Indonesia Adil Makmur begitu kata slogan Prabowo-Sandi untuk memenangkan Pilpres 2019. Dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tentu diperlukan sebuah konsep matang dalam merumus kebijakan strategis yang menentukan hajat hidup orang banyak. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal secara sederhana dapat diartikan sebagai kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Pengambilan keputusan mengenai kebijakan fiskal ini sangat genting dalam menentukan nasib bagaimanan jalannya roda perekonomian kedepannya. Sebab kebijakan fiskal akan secara langsung berefek pada kestabilan perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi, terbukanya lapangan kerja yang luas, pemerataan dan pendistribusian pendapatan dan yang terpenting adalah menjalankan amanat Pancasila untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prabowo-Sandi telah merumuskan langkah strategis kebijakan fiskal yang mampu menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi Republik Indonesia ini. Langah pertama yang diambil Prabowo-Sandi adalah dengan mengupayakan stabilitas. Stabilitas kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan cara menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara ( APBN) dan bila mungkin menguranginya. Hanya dengan menjaga stabilitas, perekonomian Indonesia bisa dipacu untuk tumbuh.

Demi menghemat anggaran pembelanjaan negara itu, Prabowo-Sandi juga akan melakukan reformasi dalam pembelanjaan negara. Langkah yang akan diambil untuk mereformasi itu adalah realokasi dan efisiensi. Hal itu ditujukan untuk menjaga harga pangan, produksi pangan, produksi bioenergi melalui antara lain pengembangan tanaman bioenergi pada lahan tidak produktif, dan pembangunan pedesaan.

Selain itu Prabowo-Sandi juga menekankan pada efisiensi. Efisiensi menjadi penting sebab banyak pengeluaran APBN sangat mubazir, pengeluarannya tidak diikuti dinilai manfaat yang besar. Tim ekonomi Prabowo-Sandi akan mengawasi secara ketat pos-pos Satuan Tiga APBN. Setiap pembelanjaan Kementerian ditegakkan dengan disiplin mengembangkan kriteria, indikator, dan verifier yang obyektif.

Tentu untuk menjamin semua kegiatan roda perekonomian berjalan lancar pemasukan ke anggaran negara juga perlu diperhatikan. Prabowo-Sandi telah menyiapkan langkah dengan cara reformasi perpajakan lanjutan. Pertama Prabowo-Sandi akan berupaya untuk menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dan orang pribadi secara bertahap. Dengan begitu konsumsi rumah tangga diupayakan akan tumbuh lebih besar. Selain itu reformasi ini juga akan diakselarikan dengan teknologi komunikasi dan informatika sehingga kebocoran pajak pertambahan nilai (PPN) bisa dikurangi. Juga akan merambah ke eksekusi putusan hukum kasus perpajakan yang telah berkekuatan tetap (inkracht) dengan wajib pajak yang tak juga membayar.

Kebijakan fiskal Prabowo-Sandi yang penting lainnya adalah upaya untuk melakukan pemotongan utang negara.  Dokumen-dokumen utang bilateral dan multilateral akan diaudit ulang. Harapannya, rakyat bisa mengetahui lebih rinci mengenai beban utang Indonesia. penerbitan obligasi juga akan ditertibkan agar negara tidak digembosi oleh kesepakatan-kesepakatan yang menguras anggaran negara.

Semua langkah kebijakan fiskal tersebut adalah upaya untuk mengamalkan sebaik- baiknya amanat UUD 1945 dan Pancasila, demi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk Indonesia adil makmur.

Sumber 1


Sumber 2