Usulan tes baca Alquran bagi para calon presiden dan wakil presiden memicu kecaman dari para ulama Islam Indonesia. Undangan tes itu dikirimkan oleh Ikatan Dai di Aceh. Para ulama mengatakan, undangan itu adalah salah satu contoh politisasi agama dan bisa merusak persatuan rasial.

Seruan baru-baru ini untuk tes baca Alquran di Provinsi Aceh untuk calon presiden Indonesia, menghadapi kritik keras dari para ulama Muslim, yang mengatakan bahwa langkah itu akan merusak persatuan rasial.


Pada Sabtu (29/12), Ikatan Dai di Aceh mengirim undangan kepada kedua kandidat presiden untuk Pilpres 2019—petahana Joko Widodo dan lawannya Prabowo Subianto—untuk menghadiri tes membaca Alquran di ibu kota Provinsi Aceh pada tanggal 15 Januari.

Ketua dewan itu, Marsyuddin Ishak, mengatakan kepada VOA bahwa tes ini penting untuk mengungkapkan citra sebenarnya dari calon presiden, serta melanjutkan tradisi di provinsi mereka—satu-satunya yang menerapkan hukum Syariah di Indonesia.

Zikir Quran merupakan syarat untuk bersaing dalam pemilihan kepala daerah di Aceh.



“Para pemimpin kami di sini—gubernur, anggota parlemen, dan dewan lainnya—semuanya diuji untuk membaca Alquran. Presiden selanjutnya akan menjadi pemimpin kami juga, jadi kami ingin mengetahui kemampuan mereka dalam membaca Alquran seperti pemimpin lokal kami di sini,” kata Marsyuddin.



Namun, mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta, Dr. Komaruddin Hidayat, mengatakan kepada VOA bahwa tes itu tidak perlu dan melebih-lebihkan pentingnya agama.



“Saya sangat menyesal. Kehidupan kita harus berdasarkan pada konstitusi. Memahami dan belajar lebih banyak tentang agama kita adalah penting, tetapi itu bukan berarti bahwa kita gagal jika kita tidak bisa membaca Alquran,” katanya.



“Agama tidak pernah menjadi standar untuk lulus dari sekolah atau untuk mendapatkan pekerjaan. Saya memberi Anda contoh lain: jika kita ingin menguji seorang pilot pesawat, kita menguji pengetahuannya di pesawat bukan tentang kemampuannya membaca Alquran. Kasus yang sama dengan pemilihan presiden.”



Dia menambahkan bahwa lebih baik jika tes apa pun didasarkan pada sensitivitas kandidat terhadap orang-orang dari agama yang berbeda dan bagaimana ia akan memperjuangkan hak-hak minoritas.



Dr. Rumadi Ahmad—seorang pejabat di organisasi Muslim terbesar di negara itu, Nahdlatul Ulama—mengatakan kepada VOA bahwa tes membaca Alquran adalah contoh yang jelas untuk mempolitisasi agama.


“Ini melebih-lebihkan agama dalam politik. Kita tidak harus menggunakan kemampuan membaca Alquran sebagai isu dalam pemilu mendatang. Ini adalah kecenderungan yang jelas untuk mempolitisasi agama. Itu berbahaya dan akan membangkitkan kebencian di antara masyarakat dari berbagai ras dan agama di negara ini,” kata Rumadi.

Undangan yang dikirim kepada kedua kandidat presiden tersebut, meminta mereka untuk membaca Al-Fatihah (surah pertama dalam Alquran) dan kemudian surah lain yang akan ditentukan oleh penyelenggara.

Menurut Marsyuddin Ishak, tim Joko Widodo telah menjawab undangan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka akan mempertimbangkannya dan membahasnya lebih lanjut. Prabowo belum menjawab.

sumber

betul itu