Minggu 13 Januari 2019
Jakarta - Eks Menteri Agraria dan Tata Ruang kabinet Presiden Jokowi, Ferry Mursyidan Baldan, bernyanyi 'jangan pilih Jokowi'. Partai NasDem menilai mantan kadernya itu sakit hati karena kena kocok ulang (reshuffle) dan terlempar dari kabinet.

"Tentu dia tidak pilih Jokowi karena dia sakit hati di-reshuffle Jokowi, karena sakit hati sepertinya beliau wajar berlaku seperti itu," kata Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, kepada wartawan, Minggu (13/1/2019).

Irma menyindir Ferry pindah partai untuk mendukung kubu Prabowo-Sandiaga karena masih berharap menjadi menteri. Ia menyebut politisi yang tidak mementingkan partainya pasti akan berpindah demi jabatan.

"Biasa mungkin, para pengejar jabatan loncat dari satu partai ke partai lainnya. Kerja tidak becus tapi pingin tetap jadi menteri. Para politisi yang tidak punya komitmen dgn diri sendiri memang kerap jadi kutu loncat. Politisi-politisi pemburu jabatan seperti ini tidak akan punya kesetiaan, karena cuma setia pada jabatan bukan pada partai apa lagi rakyat," tuturnya.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Jhonny G Plate, tak mempermasalahkan nyanyian Ferry. Bahkan bila Ferry berteriak sekalipun, itu tak jadi soal.
"Jangankan nyanyi, berteriak sekalipun tidak menjadi masalah asalkan disalurkan sesuai aturan hukum dan ekspresi demokrasi yang beretika," ujar Jhonny, dihubungi terpisah.

Meski kubu sebelah menggaungkan untuk tidak memilih Jokowi, Jhonny mengatakan rakyat secara mayoritas tetap menentukan pilihannya terhadap capres petahana tersebut. Menurutnya, hal itu jelas terbukti setelah adanya tambahan dukungan dari para alumnus Universitas Indonesia kemarin.

"Pada akhirnya rakyat yang akan menentukan pilihannya. Setelah mendengar suara dan berbagai dukungan rakyat termasuk dukungan dan deklarasi alumni universitas seperti yang dilakukan kemarin, maka cukup jelas bahwa mayoritas rakyat masih lebih menginginkan Pak Jokowi memimpin sekali lagi, ini adalah pilihan yang tepat karena kerja nyata, berpengalaman, didukung program yang jelas dan realisitis," ucapnya.

Sebelumnya Ferry yang juga direktur relawan Prabowo-Sandi menyanyikan lagu, "Salam dua jari, jangan pilih Jokowi lagi." Ferry mengatakan alasannya menyanyikan itu karena merasa banyak janji Jokowi yang belum terealisasi. Apalagi dia pernah ada di dalam pemerintahan Jokowi, sehingga paham betul janji mana yang tak dijalankan.

https://m.detik.com/news/berita/d-43...dia-sakit-hati



#Saat Eks Menteri Kabinet Kerja Nyanyi Jangan Lagi Pilih Jokowi


Sabtu 12 Januari 2019
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menggelar nonton bareng (nobar) debat Pemilihan Presiden 2014. Di acara itu relawan emak-emak ikut menyaksikan tayangan ulang debat tersebut.
Usai nobar, Direktur Relawan Prabowo-Sandi Ferry Mursyidan Baldan menyanyikan lagu salam dua jari.

Dinyanyiannya itu, Ferry yang merupakan eks Menteri Kabinet Kerja era Jokowi-JK bilang jangan pilih Jokowi.
"Ada sebuah pengabaian yang kemudian memperlihatkan bahwa negeri ini ya kan dibiarkan punya masalah yang sedemikian rupa dan tanpa ada penanganan dari pemerintah, maka saya bilang. Saya ingat nyanyain ini, nyanyian dua jari nih, 'salam dua jari, jangan lagi pilih Jokowi'," kata Ferry di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (12/1/2018).

Ferry mengatakan alasannya nyanyi 'Jangan pilih Jokowi' karena merasa banyak janji yang belum terealisasi. Apalagi dia pernah ada di dalam pemerintahan Jokowi, sehingga paham betul janji mana yang tak dijalankan.
Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Siane Indriani sebelumnya mengatakan acara nobar ini bisa menjadi bahan evaluasi capres-cawapresnya nanti. Sebab, menurutnya, materi debat Pemilu 2019 tak beda berjauh dengan 5 tahun lalu.

"Saya sempat bicara dengan teman-teman kayaknya kalau diulang lagi tuh kayaknya Pak Prabowo itu hanya mengulang yang kemarin. Jadi makanya ketika kemarin kita melihat persiapan yang tidak terlalu serius, saya pikir karena Pak Prabowo sudah terbiasa, jadi tidak ada beban sama sekali," kata Indriani.

https://m.detik.com/news/berita/4382...ource=Facebook


#Hasto: Sudirman Said dan Ferry Masih Kesal karena Di- reshuffle

Jumat, 19 Oktober 2018
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai, Sudirman Said dan Ferry Mursyidan Baldan adalah dua orang yang masih kesal karena diganti saat menjadi menteri oleh Presiden Jokowi.
Hal itu diungkapkan Hasto menanggapi kedua sosok yang kini bergabung ke kubu Prabowo-Sandiaga Uno dan kerap melancarkan kritik. Terakhir, baik Ferry dan Sudirman menyebut Jokowi sebagai 'presiden rasa lurah' karena rajin membagikan sertifikat tanah.

"Kritik yang diberikan oleh Pak Sudirman Said dan Ferry Mursyidan Baldan, kami memahami.
Ya namanya menteri di reshuffle.
Itu kan kita bisa lihat berbagai macam ekspresinya," kata Hasto, Jumat (19/10).

Hasto menilai seharusnya keduanya memberikan kritik dengan data. Faktanya, kinerja keduanya saat menjadi menteri memang di bawah menteri saat ini. Dulu Sudirman adalah Menteri ESDM dan kini digantikan oleh Ignasius Jonan sedangkan Ferry adalah mantan Menteri Agraria/Kepala BPN dan kini dipegang oleh Sofyan Djalil.

"Buktinya Pak Sofyan Djalil dan Pak Jonan mampu memberikan data yang terasakan oleh publik jauh lebih baik dari pada kedua beliau tersebut," kata Hasto.
Dilanjutkan Hasto, Presiden Jokowi sangat memahami dan melihat bagaimana masyarakat mendambakan adanya sertifikat tanah. Selama ini, banyak rakyat yang tak mampu mengurus sertifikat sehingga sistem dibangun sehingga hal itu menjadi mudah.

"Pak Jokowi memberikan arah yang benar. Buktinya setelah Pak Ferry diganti, progresnya jauh lebih cepat," ujar Hasto.
https://www.beritasatu.com/politik/5...reshuffle.html

#Menteri Ferry Dinilai Pantas Terdepak dari Kabinet

Senin 28 Desember 2015

Indonesia Audit Watch (IAW) mengkritisi kinerja salah satu menteri Kabinet Kerja yang dianggap jauh di bawah ekspektasi publik. Menteri tersebut yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan.

Ketua Pendiri IAW, Junisab Akbar menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejatinya bisa langsung melihat sisi negatif dari kinerja Menteri Ferry. Hal itu terkait kasus pembebasan tanah atau konflik agraria yang kerap berjalan lamban sehingga pantas diberikan rapor merah.

Ia pun mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang langsung mengkritik kinerja Menteri Ferry. Namun, kata Junisab, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kritikan itu karena memang nyata Menteri Ferry berkinerja buruk atau hanya sekadar bahan pidato semata.

"Tapi mengapa sedetail dan tegas seperti itu? Sampai di situ, menjadi sulit untuk mencari tahu apa yang melatar belakangi Presiden berbicara gamblang," ucap Junisab, Senin (28/12/2015).

Sebelumnya, kritik Presiden Jokowi kepada menterinya itu menuai apresiasi dari masyarakat adat Pulau-Pulau Rempang Galang (Himad Purelang), Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

"Akhirnya, publik sudah mulai bisa menguak apa sesungguhnya yang menjadi alasan mengapa sampai Presiden Jokowi sekesal itu mengungkapkan perasaannya. Ternyata, pengalaman buruk yang dialami Presiden jauh-jauh hari juga sudah dialami oleh masyarakat Batam tersebut," papar dia.

Mantan anggota Komisi III DPR itu bahkan memprediksi bahwa masyarakat akan semakin gencar membuka aib Kementerian ATR/BPN apalagi jaringan pendukung Jokowi teramat solid dan tersebar untuk menyukseskan roda pemerintahannya.

"Tentu mereka akan membuktikan kebenaran penilaian pemimpin pilihannya. Kami lihat, penilaian Presiden terhadap Ferry adalah tanda start bagi masyarakat untuk membuka sisi buruk kinerja Kementerian ATR/BPN," paparnya.

IAW lanjut Junisab, juga memiliki catatan tentang institusi Ferry yang kementeriannya di-merger di masa Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi.

Menurutnya, Ferry terlihat masih terkategori gagal dalam menata struktur Kementerian ATR/BPN. Bahkan, dalam mengisi personel struktur di kementerian itu dia tidak menggunakan ukuran yang jelas seperti dalam penempatan pejabat eselon I dan II.

"Kualitas Ferry berbeda jauh dengan sejawatnya dari Nasdem, Siti Nurbaya Bahar yang ditugaskan Presiden Jokowi menata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan menjadi satu. Akhirnya lahirlah Kementerian LHK. Struktur Kementerian LHK sudah nyaris baik, bahkan personelnya sudah tersusun rapi," bebernya.

Ia berharap, penilaian buruk Presiden terhadap kinerja Menteri Ferry dalam menata kelola pertanahan dan tata ruang di Indonesia bisa menjadi pelajaran berharga ke depan.

"Ini bertujuan agar Presiden tidak salah lagi dalam memilih menteri ATR/BPN saat me-reshuffle kabinetnya," tutup Junisab.

https://news.okezone.com/read/2015/1...k-dari-kabinet


HAHAHAHAHAHAHAHAHA



Koalisi sakit hati mana suaranyaaa.....