebutkan akan mengedepankan kebijakan yang berperspektif akan gender. Sebab, struktur di Partai Gerindra sendiri lebih didominasi oleh laki-laki.

"Visi misi bapak menyebutkan bahwa setiap kebijakan akan berprespektif gender dan pemberdayaan perempuan, akan memprioritaskan pemberdayaan perempuan. Tapi dalam struktur partai jabatan strategis partai, semuanya laki laki. bagaimana menjawab inkonsistensi ini," katanya di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).

Prabowo mengakui, jika partainya lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Namun dia menjelaskan, partainya baru berusia sekitar 10 tahun. Sehingga kebanyakan kader yang masuk dalam struktur adalah mereka yang masuk paling awal dan bersedia.

"Tapi Wakil Ketua Umum Ibu Rahmawati Soekarnoputri, dia betanggungjawab soal ideologi dan wakil ketua lainnya. Kita juga punya organisasi sayap partai, Perempuan Indonesia Raya," jelasnya.

Dia menambahkan, Gerindra telah berupaya memberikan peluang sebesar-besarnya bagi calon legislatif perempuan. Pasalnya pada Pemilu 2019, mantan Danjen Kopassus ini mengatakan, setidaknya lebih dari 30 persen caleg Gerindra merupakan perempuan.

"Kami mengakui ini suatu perjuangan, kami belum puas. Kami membuka peluang emak emak dan perempuan buat bergerak. Dan pendukung kami paling keras itu emak emak," ujarnya.

Mendengar jawab Prabowo, Jokowi kemudian membanggakan susunan Kabinet Kerja yang mengakomodir setidaknya 9 menteri perempuan. Kemudian, dia juga mengingatkan, pernah membentuk Tim Panitia Seleksi Pemimpin KPK yang seluruh anggotanya merupakan perempuan.

"Saya membentuk kabinet ada 9 menteri yang menempati tempat strategis. Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri LHK, menteri berani dan nekat menteri kelautan dan perikanan dan saya pernah membentuk Pansel KPK yang semuanya perempuan," tegasnya.

Menanggapi Jokowi, Prabowo menilai, permasalahan gender bukan soal jumlah melainkan kualitas. Sebab, menurutnya, yang terpenting adalah kebijakan yang diambil oleh menteri tersebut apakah memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Saya tidak akan membanggakan menteri perempuan yang mengambil kebijakan yang merugikan rakyat. Buat apa banggakan menteri perempuan kalau merugikan rakyat, tidak usah dibanggakan," tutupnya.

sumber