Jakarta, CNN Indonesia -- Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menagih komitmen dan janji Joko Widodo terkait penegakan hak asasi manusia (HAM) dalam debat capres dan cawapres putaran pertama Pilpres 2019 pada 17 Januari mendatang.

Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan pihaknya telah memiliki sederet catatan atau isu yang bisa diangkat di dalam debat nanti. 

Menurut dia, catatan-catatan itu didasarkan pada bukti-bukti empiris yang juga telah diketahui masyarakat secara umum.

"Persiapan BPN yang agak serius justru dalam menagih komitmen dan janji petahana dalam masalah penegakan HAM," kata Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (4/1).

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PAN itu belum mau membeberkan secara detail catatan-catatan empiris yang akan mereka angkat tersebut.

Menurut dia, catatan itu sengaja dirahasiakan agar menjadi sebuah hal yang menarik dalam debat nanti.

"Detailnya, tunggu aja nanti. Kalau disampaikan sekarang, jadi tidak menarik," ucap Saleh.

Lebih dari itu, Saleh menyampaikan pihaknya tidak melakukan persiapan khusus dalam menghadapi debat perdana nanti. Menurut dia, tidak ada persoalan HAM yang rumit untuk dijelaskan. 

Persoalan HAM, lanjutnya, hanya tinggal bagaimana menghadapinya di masa kini dan mendatang. Hal tersebut, kata Saleh, bisa dijawab sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada dan berdasarkan konvensi atau kesepakatan-kesepakatan internasional yang ada.

Saleh pun menegaskan pihaknya tidak khawatir bila kubu Jokowi-Ma'ruf Amin mempersoalkan kembali dugaan pelanggaran HAM untuk menyerang Prabowo.

Dia menilai Prabowo sudah berpengalaman menghadapi dan menjawab isu tersebut sejak mengikuti kontestasi Pilpres 2009 silam.

"Prabowo kan sudah yang ketiga kali ini dicalonkan. Orangnya sama. Sejarah perjuangan hidupnya sama. Tentu saja, yang dibahas pun tidak jauh beda dari itu," ujar dia.

Debat capres-cawapres perdana yang digelar KPU akan mengusung tema seputar hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Sejauh ini telah ada delapan orang yang akan menjadi panelis dalam debat tersebut. 

Mereka adalah pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, mantan ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, Koordinator ICW Adnan Topan Husodo, mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis. (mts/wis)