Jakarta, CNBC Indonesia - Tak ada ampun. Satu kalimat yang menggambarkan bagaimana Pasangan Calon Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno mengkritik habis-habisan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Mulai dari kebijakan perpajakan yang dianggap tidak bisa membuat wajib pajak tidur nyenyak, tax ratio yang masih rendah, pembangunan infrastruktur yang bikin utang menumpuk, sampai dengan aksusisi terhadap Freeport Indonesia.

Berikut berbagai kritikan pedas yang disampaikan pasangan tersebut kepada kinerja pemerintahan Jokowi dalam beberapa bulan terakhir, seperti dikutip CNBC Indonesia, Jumat

Kebijakan Pajak Tak Bisa Tidur, Tax Ratio Rendah

Kebijakan perpajakan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut membuat wajib pajak tak bisa tidur nyenyak, mesk sudah menunaikan kewajiban perpajakannya ke negara.

Hal tersebut dikemukakan Ekonom Senior yang juga Anggota Badan Pemenangan Nasional Tim Prabowo - Sandiaga, Dradjad Wibowo, saat berbincang dengan CNBC Indonesia.

"Ini masalah kredibilitas. Misalnya, ketika tax amnesty yang kampanyenya sangat gencar. Anda ikut amnesty, bisa tidur nyenyak. Tapi malah tidak bisa tidur karena dikejar," kata Dradjad.


"Itu karena pernyataan setelah dan sesudah kebijakan tersebut. Ditjen Pajak dan Kemenkeu itu defisit kredibilitas di hadapan pengusaha," tegas Dradjad.

Menurut dia, ada beberapa pernyataan otoritas pajak yang justru seperti menakut-nakuti para wajib pajak. Ini menjadi salah satu penyebab, tingkat kepatuhan wajib pajak rendah dan penerimaan pajak lesu.

Hal ini tergambar jelas dalam tax ratio, atau rasio pendapatan pajak terhadap PDB yang mengukur formula kinerja perpajakan dengan membandingkan penerimaan pajak dari PDB dalam waktu tertentu.

Semakin rendah tax ratio, maka semakin rendah pula kepatuhan wajib pajak dalam negeri. Selain itu, kemampuan pemerintah untuk menggali sumber penerimaan pajak dari berbagai sektor belum optimal.

“Saya dengar Thailand sekarang sudah mencapai 16%, dan Malaysia juga 18%. Kita kehilangan US$ 60 miliar karena pemerintah tidak bisa maintain tax ratio,” kata Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto.

Utang Menggungung, Infrastruktur pun Tak Dirasakan Rakyat

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo kerap kali menyindir utang pemerintah yang terus merangkak naik, terutama di era kepemimpinan Jokowi. Mulai dari cuitan di Twitter pribadi-nya, hingga di forum resmi.

"Negara yang bisa memiliki pembangunan infrastruktur demi menunjang ekonomi di desa-desa tanpa bergantung oleh utang luar negeri. Jika itu terjadi, bukan tidak mungkin hasil produksi kita akan meningkat," kata Prabowo dalam cuitannya

"Yakinkan rakyat bahwa jika ada kepemimpinan dan kemauan politik yang berpihak kepada rakyat kecil, saya yakin Indonesia akan menjadi negara yang bisa memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya," kata Prabowo.


Gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Jokowi, membuat outstanding utang pemerintah meningkat tajam. Utang pemerintah pusat pada November 2018 tercatat sebesar Rp 4.395,9 triliun.

Kompatriot Prabowo, Sandiaga Salahuddin Uno pun ikut berkomentar mengenai utang pemerintah yang semakin tinggi. Bahkan, mantan Wakil Gubernur DKI ini secara terang-terangan menyebut pemerintah kerap menghambur-hamburkan uang.

“Kita harus berhemat. Setop menghamburkan uang untuk acara-acara seremonial. Genjot produksi nasional. Infrastruktur tidak perlu lagi menggunakan APBN, tapi pembangunan menggunakan PPP, sehingga tidak membebani anggaran negara,” jelasnya.

Aset Tambang yang Kembali ke RI pun Ikut Dikritik

Langkah sukses Jokowi memulangkan aset tambang kembali ke pangkuan Indonesia pun mendapatkan kritik tajam. Kembalinya Blok Rokan ke Pertamina, dan Freeport ke Inalum, dianggap hanya pencitraan semata.

"Blok Rokan itu kontraknya habis Agustus 2021. Chevron mengajukan perpanjangan kontrak, sementara Pertamina menjadi pesaing. Tanggal 31 Juli 2018, pemerintah memutuskan Pertamina sebagai pemenang kontrak. Lalu gegap gempita-lah berita kalau Blok Rokan 'direbut kembali',” katanya

Anggota BPN Prabowo - Sandi, Ahmad Riza Patria bahkan menunding Jokowi pro asing lantaran pegambil alihan saham Freeport menggunakan dana asing. Padahal seharusnya, Jokowi bisa menggunakan pendanaan nasional.


“Ini kepentingan asing. Dibilang ini bukti tidak pro asing, justru ini pro asing karena dibayar menggunakan global bond. Itu prinsipnya. Kalau Presiden yang dipercaya oleh rakyat. Kalau yang dipercaya asing, seperti ini ya kepentingan asing saja,” jelasnya. (dru)

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190104104026-4-49067/pilpres-2019-serangan-tanpa-ampun-kebijakan-ekonomi-jokowi?tag_from=wp_wm_cnbc

Coba lihat, nggak ada satupun serangan ekonomi thd Jokowi yg dilakukan oposisi itu masuk akal. Selain tentu saja tidak berbasis data, serangan2 itu sekedar menipu kampret2 bodoh yg memang sudah benci Jokowi.

Disini kita bisa membandingkan Jokowi dengan oposisi. Jokowi kerja keras dengan segudang prestasi.

Sedangkan...

Kerjaan oposisi selain menipu ya nggak ada lagi. Miris...