JK Minta Maaf Tak Naikkan Premi BPJS Kesehatan Jelang Pemilu
Meski tak menaikkan premi, JK menyatakan pemerintah tetap berupaya menjaga BPJS Kesehatan lewat gelontoran dana Rp10,5 trilliun tahun lalu.

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan permohonan maaf lantaran tak mau ambil risiko menaikkan premi BPJS Kesehatan demi mengurangi defisit. JK mengatakan hal itu tak lepas dari pengaruh gelaran pemilihan umum (pemilu) serentak pada April mendatang.

"Saya orang politik, minta maaf juga. Memang kita butuh momen tertentu dalam periode politik yang kebijakannya harus menunggu. Saya berharap jangan ada perubahan," ujar JK saat memberikan sambutan seminar di kantor CSIS Jakarta, Kamis (17/1).

Dari hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan defisit anggaran lembaga tersebut mencapai Rp10,5 triliun hingga akhir tahun 2018. Defisit ini disebut terjadi akibat ketidakseimbangan antara penerimaan yang berasal dari peserta dan pengeluarannya yang terbilang cukup besar.

JK tak menampik salah satu solusi untuk mengurangi defisit adalah dengan menaikkan premi. Namun, ia menegaskan pemerintah akan tetap berupaya menutup defisit yang terbilang besar itu lewat cara lain. Terlebih pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menggelontorkan bantuan sebesar Rp10,5 triliun bagi BPJS Kesehatan pada tahun lalu.

"BPJS minta sekitar Rp15 triliun, Kemenkeu beri Rp10,5 triliun. Itu juga menolong," katanya.

sumber