Martin Suryajaya
Logika



ADA seribu satu argumen menolak fasisme. Namun apa yang sering mencuat adalah argumen berbasis pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam kerangka argumen ini, fasisme keliru karena melanggar HAM (antara lain, diskriminasi rasial, penghapusan kebebasan berpendapat dan berserikat). Masalahnya, penolakan atas fasisme dengan argumen berbasis HAM mengandaikan sejumlah prasyarat yang belum tentu terpenuhi dalam kerangka berpikir rakyat banyak. Buat aktivis LSM dan gerakan sosial, argumen berbasis HAM tentu masuk akal dan dapat menjadi alasan yang memadai untuk menolak fasisme. Namun, belum tentu demikian bagi rakyat banyak yang tidak mendalami diskursus HAM dan lebih berpikir dalam kerangka kesejahteraan ekonomi yang diresapi semangat kebangsaan. Buat rakyat yang berpikir seperti itu, politik fasis bisa saja ditatap dengan segenap aura emansipatoris. Betapa tidak? Fasisme selalu menjanjikan pengamanan ‘kepentingan nasional’ yang segera diidentifikasi oleh rakyat sebagai ‘kepentingan rakyat.’ Karena itu, kritik atas fasisme yang hendak menghasilkan gema di benak rakyat banyak mesti tak berhenti di wilayah argumen HAM, tetapi menyelam ke dalam tataran argumen ekonomi-politik—ke dalam misteri ekonomi-politik dari ‘kepentingan nasional.’

Apabila fasisme adalah sejenis ‘populisme’ itu adalah karena ‘kepentingan bangsa’ disamakan dengan ‘kepentingan rakyat.’ Inilah yang membuat Nazi mengklaim dirinya sebagai kelompok ‘nasionalis’ yang juga ‘sosialis,’ yang bekerja demi kepentingan rakyat tertindas. Ciri ‘sosialis’ dari Nationalsozialist mengemuka, antara lain, dalam 25 program Partai Nazi di tahun 1920. Setidaknya ada tiga butir dari 25 program tersebut yang memiliki warna ‘sosialis:’

o Butir 13: “Kami menuntut nasionalisasi seluruh industri”
o Butir 17: “Kami menuntut reforma agraria yang sesuai dengan kepentingan kami, pembuatan hukum bagi pengambil-alihan tanah demi kepentingan publik, penghapusan segala pajak tanah dan pelarangan segala bentuk spekulasi finansial atas tanah”
o Butir 21: “Negara akan berusaha meningkatkan kesehatan nasional dengan melindungi ibu dan anak, dengan melarang pekerja-anak.”

Namun apabila diperhatikan dengan lebih jeli, tiga butir tersebut hanya memiliki warna ‘sosialis’ sejauh sebagai slogan. Rumusannya memang sosialis, tetapi substansinya jauh dari itu.

Apa yang dinyatakan sebagai nasionalisasi, nyatanya mengemuka sebagai ‘Aryanisasi,’ yakni pengambilalihan kapital dan infrastruktur industri dari tangan para pemilik non-Arya ke tangan bangsa Arya. Dan apa yang terjadi di balik Aryanisasi ini bukanlah pengambilalihan industri ke dalam tangan rakyat Jerman-Arya, melainkan ke tangan segelintir pengusaha pendukung partai Nazi. Franz Leopold Neumann, salah satu dari sedikit ekonom Mazhab Frankfurt, menulis dalam karya klasiknya, Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism, bahwa sebagian perusahan yang dinasionalisasi nyatanya diambil-alih oleh perusahaan milik Hermann Goering, petinggi Nazi dan jenderal Angkatan Udara Jerman yang juga menjabat Menteri Ekonomi merangkap Menteri Kehutanan.1 (Neumann 2009: 297). Nampak bahwa ‘kepentingan bangsa’ sebenarnya hanya eufemisme dari ‘kepentingan kapitalis-birokrat’, jauh dari urusan ‘kepentingan rakyat’.

Demikian pula dengan butir 17. Sekilas program itu mirip dengan pasal 33 ayat 3 UUD ’45 kita yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Namun substansi dari butir 17 program partai Nazi adalah formasi elit tani dan tuan tanah yang mudah dikendalikan partai.2 Harga komoditas tani yang dihasilkan para tuan tanah itu diproteksi dengan pemilikan tanah sampai ratusan hektar. Petani-petani kecil terpaksa menjual tanahnya dan bekerja pada elit tani tersebut. Hal yang serupa terjadi juga dengan butir 21 tentang pekerja-anak. Melalui operasi Heu-Aktion di tahun 1944, 40-50.000 anak kecil berusia 10-14 tahun dari Polandia hingga Ukraina diculik untuk dididik ke dalam budaya Jerman-Arya (disebut juga sebagai ‘Jermanisasi’) dan sebagian dijebloskan ke berbagai kamp kerja-paksa. Mekanisme kerja-paksa inilah yang merupakan sumber keuntungan perusahaan-perusahaan besar Jerman pada masa itu, seperti Deutsche Bank dan Siemens.

Kesimpulannya, tak ada sosialisme dalam Nasional-Sosialisme. Dari segi ekonomi-politik, yang terjadi hanyalah perampokan dan penghisapan berkedok ‘kepentingan bangsa.’ Perekonomian Nazi bahkan merugikan rakyat Jerman sendiri. Tampilan bahwa seolah terjadi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan volume perdagangan, sebenarnya hanyalah efek temporer yang tercipta dari, dan senantiasa mensyaratkan, ekonomi perang, perampasan dan kerja-paksa. Apabila fasisme seakan tampak anti-kapitalis, itu bukan karena fasisme adalah sejenis sosialisme, melainkan karena fasisme menghendaki akumulasi kapital tanpa mekanisme kompetisi pasar. Di sinilah juga terletak esensi dari program ‘nasionalisasi’ à la fasis: pengambil-alihan sarana produksi bukan demi kepentingan rakyat, tetapi demi kepentingan kapitalis-birokrat atau kapitalis-militer yang diidentifikasi sebagai ‘kepentingan nasional.’ Inilah yang dipercayai Nazi sebagai program ‘nasionalisasi spritual’ yang dikontraskan dengan ‘nasionalisasi materialistik’ kaum komunis.3 Retorika anti-asing yang jamak terdengar di kalangan fasis di berbagai belahan bumi adalah variasi dari logika ‘nasionalisasi spiritual’ tersebut.



Apa yang terjadi di Jerman bisa juga terjadi di Indonesia. Dalam orasi yang disampaikan pada peringatan Hari Buruh di Gelora Bung Karno, yang diselenggarakan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Prabowo juga memainkan retorika anti-asing.[4 ‘Masalah inti adalah bahwa sistem ekonomi neoliberal, neokapitalistik, ini adalah keliru, tidak sesuai dengan UUD ‘45. Dan karena keliru; kekayaan kita tidak tinggal di Republik Indonesia. Kita sekarang hanya menjadi pesuruhnya bangsa lain,’ ujar Prabowo disambut sorak sorai puluhan ribu buruh. Ia juga mencitrakan-dirinya sebagai sosok yang anti terhadap sistem outsourcing dan membela kepentingan buruh. ‘Saya lima tahun yang lalu mungkin satu-satunya pimpinan politik yang tanda tangan kontrak di depan serikat pekerja untuk menentang outsourcing di Republik Indonesia,’ demikian aku Prabowo. Di panggung GBK, ia juga menyepakati sepuluh tuntutan buruh yang diajukan KSPI. ‘Saya didatangi oleh pemimpin-pemimpin kalian. Mereka minta saya terima tuntutan-tuntutan buruh. Dan saya baca, dan saya lihat: tuntutan-tuntutan ini adalah sah! Tuntutan ini adalah hak rakyat Indonesia! Tuntutan ini adalah janji UUD ’45!’ pekik Prabowo diiringi dengan gemuruh dan seruan-seruan: ‘Hidup Prabowo!’

Dalam suasana yang penuh persetujuan terhadap dirinya itu, Prabowo ikut terbawa suasana dan meneruskan retorika populisnya dengan bercerita tentang betapa busuk dan pembohongnya para elit politik Indonesia saat ini dan partai-partai politiknya. Ia sampai memberikan usul: ‘Mungkin partai-partai politik harus membubarkan-diri semua, habis itu kalian saja ambil-alih itu semua.’ Usulan pembubaran partai-partai politik memang punya gema fasistik, sekalipun usulan itu dilontarkan dengan retorika palsu tentang pemerintahan buruh. Mengapa itu adalah retorika palsu? Sebab kedatangan Prabowo di GBK adalah untuk mengikat apa yang ia sebut ‘komitmen politik’ antara KSPI dan Partai Gerindra. Artinya, usulan agar buruh mengambil-alih seluruh kekuasaan partai-partai politik dapat dibaca sebagai usulan pengambil-alihan kekuasaan partai-partai politik ke tangan Gerindra atas nama ‘kepentingan buruh.’

Problem utama dari semangat kebijakan Prabowo, sebagaimana problem utama kebijakan fasis, adalah eklektisisme atau sikap mencampur-campurkan segala pendekatan sejauh terdengar membela ‘kepentingan nasional.’ Berikut ada tiga contoh inkonsistensi gagasan yang muncul dari kecenderungan eklektik tersebut:

o Dalam orasinya di GBK, Prabowo mencitrakan diri sebagai penentang outsourcing garda-depan. Padahal, perusahaannya yang bergerak di bidang penyediaan jasa keamanan (bisnis satpam), PT. Gardatama Nusantara, adalah salah satu pemain dalam bisnis outsourcing keamanan yang profil perusahannya menyebut dengan eksplisit: memiliki “keahlian dalam hubungan dengan buruh” (maksudnya spesialis union-busting?).5
o Dalam orasinya di GBK, Prabowo berteriak-teriak anti-neokapitalisme dan anti-neoliberalisme. Padahal, dalam pertemuan dengan Hatta Radjasa, Prabowo menyatakan dukungannya terhadap MP3EI6 yang topangan argumennya terletak pada debottlenecking alias deregulasi dan privatisasi—kunci utama dari segala varian kebijakan neoliberal.
o Dalam orasinya di GBK, Prabowo berseru menyatakan kesahihan sepuluh tuntutan buruh dan kesesuaiannya dengan ‘janji UUD ‘45’. Padahal, hingga acara berakhir, Prabowo sama sekali tidak meneken persetujuan programatik atas tuntutan tersebut.7 Bahkan Ketum Gerindra, Suhardi, menyatakan di depan wartawan bahwa ‘ada tim yang memilih mana yang benar-benar bisa dilakukan.’8 Artinya, sepuluh tuntutan tersebut tidak betul-betul sahih di mata Prabowo.

Bagaimana mungkin anti-outsourcing jika perusahaannya sendiri bergerak di bidang outsourcing? Bagaimana mungkin antikapitalisme dan menyepakati sepuluh tuntutan buruh jika pada saat yang bersamaan mendukung deregulasi dan privatisasi? Eklektisisme semacam ini mencerminkan kekacauan berpikir yang serupa dengan 25 program Partai Nazi: bukan sosialisme, bukan juga sosialisme-pasar, melainkan kapitalisme-negara yang hanya bisa digerakkan oleh senjata dan retorika.

Apa yang ditawarkan Prabowo bukanlah ‘Sosialisme Indonesia,’ melainkan ‘Nasional-Sosialisme Indonesia.’ Inilah yang agaknya berhasil ditangkap oleh salah seorang buruh yang terlibat dalam aksi di GBK kemarin. Prabowo tengah meradang: ‘Tadinya saya selalu dapat sms: “Pak Prabowo, kalau bicara jangan keras-keras, harus sopan, harus santun.” Tapi saya ngga mengerti istilah “santun.” Kalau maling ya maling. Betul?’ Sontak kaum buruh mengiyakannya: ‘Betul!’ ‘Ada ngga istilah yang santun untuk “maling,” istilah santun untuk “rampok?”’ tanya Prabowo. ‘baik itu! Brengsek!’ seru salah seorang buruh yang tertangkap suaranya di video. Prabowo terus melaju kencang: ‘Kalau rampok ya rampok! Kalau maling ya maling! Kalau tukang bohong ya tukang bohong!’ Di titik itu, seorang buruh tak dikenal dan tak terekam wajahnya bertanya: ‘Kalau pembunuh…?’ Saya pikir-pikir, jitu juga pertanyaan seorang buruh anonim itu. Kalau perampok disebut perampok, maling disebut maling, masa pembunuh disebut presiden?***

1 Franz Neumann, Behemoth: The Structure and Practice of National Socialism, 1933-1944, (Chicago: Ivan R. Dee & United States Holocaust Memorial Museum), 2009, h. 297.

2 Ibid.,h. 394-395.

3 Ibid., h. 270.

4 Lih. “Orasi Politik Prabowo Subianto pada Hari Buruh 1 Mei 2014” dalam http://www.youtube.com/watch?v=UH73XrMKxUI

5 http://prabowosubianto.info/aktivitas-bisnis-prabowo-subianto-pt-gardatama-nusantara-jasa-keamanan.html

6 http://www.rmol.co/read/2013/02/04/96901/Prabowo-Subianto-Dukung-Proyek-Hatta-Rajasa,-MP3EI

7 http://www.merdeka.com/politik/usai-orasi-di-gbk-prabowo-lupa-teken-kontrak-politik-buruh.html

8 http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/05/01/183114/2570898/1562/prabowo-tunggangi-may-day-ini-kata-ketum-gerindra

https://indoprogress.com/2014/05/apa...al-sosialisme/

prabocor mau niru sosialis ala hitler, rusia, china, korut
lah lupa SDA udah banyak habis dikuras ORBA!

Negara sosialis = demokrasi rakyat dikekang, medsos gak ada, pelanggaran ham dimana2, gaji buruh makin kecil, doyan kritik masuk bui!

Negara sosialis gagal= Venezuela, Bolivia, Kuba, Korut,zimbabwe yugoslavia,vietnam,soviet dll

Adapun sosialisme yang diterapkan di negara-negara berpendapatan menengah seperti Brazil, Venezuela, Bolivia, umumnya tidak memberikan hasil yang menggembirakan, cenderung menghambat pertumbuhan ekonomi, serta sulit untuk berkelanjutan (sustainable).

Lagipula, negara sosialis itu pajaknya gede lho. Memangnya kamu rela kalau sekitar 50% penghasilan kamu dipotong pajak?

PSI Tuding Konsep Ekonomi Prabowo Sosialis-Komunisme

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rizal Calvary Marimbo menilai konsep ekonomi Calon Presiden Prabowo Subianto semakin mengarah ke sosialis-komunisme. Berbagai tawaran program ekonomi capres nomor 2 tersebut semakin beraroma ke kiri-kirian.

“Konsep teranyar yang beliau tawarkan adalah menyetop impor secara paripurna. Artinya, di bawah Prabowo, Indonesia siap-siap menuju kearah negara tertutup sama sekali. Jangan dianggap enteng. Ini berbahaya. Ini sebuah semangat atau roh ke arah sosialis-komunisme,” ujar Rizal melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (7/11/2018).

Rizal mengatakan, dari rentetan pandangan Prabowo soal ekonomi bangsa belakangan ini terbaca Prabowo tidak terlalu peduli dengan ekonomi pasar. Prabowo juga tampaknya juga terus mendorong program-program bernuansa sosialis.

“Misalnya beliau mengobral subsidi di hampir semua sektor. Terakhir, Prabowo ingin setop impor sama-sekali,” ujarnya.

Negara gagal

Rizal mengatakan, sebab menjadi negara tertutup, sejumlah negara mengalami kebangkrutan dan produktifitasnya sangat rendah meskipun negara itu kaya akan sumber daya alam.

“Misalnya Venezuela memiliki cadangan minyak bumi sebesar 297 miliar barel. Sementara, Arab Saudi hanya punya 265 miliar barel. Karena negara tertutup dan memanjakan warganya dengan rupa-rupa subsidi akhrinya bangkrut, menjadi negara gagal. Pemerintah menyubsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara paripurna. Harga BBM di sana perna mencapai US$ 1 sen per liter. Sekitar Rp 140 per liter. Lebih murah dari sebutir permen Relaxa. Saat ini, Venezuela masuk dalam jajaran negara termiskin sedunia,” katanya.

Dia mengatakan, untuk bisa bertahan mustahil ekonomi suatu negara benar-benar bebas dari impor. Sebab tak satu negara pun di muka bumi ini yang mampu memenuhi atau mampu melakukan self sufficiency untuk dirinya sendiri.

“Sebab itu, ekspor dan impor itu sesuatu yang tak terelakan. Karena mungkin itu adalah kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi oleh negara lain dan tidak tersedia atau tidak cukup di negaranya sendiri,” ucapnya.



Ciri-ciri Sistem Ekonomi Sosialis

Dalam penerapan sistem ekonomi sosialis akan terlihat seberapa jauh peran pemerintah dalam mengendalikan semua kegiatan ekonomi dan kepemilikan sumber daya. Bisa dikatakan bahwa pemerintah adalah satu-satunya pelaku perekonomian dan merupakan pusat kekuatan yang memiliki banyak peran. Untuk mengetahui apakah suatu negara menerapkan ekonomi sosialis bisa dilihat dari beberapa ciri-ciri berikut ini,

Seluruh sumber daya produksi dimiliki oleh pemerintah, individu tidak diberi kewenangan dan kebebasan dalam kepemilikan sumber daya.
Adanya pengakuan kesamaan antara golongan yang kaya dan yang miskin dalam berpolitik, sosial, dan ekonomi.
Pemerintah adalah satu-satunya yang memiliki kekuasaan dalam perencanaan ekonomi.
Tidak adanya kompetisi menyebabkan sedikit jumlah pengusaha yang ada di negara tersebut.
Pemerintah menjadi pusat dalam pengambilan keputusan dalam segala kegiatan ekonomi, seperti perdagangan luar negeri, distribusi, konsumsi, dan Investasi. (baca juga : instrumen investasi)
Terwujudnya kesejahteraan sosial yang merata di masyarakat.
Jumlah produksi sangat terbatas karena berkaitan dengan kemampuan produksi dan kebutuhan (baca juga : peran pasar dalam perekonomian)

Kekurangan

Melambatnya pertumbuhan perekonomian karena hanya pemerintah satu-satunya pelaku pasar. (baca juga : peran pasar dalam perekonomian)
Sedikitnya jumlah kewirausahaan karena keterbatasan akses dalam memiliki sumber daya.
Tidak adanya imbalan atas kreativitas sehingga berakibat pada rendahnya semangat berinovasi.
Pajak yang diberlakukan terlalu tinggi. (baca juga : fungsi pajak dalam pembangunan)
Tidak adanya pengakuan dan kebebasan individu dalam memiliki sumber daya.
Ketersediaan produk dan jasa sangat terbatas.


Renungan
Sosialisme muncul tidak hanya karena ketimpangan ekonomi, lebih utama karena krisis ekonomi. Selanjutnya krisis ini membuat jurang dan tekanan penderitaan ekonomi yang kemudian melahirkan gerakan sosialisme. Kambing hitam harus diciptakan. Tetapi gerakan sosialisme tidak akan memperbaiki keadaan. Birokrasi dan politikus, akan berlagak sebegai dewa penyelamat dalam suatu krisis dan problem. Tetapi campur tangan birokrasi dan politikus akan melahirkan krisis yang lain.

Saat ini hantu deflasi sedang menghadang. Bagi yang percaya pada siklus Kondratieff, saat ini ekonomi sedang memasuki periode winter – musim dingin. Pada periode winter K sebelumnya ditandai dengan munculnya Nazi (Nasionalis Sosialis) di Jerman dan fasisme. Di US, pemerintah menjadi tangan besi dengan memberlakukan larangan kepemilikan emas.

Rasa keingin-tahuan saya terusik untuk mengetahui bagaimana kondisi winter K dua siklus sebelumnya yang dimulai tahun 1870an. Ini yang saya peroleh dari Wikipedia tentang partai Populist di US:

The Populist Party grew out of the agrarian revolt that rose to the collapse of agriculture prices following the Panic of 1873. The Farmers' Alliance, formed in Lampasas, TX in 1876, promoted collective economic action by farmers and achieved widespread popularity in the South and Great Plains. The Farmers' Alliance was ultimately unable to achieve its wider economic goals of collective economic action against brokers, railroads, and merchants, and many in the movement agitated for changes in national policy. By the late 1880s, the Alliance had developed a political agenda that called for regulation and reform in national politics, most notably an opposition to the gold standard to counter the deflation in agricultural prices.

Kalau memang ekonomi sudah memasuki winter K, maka tidak lama lagi kita akan menyaksikan gerakan sosialisme dalam skala yang lebih besar dari Zimbabwe. Pemerintah US melakukan penyelamatan terhadap penghutang yang tidak mampu bayar. Nasionalisasi Freddie Mac dan Fannie Mae, nasionalisasi bank-bank yang kolaps. Tetapi ini adalah perampokan para penabung untuk dihadiahkan kepada para penghutang yang sebenarnya tidak layak menikmati apa yang mereka nikmati.