Memasuki hitungan hari berakhirnya tahun 2018, serapan anggaran APBD DKI Jakarta baru mencapai 72,28 persen. Padahal, target tahun ini sebesar 87 persen.

Jakarta, CNN Indonesia -- Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2018 sejauh ini bisa disebutkan terbilang rendah.

Berdasarkan data yang diakses dari situs publik.bapedadki.net, hingga 21 Desember pukul 09.36 WIB serapan anggaran baru mencapai 72,28 persen. Padahal, Pemprov DKI menargetkan serapan anggaran tahun ini sebesar 87 persen.

Dengan rincian Belanja Langsung terserap sebesar Rp27.471.060.571.449 atau 66,98 persen dari total anggaran sebesar Rp41.012.395.391.168.

Sedangkan untuk Belanja Tidak Langsung baru terserap sebesar Rp26.809.422.645.203 atau 78,66 persen dari total anggaran Rp34.081.435.869.027.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan rendahnya serapan anggaran tersebut hingga hitungan hari jelang berakhirnya tahun itu menjadi konsekuensi dari kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kebijakan itu terkait dengan banyaknya jabatan Kepala Dinas yang diemban pelaksana tugas (Plt).

"Pejabat Plt itu salah satu penghambat dalam penyerapan anggaran kita," kata Gembong kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/12).

Pelaksana tugas Kepala Dinas, kata Gembong, membuat eksekusi proyek di lapangan tidak maksimal sehingga berakibat pada rendahnya anggaran yang diserap.

Hal itu, menurut Gembong bisa terlihat dari proses pengadaan lahan di sejumlah dinas yang terlalu lama bahkan terkadang gagal.

"Pengadaan lahan ini berkaitan dengan keberanian mengeksekusi SKPD-nya, karena mereka Plt. Mereka tidak mau maksimal menggunakan kewenangan," ujarnya.

Selain itu, Gembong juga melihat rendahnya serapan anggaran akibat kurang matangnya perencanaan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Gembong mengungkapkan perencanaan yang kurang matang dari SKPD itu biasanya terlihat saat pembahasan anggaran dengan DPRD DKI.

Ia pun memberi contoh soal anggaran renovasi gedung yang kerap diajukan SKPD, namun dalam proses pembahasan justru ada perubahan anggaran menjadi pembangunan gedung.

Untuk tahun depan, anggota Komisi A DPRD DKI ini menyarankan Anies segera menunjuk kepala dinas definitif agar bisa maksimal dalam penggunaan anggaran.

Selain itu, ia juga mengimbau agar seluruh SKPD mengikuti perencanaan waktu dalam proses pembangunan, sehingga proses pengadaan maupun lelang jelas agar anggaran diserap optimal.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik optimis penyerapan anggaran tahun ini bisa mencapai lebih dari 80 persen.

Ia menilai banyaknya plt kepala dinas sebenarnya tidak berpengaruh pada serapan anggaran. Pasalnya, kata Taufik, program kerja sebenarnya sudah ditetapkan sehingga tak berpengaruh meski yang melakukan eksekusi program adalah seorang pelaksana

Meski begitu, Taufik mengakui sebagian besar plt kepala dinas di lingkungan Pemprov DKI memang takut mengeksekusi program kerja dan anggaran.

"Ini yang harus dihilangkan, rasa ketakutan, bahwa waspada betul, teliti betul. Tapi kalau ketakutan konsekuensinya kan dia enggak ngerjain apa-apa," ujar Taufik.

Taufik menuturkan proses pembayaran proyek menjadi terkendala sendiri dalam proses penyerapan anggaran. Namun, menurutnya, hal itu disebabkan oleh sejumlah prosedur yang mesti dilalui.

Di antaranya seperti soal proses pengadaan atau pembebasan lahan. Taufik menyebut proses tersebut harus memperhatikan berbagai prosedur agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

"Misalnya harus ada surat dari BPN (Badan Pertanahan Nasional), kan butuh waktu yang panjang. Enggak bisa disulap cepat, pengumuman lelang juga lama. Jadi kalau tidak melaksanakan (pembayaran) apa alasannya, kalau alasannya kebeneran ya wajar," tutur Taufik.

Atas dasar itu, Taufik menyarankan seluruh SKPD agar lebih awal dalam melaksanakan lelang proyek. Tujuannya, agar serapan anggaran bisa lebih optimal dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan Anies yang menetapkan banyak pelaksana tugas itu memang sangat berpengaruh dalam proses penyerapan anggaran.

Pasalnya, menurut Trubus, plt kepala dinas tak bisa mengambil keputusan strategis sehingga sulit untuk melakukan percepatan pembangunan sehingga anggaran tak terserap.

Trubus berpendapat faktor lainnya adalah lemahnya pengawasan Anies sebagai gubernur terhadap proses pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

Sebab, kata Trubus, selama ini yang berperan dalam melakukan pengawasan internal soal anggaran adalah wakil gubernur. Dan saat ini, kursi wagub DKI kosong setelah Sandiaga Uno mengundurkan diri dan maju sebagai calon wakil presiden.

"Karena wagub enggak ada, gubernur bertindak seluruhnya, sangat sulit. Mau enggak mau gubernur jadi mengandalkan pada kapasitas Sekda," ucap Trubus.

Tak hanya itu, Trubus juga berpendapat fungsi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tak berperan banyak. Padahal, TGUPP seharusnya bisa memberikan rekomendasi kepada Anies untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam rangka percepatan pembangunan.

Lebih dari itu, Trubus mengaku pesimis serapan anggaran Jakarta di tahun 2018 ini bisa mencapai lebih dari 80 persen. Alasannya, sampai saat ini progres penyerapannya sangat lamban padahal tahun anggaran sudah hampir berakhir.

"Misson impossible serapan anggaran bisa mencapai 80 persen," katanya.

Sementara itu, Anies sendiri tetap optimistis serapan APBD 2019 bisa mencapai target.

Anies menuturkan dari segi pembayaran, APBD memang baru terserap sekitar 70 persen. Namun, menurutnya, bila dilihat dari segi pelaksanaan progresnya sudah lebih dari itu. Menurut Anies munculnya perbedaan antara persentase pelaksanaan dan persentase pembayaran dalam APBD dikarenakan proses pembayaran proyek yang cukup panjang.

"Anda bilang 70 sekian persen itu kan pembayaran, saya mengukur dari pelaksanaan, nah pelaksaannya sudah, nah pembayarannya yang sedang berlangsung, karena itu insyaallah yakin (mencapai target)," tutur Anies di Jakarta Timur, Kamis (20/12).

sumber