Koordinator FPJBPPB datangi
kantor Bawaslu. ©2019
Merdeka.com/Nur Habibie

POLITIK | 4 Januari 2019 21:00
Reporter : Nur Habibie

Merdeka.com - Koordinator
Forum Pemuda Jawa Barat
Peduli Pemilu Bersih (FPJBPPB)
Auzan Hasan meminta Bupati
Bandung Barat AA Umbara
Sutisna dinonaktifkan. Hal itu
dia sampaikan saat
menyambangi Bawaslu RI,
Jakarta Pusat.

Auzan menilai, Umbara telah
menyalahgunakan
wewenangnya sebagai
pemimpin daerah. Karena,
dalam potongan video yang
beredar, Umbara telah
memberikan pernyataan tukar
suara terkait pilpres dan pileg
untuk teritorial kuasanya
beredar.

"Video ini tepatnya beredar
pada 27 Desember 2018.
Video ini telah banyak diketahui
publik hingga membuat
sebagian besar masyarakat
Kabupaten Bandung Barat
merasa geram. Bagi sebagian
masyarakat hal ini menjadi
dasar atas dugaan
penyalahgunaan kewenangan,"
kata Umbara di Bawaslu RI,
Jakarta Pusat, Jumat (4/1).

Auzan pun menyayangkan
perilaku tersebut, karena tidak
mencerminkan sebagai
pemimpin yang menaati hukum
dan memberikan contoh
kepada masyarakat menjelang
pesta demokrasi.

"Kami meminta AA Umbara
yang saat ini menjabat sebagai
Bupati Kabupaten Bandung
Barat di nonaktifkan selama
belum ada putusan pasti
terkait pemberitaan yang
menduga AA Umbara
melakukan penyalahgunaan
kewenangan," ujarnya.

Menurutnya, perbuatan yang
dilakukan oleh Umbara diduga
telah melanggar Pasal 3 UU
Nomor 31/1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo UU Nomor 20/2001
tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

"Selain itu pasal 42, pasal 80
ayat (3), pasal 81 UU Nomor 30
Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan
juga diduga terlanggar,"
sebutnya.

Atas dasar itulah pihaknya
meminta Polri dan Bawaslu
mengusut tuntas dan bersikap
tegas atas dugaan
penyalahgunaan kewenangan
tersebut.

"Bawaslu RI dan Bawaslu Jabar
dan Kabupaten Bandung Barat
harus merespons cepat atas
situasi ini. Berikan sanski
apabila memang ada
pelanggaran," tandasnya.

(mdk/bal)

https://m.merdeka.com/politik/forum-...-dinonaktifkan