Transaksi divestasi saham PT Freeport Indonesia selesai. Sejumlah persyaratan yang diajukan pemerintah untuk bisa merealisasikan transaksi jual beli saham PT Freeport Indonesia senilai US$3,85 miliar satu persatu sudah terpenuhi.

Rampungnya transaksi divestasi saham Freeport Indonesia merupakan pintu gerbang bagi Freeport McMoran, pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia, untuk mendapatkan kepastian usahanya di Indonesia.

Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) menggenggam 51,23 persen saham Freepot Indonesia dengan membayarkan US$3,85 miliar atau sekitar Rp56 triliun (kurs Rp14.500 per Dolar AS).

"Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri terkait, dirut PT Inalum dan CEO Freport Mc Moran, sampaikan bahwa saham PT Freeport Indonesia 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar hari ini," ujar Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (21/12).

Jokowi menyebut pengambilalihan saham ini merupakan momen bersejarah sejak PT Freeport Indonesia pertama kali beroperasi di Indonesia pada 1973. Selama bertahun-tahun, Indonesia hanya mengempit sekitar 9,36 persen saham Freeport Indonesia.

Ia menyebut kepemilikan mayoritas Freeport akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. "Nantinya pendapatan pajak dan nonpajak semua tentu akan lebih besar dan lebih baik," jelas dia.

Jokowi juga memastikan seluruh permasalahan lingkungan dan smelter yang sempat menjadi ganjalan telah disepakati. "Artinya semua sudah komplet dan tinggal bekerja saja," pungkasnya.

Setelah melakukan pembayaran, rencananya Inalum akan mencatatkan kepemilikan saham Freeport Indonesia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Setelah itu, Kementerian BUMN akan menemani Inalum untuk membawa dokumen Kementerian Hukum dan HAM kepada Indonesia ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai bukti bahwa IUPK bisa diterbitkan.

Penandatangan dokumen tersebut juga mencakup poin terkait perjanjian pertukaran (exchange agreement) 40 persen hak partisipasi Rio Tinto di tambang Grasberg Papua yang dikonversi menjadi saham dan perjanjian terkait kepemilikan saham (share holder agreement).

Pihak-pihak terkait diberikan waktu enam bulan untuk menyelesaikan dokumen administratif yang diperlukan. Salah satunya, dokumen terkait pelaporan persaingan usaha (anti-trust filling) Freeport di sejumlah negara telah rampung di antaranya China, Filipina, Jepang, Korea Selatan.

Selain itu, Freeport Indonesia juga harus menyelesaikan masalah terkait pengelolaan limbah tailing yang mencemari lingkungan. Hal itu dilakukan menyelesaikan penyusunan peta jalan (roadmap) sebagai rencana aksi penyelesaian permasalahan tersebut dan telah diselesaikan bersama Kementerian LHK beberapa waktu lalu.

Freeport Indonesia juga harus mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) atas penggunaan lahan hutan lindung seluas 4535, 93 ha. Dalam konferensi pers yang digelar Rabu (19/12), Menteri LHK Siti Nurbaya menyebut rekomendasi dari Pemerintah Daerah Papua rampung pada pekan ini.

Namun, Freeport Indonesia tetap harus membayar PNBP IPPKH beserta kewajiban total sebesar Rp460 milliar. Pengamat pertambangan dari Universitas Tarumanagara Ahmad Redi memperingatkan masyarakat tidak boleh terbuai dengan euforia kembalinya Freeport Indonesia ke pangkuan ibu pertiwi.

Menurutnya, perjalanan Freeport untuk benar-benar bisa berkontribusi secara optimal ke Indonesia dan masyarakatnya, terutama Papua masih panjang. Toh, kewajiban pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) yang seharusnya dijalankan Freeport hingga kini masih minim.

Berdasarkan laporan surveyor yang diterima Kementerian ESDM, hingga akhir Agustus, perkembangan pembangunan smelter perusahaan asal Amerika Serikat ini baru 4,938 persen. Padahal, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara secara tegas menyatakan perusahaan wajib membangun smelter.

Kemudian, dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Permurnian, pemerintah menegaskan pemberian rekomendasi ekspor diberikan pada pemegang IUPK yang membangun smelter.

Artinya, selain harus bersedia mengganti ketentuan KK menjadi IUPK, Freeport juga harus menunjukkan keseriusan untuk membangun smelter yang rencananya akan dibangun di Gresik, Jawa Timur. Ahmad khawatir berlarut-larutnya masalah pembangunan smelter tersebut bisa memberikan masalah ke Indonesia.

Ketika Inalum masuk menjadi pemegang saham mayoritas Freeport Indonesia, mereka akan menanggung beban pembangunan smelter yang lebih besar. Bukan apa-apa, pembangunan smelter Freeport butuh biaya besar.

Perusahaan pernah menaksir pembangunan smelter membutuhkan biaya sampai dengan US$2 miliar atau setara Rp28,759 triliun (Kurs Rp14.379 per dolar AS).

"Saya kira harus jelas dulu komitmen dari Freeport bahwa kewajiban membangun smelter itu kewajiban mereka dan segala pembiayaan yang timbul atas pembangunan smelter itu kewajiban Freeport bukan kewajiban pemegang saham mayoritas yang baru. Itu harus jelas," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, kemarin.

Selain isu pembangunan smelter, Ahmad juga mengingatkan masyarakat dan pemerintah untuk memastikan betul kendali Freeport. Kepemilikan saham mayoritas yang dimiliki Indonesia atas Freeport Indonesia harus diikuti pengendalian atas kebijakan perusahaan tersebut. Indonesia harus menjadi pengendali utama di Freeport Indonesia.

Kepastian soal kendali utama tersebut diperlukan karena kepatuhan Freeport terhadap hukum di Indonesia selama ini lemah. "Kita lihat saja apa benar terlaksana. Di atas kertas, Inalum ke depan memang sebagai pengendali karena pemegang saham mayoritas, tetapi kan berhadapan dengan Freeport dengan latar belakang dari AS bukan perkara mudah," kata Ahmad.

Pekerjaan rumah lainnya, yakni menyangkut masalah lingkungan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengangkat hasil analisis perubahan tutupan lahan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) 1998-1990 dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada 2015-2016.

Hasil analisis menyatakan Indonesia kehilangan nilai jasa ekosistem sebesar Rp185, 018 triliun akibat limbah residu Freeport Indonesia. Kehilangan tersebut tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Penerapan Kontrak Karya Freeport Indonesia Tahun Anggaran 2013-2015.

Meski di atas kertas BPK tidak bisa menyatakan nilai tersebut sebagai kerugian negara, Ahmad menilai Freeport memiliki tanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitarnya. Mereka harus menggantinya.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengingatkan selain melekat hak, peningkatan porsi saham Inalum di Freeport Indonesia juga menambah kewajiban perusahaan, salah satunya dalam hal investasi. Makanya, sebelum transaksi divestasi dilakukan, seharusnya tanggung jawab lingkungan yang timbul sebelum transaksi divestasi harus diselesaikan oleh pemilik lama.

Inalum sebagai pemegang saham mayoritas perlu memastikan Freeport Indonesia mematuhi ketentuan terkait lingkungan yang telah disepakati selama proses negosiasi. "Karena saham 51 persen, kalau terjadi kerusakan pasca Inalum masuk otomatis yang bertanggung jawab lebih besar Inalum," jelasnya.

Selain tanggung jawab lingkungan, Komaidi juga mengatakan pemerintah perlu memastikan kestabilan operasional. Kestabilan operasional ia tekankan pada operasi Proyek Tambang Bawah Tanah Grasberg pada 2021.

Kestabilan operasional diperlukan untuk menjaga kinerja keuangan Inalum. Maklumlah, untuk melunasi transaksi saham divestasi Freeport, Inalum menerbitkan surat utang senilai US$4 miliar.

"Kalau tidak berjalan mulus otomatis pengaruhnya ke kegiatan produksi juga terganggu," jelasnya.

Dalam wawancara terpisah, Head of Corporate Communication Inalum Rendi A Witular menjelaskan jika tambang bawah tanah Grasberg beroperasi mulai 2021-2022, Freeport Indonesia diperkirakan bisa mengantongi profit bersih lebih dari US$2 miliar per tahunnya. Inalum selaku pemegang saham akan mendapatkan porsi laba tahunan dan dividen.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengungkapkan setelah pembayaran transaksi divestasi rampung, manajemen Freeport Indonesia akan melaporkan perubahan komposisi pemegang saham kepada Kementerian ESDM. Laporan perubahan komposisi pemegang saham diserahkan sebelum Kementerian ESDM menerbitkan IUPK OP.

Kemudian, Inalum dan Freeport akan membahas masalah porsi pengendali di level manajemen ke depan. "Seperti pengambilalihan PT Bukit Asam, untuk sementara sama. Yang penting itu pendaftaran pemegang saham, itu yang paling penting sebagai syarat terbitnya IUPK," ujarnya.

Di saat bersamaan, Inalum akan melakukan peralihan saham sebesar 10 persen kepada masyarakat Papua melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk. Fajar menyebut kepemilikan saham pemda Papua pada Freeport Indonesia dilakukan melalui perusahaan cangkang khusus (SPV) Indo Papua Mining Mineral (IPMM) yang dibentuk sekitar dua pekan lalu.

IPMM akan menguasai 25 persen saham Freeport Indonesia. Sementara, Inalum akan menguasai saham Freeport Indonesia secara langsung sebesar 26,23 persen dan 15 persen sisanya dikuasai secara tidak langsung melalui 60 persen kepemilikan IPMM.

Untuk saat ini, IPMM dimiliki sepenuhnya oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Nantinya, Pemda Papua melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan mendapatkan 40 persen saham IPMM. "40 persen dikalikan 25 persen kan sama dengan 10 persen," tutur Fajar.

dikutip dari CNN Indonesia > PR Banyak, Tak Boleh Terlena Euforia Transaksi Saham Freeport