JAKARTA- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik tren vonis dan tuntutan terhadap kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Sanksi pidana terhadap para kepala daerah tersebut dianggap tak memberi efek jera bagi pelaku dan efek cegah bagi kepala daerah lainnya.

”Kami masih kecewa terhadap putusan pengadilan negeri, Mahkamah Agung, dan tuntutan KPK yang masih kami anggap sedang,” kata peneliti ICWKurnia Ramadhana di kantornya, Jalan Kalibata Timur IVD, Nomor 6, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (16/12).

Kurnia mengatakan, tren vonis pengadilan terhadap kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi menyentuh rata-rata angka 6 tahun 4 bulan pidana penjara. Bagi ICW, vonis tersebut masuk level sedang. ”KPK mengklaim ada 104 kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak KPK berdiri. Tren sepanjang 2004-2018, vonis kepala daerah rata-rata hanya 6 tahun 4 bulan dan kami nilai itu putusan dalam taraf sedang,” ujarnya.

ICW menilai tren vonis hukuman sedang kepada koruptor terjadi karena tiga hal, yaitu Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), tuntutan jaksa KPK, dan belum adanya kesamaan pandangan di antara hakim soal hukuman yang layak bagi koruptor. ” Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangat memungkinkan jadi celah-celah hakim memvonis ringan koruptor. Mayoritas dakwaan KPK menggunakan Pasal 2 dan 3 (UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor), pasal itu soal kerugian uang negara,” ucap Kurnia.

Dalam pasal 3, jelas dia, penyelenggara negara yang terbukti korupsi diancam pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Sementara dalam Pasal 2 yang sering dijadikan alat untuk menjerat masyarakat, ancaman pidana penjaranya lebih tinggi, yaitu minimal 4 tahun. Masih terkait regulasi, Kurnia menuturkan sanksi kasus suap-menyuap yang termaktub dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 UU Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbaharui menjadi Nomor 20 Tahun 2001 juga memengaruhi. ”KPK ketika menangani kasus korupsi dengan instrumen operasi tangkap tangan (OTT), menggunakan pasal 5 ayat 1 dan 2. Yang kita sesalkan, hukuman bagi pemberi dan penerima sama,” tutur Kurnia.

Dalam Pasal 5 ayat 1 dan 2 diterangkan pelaku suap baik dari unsur masyarakat atau penyelenggara negara terancam pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun. ”Harusnya pihak penyelenggara negara justru yang diperberat,” tegas Kurnia. Kemudian soal faktor tuntutan jaksa, ICW pun menilai KPK masih menuntut dengan pidana penjara level sedang. Berdasarkan data ICW, tuntutan level sedang oleh KPK terhadap kepala daerah yang korupsi terjadi pada 16 dari 84 perkara, yang disidangkan di pengadilan. ”Dari 84 perkara, hanya 11 yang tuntutannya berat seperti Rita Widyasari (mantan Bupati Kutai Kartanegara) dituntut 15 tahun dan Nur Alam (mantan Gubernur Sulawesi Tenggara) 18 tahun,” imbuh Kurnia. ”Ada disparitas tuntutan. Ada kasus yang dimensinya sama, pasal dakwaan sama, nilai kerugian sama, misalnya kasus mantan Bupati Dompu kerugian negara Rp 3,5 miliar, tuntutan 2,5 tahun. Mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh, kerugian negara hampir sama Rp 4 miliar, tuntutan 8 tahun,” terangnya.

Kurnia menandaskan, rata-rata sanksi pidana penjara yang dijatuhkan hakim di Mahkamah Agung (MA) terhadap kepala daerah yang terbukti korupsi adalah 7 tahun. ”Dari 84 kasus, 5 divonis ringan. Empat dari 5 perkara yang mendapat vonis ringan tidak diketuai Artidjo Alkostar. Kita melihat belum ada pandangan yang sama antara hakim-hakim MA dan Artidjo. Putusan adalah mahkota pengadilan dan ICWsangat kecewa melihat putusan sidang kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah,” tandas Kurnia.

ICW juga mengkritisi kinerja KPK terkait pencabutan hak politik kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. ICW membeberkan, dari 104 kepala daerah yang ditangkap KPK sepanjang 2004-2018, hanya 32 orang yang dituntut pencabutan hak politik. ”Tidak banyak kepala daerah terdakwa tindak pidana korupsi yang dituntut dan divonis hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. Di tingkat tuntutan, hanya 32 orang (yang dituntut pencabutan hak politiknya),” kata peneliti ICWWana Alamsyah.

Lebih Berinisiatif

Menurut Wana, sudah sepantasnya semua kepala daerah yang terjerat kasus di KPK kehilangan hak politiknya. Dari 32 kepala daerah yang dituntut pencabutan hak politiknya, Wana menyebut hanya 26 orang yang divonis hakim menerima ganjaran tersebut. ”Hasil pemantauan menemukan bahwa dari 86 kasus yang telah divonis, terdapat 26 vonis yang mencabut hak politik terdakwa. Sementara 60 kasus lainnya tidak mencabut hak politik,” terang dia.

ICW merekomendasikan agar aparat penegak hukum lebih berinisiatif menjatuhkan sanksi pidana tambahan tersebut. Jika KPK tak menuntut, diharapkan hakim berani mengambil inisiatif tersebut. ”Hakim perlu berinisiatif untuk menjatuhkan vonis berupa pidana tambahan pencabutan hak politik walaupun tidak ada tuntutan dari jaksa KPK,” urainya.

Di sisi lain, ICW merilis data beberapa kepala daerah yang daerahnya pernah mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, tapi berujung di tahanan KPK. Salah satunya Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Selain Irvan, terdapat nama Bupati Purbalingga Tasdi, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Riau Rusli Zainal, Gubernur Riau Annas Maamun, Bupati Bangkalan Fuad Amin, Wali Kota Tegal Ikmal Jaya, Wali Kota Blitar M Samanhudi Anwar, dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. ICW menilai fakta tersebut menjadi anomaly. Opini WTP tak menjamin kepala daerah telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan benar.

Menurut ICW, opini WTP hanya melihat kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dari segi peraturan yang berlaku. Kemarin ICW juga merilis data provinsi dengan kasus korupsi kepala daerah terbanyak. Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan jumlah 14 kepala daerah yang terjerat KPK. ” Jawa Timur 14 kasus, disusul Sumatera Utara 12 kasus,” kata peneliti ICW Egi Primayoga.

Provinsi lain yang masuk 10 besar antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Riau, Aceh, Banten, dan Kalimantan Timur. Egi menuturkan, data tersebut merupakan hasil pantauan ICW sejak KPK berdiri pada 200. Selama itu juga, sebanyak 104 kepala daerah di seluruh Indonesia tersandung kasus korupsi di KPK. Egi menjelaskan, ratusan kepala daerah itu berasal dari hampir semua partai politik.

Dia menambahkan, tahun ini menjadi tahun puncak pengungkapan kasus yang melibatkan kepala daerah di lembaga antirasuah. ”Hampir semua parpol memberi sumbangan koruptor kepala daerah. Kalau dilihat puncaknya itu 2014 ada 14 kasus, 2018 ada 29 kasus,” ujar Egi.