Raditya Hanung, CNBC Indonesia
NEWS 02 January 2019 18:03


Foto: Menteri Keuangan Sri
Mulyani Memimpin Konferensi
pers kinerja APBN 2018 di
Kementerian Keuangan (CNBC
Indonesia/Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia -
Belanja Pemerintah Pusat
meningkat 14,1% secara tahunan
(year-on-year/YoY) ke angka Rp
1.444,4 triliun hingga
akhir Desember 2018. Realisasi
itu lantas mencapai 99,3% dari
target APBN 2018 sebesar
Rp1.454,5 triliun.

Hal ini dilaporkan pada konferensi
pers Realisasi APBN 2018 oleh
Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati pada hari ini Rabu
(2/1/2019).

Setidaknya ada beberapa pos
belanja pemerintah yang naik
cukup kencang, yakni belanja lain-
lain (77,27% YoY), subsidi (86,25%
YoY), bantuan sosial (51,72%
YoY), pembayaran bunga utang
(19,16% YoY), dan belanja barang
(15,61% YoY).

Berikut ulasan Tim Riset CNBC
Indonesia terhadap
perkembangan sejumlah pos
belanja hingga akhir tahun ini.

Pertama,untuk pos pembayaran
bunga utang, pelemahan nilai
tukar rupiah dan kenaikan suku
bunga acuan nampaknya memiliki
andil bagi naiknya pembayaran
bunga utang.

Sebagai catatan, hingga
akhir Desember 2018,
pembayaran bunga utang sudah
mencapai Rp 258,1 triliun, atau
mencapai 108,2% dari target
APBN 2018. Artinya, pembayaran
bunga utang di tahun lalu sudah
menembus target yang
dicanangkan di APBN 2018.
Sepanjang tahun lalu, nilai tukar
rupiah memang melemah nyaris
6%. Nilai tukar rupiah yang
terdepresiasi cukup signifikan ini
nampaknya berdampak pada
bertambahnya beban pemerintah
untuk membayar bunga utang
(khususnya untuk utang luar
negeri).

Kenaikan suku bunga acuan oleh
Bank Indonesia (BI) sebanyak 175
basis poin (bps) di sepanjang
tahun 2018 juga turut mengerek
suku bunga obligasi pemerintah,
sehingga turut menjadi beban
pembayaran tambahan.

Kedua, kenaikan pos subsidi
didorong oleh pertumbuhan
subsidi energi yang mencapai
57,27% YoY ke angka Rp 153,5
triliun. Secara rinci, subsidi BBM &
LPG naik 106,38% YoY ke Rp 97
triliun, sementara subsidi listrik
tumbuh 11,66% YoY ke Rp 56,5
triliun.

Pertumbuhan subsidi BBM &
LPG yang sebesar 2 kali lipat lebih
itu lantas menjadi yang terbesar
dibandingkan pos belanja
pemerintah lainnya. Realisasi
subsidi BBM& LPG bahkan sudah
mencapai 207% dari target APBN
2018. Artinya, kuota subsidi untuk
solar dan LPG di tahun ini sudah
jebol cukup parah.

Kenaikan harga minyak mentah
dunia ditambah pelemahan
rupiah, nampaknya berkontribusi
bengkaknya subsidi BBM &
LPG. Di sepanjang tahun 2018,
harga minyak jenis brent memang
jeblok 19,55% secara point-to-
point. Namun, rata-rata harga di
tahun lalu adalah sebesar US$
71,67/barel, naik dari rata-rata
tahun 2017 sebesar US$ 54,75/
barel.

Hal ini tidak lepas dari harga si
emas hitam yang sebenarnya
sempat melambung tinggi hingga
menembus level US$ 85/barel
pada awal Oktober 2018.

Walaupun setelah itu harganya
jatuh dalam hingga akhir tahun ini.
Pemerintah sendiri sudah
sepakat menaikkan alokasi
subsidi solar yang semula
ditetapkan Rp 500 per liter
menjadi Rp 2.000 per liter, demi
menjaga harga solar subsidi
tetap terjangkau oleh
masyarakat. "Subsidi Rp 216,8
Triliun lebih tinggi dari yang
dianggarkan karena ada
perubahan policy subsidi energi
terutama BBM," ucap Sri Mulyani.

Ketiga, belanja pegawai juga naik
cukup pesat sebesar 10,87% YoY
ke angka Rp 346,7 triliun. Hal ini
nampaknya tidak lepas dari
kebijakan THR dan gaji ke-13
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
diterapkan pemerintah pada
pertengahan tahun ini.

Keempat, di sisi lain ada satupos
belanja yang pertumbuhannya
tidak memuaskan, yakni pos
belanja modal. Belanja modal
terkontraksi atau tumbuh minus
11,4% YoY di tahun ini.

Pertumbuhan negatif belanja
modal pemerintah menjadi
menarik, karena nampaknya hal ini
berhubungan dengan kebijakan
Jokowi untuk menahan laju
pembangunan infrastruktur demi
menyelamatkan rupiah dan
defisit transaksi berjalan (current
account deficit/CAD).

Di Indonesia, transaksi berjalan
tidak pernah surplus sejak kuartal
IV-2011. Bahkan defisitnya
pernah mencapai titik nadir di
4,26% dari Produk Domestik
Bruto (PDB) pada kuartal II-2014.
Penyakit lama itu kambuh lagi
pada 2018. Pada kuartal I, defisit
transaksi berjalan masih di 2,17%
PDB. Namun menjadi semakin
dalam pada kuartal II yaitu 3,02%
dan tambah parah di kuartal
berikutnya yang mencapai 3,37%.
Sebagai informasi, belanja modal
pemerintah merupakan
pengeluaran anggaran yang
digunakan dalam rangka
memperoleh atau menambah
aset tetap, yang pada umumnya
memberi manfaat lebih dari satu
periode akuntansi.

Peningkatan belanja modal
pemerintah akan mendorong naik
komponen Pembentukan Modal
Tetap Bruto (PMTB) di dalam
Produk Domestik Bruto (PDB).

Sehatnya pertumbuhan PMTB
akan menjadi sinyal yang baik
bagi ekonomi secara jangka
panjang.

Selain itu, belanja modal juga
akan meningkatkan kapasitas
produksi negara melalui
pembangunan. Sebagai contoh,
pembangunan pelabuhan
penyeberangan, bandara, dan
stasiun akan meningkatkan
konektivitas antar wilayah
membuka isolasi untuk
meningkatkan kapasitas arus
orang, barang, dan jasa.

Oleh karena itu, belanja modal
menjadi pos belanja yang paling
produktif dibandingkan pos
anggaran lainnya. Perannya amat
krusial dalam pertumbuhan
ekonomi jangka panjang. Sayang,
nampaknya pos ini akhirnya
dikorbankan demi
menyelamatkan CAD dan rupiah.

Realisasi belanja modal hingga
akhir Desember sendiri mencapai
Rp 184,9 triliun, atau "hanya"
90,7% dari target APBN 2018.

Realisasi itu menjadi yang paling
kecil di antara belanja pegawai
(94,8% APBN) dan belanja barang
(99,1% APBN).

TIM RISET CNBC INDONESIA
(RHG/gus)
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...modal-minus-11