Prajurit TNI dan Polri mengusung peti jenazah korban KKB di Bandara Moses Kilangin Timika, Mimika, Papua, Jumat (7/12/2018).
Keputusan pemerintah memburu kelompok bersenjata yang membunuh pekerja konstruksi di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua tidak akan dibatalkan.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto memastikan tidak ada hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar dari kebijakan ini. Sebaliknya, kelompok bersenjata perlu ditindak lantaran sudah memakan banyak nyawa pekerja yang sedang membangun infrastruktur Papua.

“Justru kami menghentikan pelanggaran HAM yang kalau tidak dihentikan, korban bisa lebih besar lagi. Kemarin 24 disekap, diikat, ditembakin,” sebut Wiranto, dalam jumpa pers yang dikutip dari KOMPAS.com, Senin (17/12/2018).

Negara, sambung Wiranto, secara sah diperbolehkan mengerahkan TNI dan polisi yang bersenjata lengkap untuk memburu kelompok bersenjata. "Ada hukum di situ, ada UU di situ, ada satu pembenaran bagaimana polisi dan TNI untuk menghabisi, mengejar mereka," katanya.

Wiranto sebelumnya mengakui adanya penambahan pasukan TNI/Polri (nonorganik) dari luar wilayah Papua untuk membantu evakuasi korban pembantaian sekaligus ikut melakukan pengejaran terduga pelaku. Penerjunan pasukan ini dilakukan lantaran operasi dan medan yang harus ditelusuri tergolong sulit.

Kebijakan ini menuai kritik dari pegiat HAM. Ketua Komisi Nasional HAM Ahmad Taufik Damanik pekan lalu meminta pemerintah melakukan penindakan dan penangkapan kelompok bersenjata dengan aturan dan prinsip HAM—dalam hal ini memulai dengan dialog.

Sebab, jika pemerintah terlalu represif, maka konflik di Papua bisa berkembang menjadi permasalahan yang tak kunjung menemukan akhirnya.

“Berulangnya peristiwa kekerasan bersenjata di wilayah Nduga dan wilayah Papua lainnya itu menunjukkan situasi sosial politik yang belum stabil,” sebut Ahmad, dikutip dari Republika.co.id.

Wiranto, di sisi lain, menganggap jalur negosiasi dengan kelompok bersenjata sudah tak mungkin dilakukan. “Saya tanya sekarang, kalau ada kelompok masyarakat yang bersenjata bunuhin orang-orang yang enggak berdosa, kita bisa melawan pakai kata-kata?” tanya Wiranto.

Menurut mantan Panglima TNI ini, pemerintah Indonesia tak sepatutnya melakukan dialog dengan pihak kelompok bersenjata untuk menyelesaikan konflik di Papua. Sebab, secara prinsip kelompok bersenjata tak sejajar dengan NKRI.

Kendati begitu, Wiranto mengaku pemerintah tetap membuka pintu maaf bagi anggota kelompok bersenjata yang menyadari kekeliruannya.

“Mereka kita anggap sebagai orang-orang yang hilang dan tidak sadar, orang yang sedang tersesat. Sebagai negara berdaulat dan berdemokrasi, tentu kita akan menerima kalau mereka insaf,” sambung Wiranto.

Menanggapi pernyataan Wiranto, juru bicara Komite Nasional Pembebasan Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap menuding langkah pemburuan kelompok bersenjata sebagai bentuk kesengajaan pemerintah dalam memelihara konflik di Papua.

Menurut Ones, operasi militer ini dikhawatirkan bisa mengakibatkan jatuhnya korban dari warga sipil, karena para anggota kelompok bersenjata itu biasanya berbaur dengan masyarakat.

“Dan kalau korban berjatuhan, jangan salahkan rakyat Papua atau TPN, tapi salahkan pemerintah; baik itu rakyat sipil, orang asli Papua maupun non-Papua yang jadi korban, itu bukan kesalahannya. Itu ada di pemerintah,” tutur Ones dalam BBC Indonesia.

Laporan lain BBC Indonesia, aparat keamanan disebut menggunakan senjata peledak dalam memburu kelompok bersenjata. Bahan peledak itu dijatuhkan dari helikopter ke arah perkampungan warga. Enam orang dilaporkan meninggal akibat serangan ini.

Selain itu, pasca-insiden pembunuhan pekerja PT Istaka Karya, aparat mendirikan tiga pos gabungan TNI-Polri di Distrik Yigi hingga Mbua. Setiap pos, berisi 30-an personel dari masing-masing kesatuan.

Kapendam XVII Cendrawasih Muhammad Aidi membantah tudingan tersebut. Pihaknya mengklaim hanya memakai granat tangan dan pelontar. "Jangan cengeng. Baru dapat isu bom, langsung berkoar-koar minta bantuan. Seolah-olah mereka yang teraniaya," sebut Aidi.

Sampai hari ini, sudah ada 17 jenazah pekerja PT Istaka Karya yang ditemukan dan dikirim kembali kepada keluarga mereka yang tersebar di Toraja, Sulawesi Selatan dan Palu, Sulawesi Tengah. Empat pekerja yang selamat karena melarikan diri, masih dalam perawatan di Rumah Sakit di Timika, Papua.

Sementara, masih ada dua pekerja dan dua jenazah yang berstatus menghilang pasca-penembakan di salah satu titik pembangunan jembatan pada proyek Trans Papua Segmen 5 ruas Wamena-Mamugu itu.
Memburu “dalang” penembakan
Pemerintah bersama aparat keamanan sepakat menyebut Panglima Daerah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Makodap III Ndugama Egianus Kogoya sebagai dalang dari penembakan.

Tudingan ini muncul beriringan dengan “pengakuan” juru bicara TPNPB Sebby Sambom kepada Republika. Menurut Sebby, penembakan itu terjadi atas perintah Egianus langsung. Bahkan, rencana penyerangan itu sudah disusun sejak proyek pembangunan dimulai.

Pengakuan ini menjadi cocok dengan profil dan catatan hitam Egianus yang selama ini dimiliki aparat penegak hukum. "Sudah lah, kalau begitu OPM. Masa orang biasa nembak-nembak," sebut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

Namun, belakangan muncul nama baru, yakni sosok berinisial PU, yang diklaim aparat keamanan sebagai pimpinan tertinggi di atas Egianus. “PU inilah yang memberikan restu pembantaian di Nduga beberapa waktu lalu,” sebut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, dalam TribunNews.

Terkait PU, juru bicara TPNPB Sebby mengaku tidak ada nama PU dalam struktur organisasinya. Kepada detikcom, Sebby mengaku Egianus Kogoya adalah Panglima KODAP III Nduga, Papua. Sementara, panglima tertinggi mereka adalah Gen Goliath Tabuni. “Siapa PU?” tanya balik Sebby.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...rsenjata-papua

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Masalah dan potensi masalah menjelang Pemilu 2019

- PPATK temukan transaksi mencurigakan Rp47,2 miliar

- Vonis ringan minus pencabutan hak politik Bupati Bandung Barat