- Beranda
- Berita dan Politik
Pansus Mendesak Untuk Membuka Tabir Polemik Freeport
...
TS
victimofgip44
Pansus Mendesak Untuk Membuka Tabir Polemik Freeport
Desakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Freeport terus disuarakan.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat menjelaskan, terlalu banyak pro kontra terkait divestasi saham 51,2 persen PT Freeport Indonesia (PTFI). Mulai soal saham mayoritas PTFI yang seharusnya bisa diperoleh secara cuma-cuma, pembelian saham dengan menggunakan global bond dan lain sebagainya.
"Pansus DPR salah satu cara untuk membuka terang benderang kasus Freeport ini. Jika ada unsur kerugian keuangan negara dalam kasus Freeport ini maka KPK harus mengusut tuntas," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/1).
Beberapa analis pertambangan mengkritik proses akuisisi 51,2 persen saham PTFI lebih banyak mudaratnya. Sebab dengan kepemilikan mayoritas saham perusahaan tambang di Papua itu, kewajiban yang dulu dibebankan ke Freeport turut beralih ke Inalum. Mulai pembangunan smelter hingga deviden negara yang belum dibayarkan. Ini berarti Freeport-McMoran yang lebih banyak diuntungkan.
"Biasanya memang pemegang saham mayoritas yang kendalikan perusahaan. Tapi dalam kasus Freeport ini agak aneh ya," tukas aktivis senior yang akrab disapa Uchok ini.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), Syafti Hidayat menjelaskan, terlalu banyak pro kontra terkait divestasi saham 51,2 persen PT Freeport Indonesia (PTFI). Mulai soal saham mayoritas PTFI yang seharusnya bisa diperoleh secara cuma-cuma, pembelian saham dengan menggunakan global bond dan lain sebagainya.
"Pansus DPR salah satu cara untuk membuka terang benderang kasus Freeport ini. Jika ada unsur kerugian keuangan negara dalam kasus Freeport ini maka KPK harus mengusut tuntas," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (1/1).
Beberapa analis pertambangan mengkritik proses akuisisi 51,2 persen saham PTFI lebih banyak mudaratnya. Sebab dengan kepemilikan mayoritas saham perusahaan tambang di Papua itu, kewajiban yang dulu dibebankan ke Freeport turut beralih ke Inalum. Mulai pembangunan smelter hingga deviden negara yang belum dibayarkan. Ini berarti Freeport-McMoran yang lebih banyak diuntungkan.
"Biasanya memang pemegang saham mayoritas yang kendalikan perusahaan. Tapi dalam kasus Freeport ini agak aneh ya," tukas aktivis senior yang akrab disapa Uchok ini.
https://politik.rmol.co/read/2019/01...emik-Freeport-
Divestasi Freeport adalah keputusan paling dungu sedunia.
Freeport mendapatkan banyak sekali keuntungan.
1. FREEPORT MASIH MEMEGANG KONTROL DAN KENDALI ATAS TAMBANG PAPUA MESKI INALUM TELAH MELUNASI 3,8 MILIAR UNTUK 51% Saham. (SILAHKAN LIHAT SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS FREEPORT YANG BARU)
2. FREPORT MENDAPATKAN KEPASTIAN PERPANJANGAN IJIN TAMBANG 2 x 10 TAHUN.
3. FREEPORT MENDAPATKAN PERPANJANGAN WAKTU DALAM MEMBANGUN SMELTER 5 TAHUN (MELANGGAR UU MINERBA)
4. FREEPORT MENDAPATKAN BERBAGAI KELONGGARAN PERPAJAKAN
5. FREEPORT TERBEBAS DARI DENDA KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG NILAINYA MENCAPAI 187 TRILIUN. (BACA KAJIAN BPK)
Sementara Indonesia dapat apa?
INDONESIA DAPAT HUTANGNYA.
Kekayaan Indonesia dikeruk selama puluhan tahun dan sekarang Indonesia juga harus menanggung kesalahan Freeport di masa lalu dengan memiliki FI secara mayoritas.
Dungu benar benar dungu.
TAHUKAH KALIAN SIAPA YANG MEMBERI PINJAMAN UNTUK MEMBELI FREEPORT ITU? TERNYATA ADALAH MITSUBISHI.
Quote:
Hanya panastaik dan kecebong dungu yang gembira merayakan kedunguan divestasi freeport.
Diubah oleh victimofgip44 01-01-2019 19:10
-5
2.2K
26
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
695.5KThread•59.1KAnggota
Urutkan
Terlama
Komentar yang asik ya