Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diduga memiliki misi tersendiri untuk menyebarkan paham anti Orde Baru. Hal ini terlihat dari usulan PSI terkait debat pilpres 2019

Indonesiainside.id, Jakarta: Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean menyebut usulan PSI tentang pembahasan korupsi era Orba di debat pilpres, tak tepat. Dengan usulan seperti itu, PSI terlihat mengemban misi anti Orde Baru.

“Semangat yang dibangun PSI di dalam usulan itu bukan soal niat pemberantasan korupsi, tapi soal kebencian dan menyerang Orde Baru. Ini yang tidak boleh,” kata Ferdinand ketika dikonfirmasi, Jumat, 6 Desember 2018.

Menurutnya, PSI akan terlihat lebih netral soal korupsi, jika yang diusulkan adalah pembahasan korupsi secara menyeluruh. Bukan hanya saat era Orde Baru saja, mengingat saat ini korupsi juga masih ada. Usulan juga harus disertai dengan pencegahan dan penindakan.

“Jadi, PSI kalau mau bicara korupsi bicaralah tentang pencegahannya dan penindakannya, bukan bicara di Orde Baru terjadi,” bebernya.

Jika hanya bicara soal Orde Baru, Ferdinand menilai hal itu akan memantik usulan lain sebagai bentuk perlawanan ide. “Misalnya debat tentang PKI dan pemberontakannya beserta antek-anteknya. Ini juga penting agar kaum milenial sekarang tidak buta sejarah,” tegas Ferdinand.

Alangkah baiknya, kata dia, agar usulan tak tendensius dan terstruktur. Sehingga inti dari debat benar-benar bisa membangun. Bukan yang menyulut respon yang bersifat tandingan.

Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni sebelumnya mengusulkan agar korupsi era Orba menjadi materi debat capres. Ada pun anggota Komisi Pemilihan Umum Viryan Aziz merespons dengan mempertimbangkan usulan itu.

“Akan jadi catatan dan masukan kami yang akan dibahas,” ucap Viryan.

SUMUR