Hendra Kusuma - detikFinance



Jakarta - Kementerian Keuangan angkat bicara terkait dengan polemik anggaran Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) yang dianggap selalu mengalami penurunan.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, alokasi anggaran bencana alam yang berada di BNPB sejatinya bersifat fleksibel.

Fleksibel yang dimaksud, Dia menjelaskan yang tercatat di dalam APBN merupakan alokasi anggaran hanya untuk operasional, belanja pegawai, belanja barang, dan lainnya atau disebut sebagai anggaran rutin tanpa memasukan alokasi bencana.

"Kan mengenai anggaran sudah dari revisi perbaikan statement dari BNPB, jadi nggak bener seperti itu. BNPB sudah koreksi. Sebab anggaran yang di omongin BNPB itu seolah anggaran rutin" kata Askolani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (31/12/2018).

Menurut Askolani, dari anggaran BNPB yang tercatat di APBN, jika terjadi bencana maka pihak BNPB bisa mengusulkan atau mengajukan anggaran penanggulangannya kepada Kementerian Keuangan.
Anggaran yang diusulkan ini namanya siap pakai atau on call yang bersumber dari anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).

"Penangan bencana itu bukan hanya rutin semua dan itu even 2018 kita banyak tantangan bisa kita selesaikan dengan baik, jadi rutin itu nggak ada apa-apanya," ujar dia.

Berdasarkan data yang didapat detikFinance , anggaran BNPB tahun 2019 tercatat Rp 619,43 miliar. Angka pagu awal ini memang lebih kecil dan selalu menurun jika dilihat dari tahun 2014.

Masih dari data tersebut, pada 2014 pagu awalnya Rp 1,83 triliun dengan realisasinya Rp 2,68 triliun. Tahun 2015, pagu awalnya Rp 1,68 triliun dengan realisasi Rp 3,39 triliun. Tahun 2016, pagu awalnya Rp 1,18 triliun dengan realisasi Rp 2,86 triliun.

Selanjutnya, tahun 2017 pagu awalnya Rp 1,18 triliun dengan realisasi Rp 2,64 triliun. Tahun 2018, pagu awalnya Rp 749,4 miliar dengan realisasinya Rp 1,59 triliun.
(hek/eds)

sumur

Kagak usah pake yang mahal kayak enih, mending pake jinnya mbah Mijan aja