Jakarta - Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno kembali menjelaskan pernyataannya terkait proyek Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) yang dibangun tanpa utang. Dia mengatakan, 'tanpa utang' yang dimaksud adalah tidak menggunakan pembiayaan dari APBN.
"(Maksudnya) Tidak membebani utang negara, tidak menambah utang pemerintah, tidak memakai APBN," ujar Sandiaga di Kawasan Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (3/1/2019).
Sandiaga menjelaskan, pembangunan Tol Cipali tersebut murni menggunakan pendanaan swasta. Pemerintah menggunakan pola kemitraan dengan badan usaha atau swasta, yakni PT Lintas Marga Sedaya untuk membangun tol sepanjang 116 km itu.
LMS merupakan perusahaan patungan dengan kepemilikan perusahaan Malaysia, Plus Expressways Berhard 55% dan PT Bashkara Utama Sedaya (BUS) sebanyak 45%. Sementara, BUS merupakan konsorsium terdiri dari PT Interra Indo Resources, PT Bukaka Teknik Utama, dan PT Baskhara Lokabuana.
Interra Indo Resources merupakan anak usaha PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) di mana Sandiaga memegang sebagian saham perusahaan tersebut. Dalam keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), Sandiaga masih memegang saham sekitar 24%.
"Cipali itu murni swasta. Pemerintah hanya menyediakan kemitraannya dalam bentuk tanah. Semua keuangannya di-handle oleh swasta. Ya mungkin untuk yang nggak mendalami ekonomi agak susah menangkap ini," katanya.
Sandiaga menilai, dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sistem pendanaan seperti Tol Cipali tidak diprioritaskan. Oleh sebab itu, dia bersama Prabowo Subianto jika terpilih kelak akan mengutamakan sistem pendanaan pembangunan infrastruktur dengan tanpa membebani negara.
"Opsi itu tidak diutamakan untuk pemerintahan sekarang di bawah pemerintahan Prabowo-Sandiaga kita akan utamakan sehingga lebih banyak dunia usaha yang bergerak. Karena 90 persen di ekonomi kita itu di luar pemerintah. Itu adalah digerakkan oleh ekonomi swasta dan di luar pemerintah itu yang akan kita dorong ke depan," ujar Sandiaga.
Sandiaga lantas mencontohkan pembangunan enam ruas tol dalam kota yang digagas Pemerintah DKI Jakarta. Dia mengatakan, proyek itu dibangun juga tanpa utang.
"Tol enam ruas di dalam kota juga tidak membebani utang negara itu yang kemarin digagas oleh pemerintahan DKI yang diteruskan oleh pemerintahan Anies dan saya. Itu juga nggak membebani," pungkasnya. (hns/hns)
sumur
BARU WACANA
Sandi Jelaskan Maksud Tol Cipali Tanpa Utang, Inas: Mau Dikoreksi Lagi?
Jakarta - Ketua DPP Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir mempertanyakan ucapan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno yang tidak konsisten menyebut pembangunan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) dibangun tanpa utang. Inas menilai Sandiaga seperti tidak memiliki pendirian dengan perkataanya.
"Sandiaga Uno mengatakan bahwa Tol dibangun tanpa utang, lalu dibongkar deh pernyataan tersebut oleh TKN, eh..ketahuan, ternyata ada 22 sindikasi perbankan yang memberikan pinjaman untuk tol Cipali.... malu kan Sandi?" kata Inas kepada wartawan, Jumat (4/1/2019).
Inas juga mengatakan Sandiaga seharusnya tidak perlu lagi bicara mengenai Tol Cipali. Sebab menurutnya, tol itu bukan milik Sandiaga lagi. "Lagipula buat apa sih Sandi ngomong soal tol Cipali, kan bukan punya Sandi lagi karena udah dilego ke Astratel tahun 2015," imbuhnya.
Sandiaga sebelumnya kembali berbicara soal pembangunan Tol Cipali. Kali ini, ia menjelaskan maksud pernyataannya yang menyebut tol sepanjang 116 km itu dibangun tanpa utang. 'Tanpa utang' yang dimaksud adalah tidak menggunakan pembiayaan dari APBN dan menambah utang negara.
Pembangunan Tol Cipali, kata Sandiaga, murni menggunakan pendanaan swasta. Pemerintah menggunakan pola kemitraan dengan badan usaha atau swasta, yakni PT Lintas Marga Sedaya untuk membangun tol itu. Sandiaga lantas menyebut bahwa selama ini, sistem pendanaan seperti Tol Cipali tidak diprioritaskan oleh pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
Inas pun heran dengan pernyataan eks Wagub DKI itu. Sebab, selama ini banyak infrastruktur di era Jokowi dibangun dengan menggunakan pola kemitraan.
"Kemana aja Sandiaga Uno selama ini? Kok nggak tahu sih, kalau pembangunan tol memang tidak menggunakan APBN, dari 35 ruas tol yang dibangun di era Jokowi dengan anggaran kurang lebih Rp 300 triliun tersebut menggunakan skema KPBU atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha, dalam hal ini adalah BUMN dimana hanya 17% dari anggaran tersebut yang berasal dari APBN, dan itu juga khusus untuk membangun jembatan saja. Hayoo, mau dikoreksi lagi?" pungkas Inas.
(zap/mae)
sumur
SUDAH DILAKSANAKAN
