Komisioner KPU RI Viryan Azis menyebut ada 31 juta pemilih yang berpotensi belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Padahal, mereka sudah melakukan perekaman KTP elektronik.
 
KPU merilis 185 juta DPT untuk Pemilu 2019 mendatang. Sedangakan merujuk dari data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) hanya 160 juta orang yang terdaftar.
 
Artinya ada 25 juta data yang bermasalah mencakup data ganda, meninggal, dan NIK ganda. Ditambah 6 juta data pemilih yang melakukan perekaman e-KTP, namun belum terdaftar di DPT.
 
KPU sendiri sudah mengimbau masyarakat mengecek keberadaan namanya di daftar pemilih yang telah ditempelkan pada setiap kantor kelurahan.
 
Permasalahan ini menunjukan bobroknya pengelolaan data era pemerintahan Jokowi dalam melakukan perekaman dan pencetakan KTP Elektronik. Pemerintah tidak becus dalam memperbaiki pengolahan data kependudukan di Indonesia.
 
Kejanggalan lain juga ditemukan dari Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) berjumlah 196 juta yang diserahkan Kemendagri, sedangkan DPT hasil dari pencocokan dan penelitian (coklit) KPU berjumlah 185 juta.
 
Data tersebut diserahkan Kemendagri sebelum KPU menetapkan DPT. Berarti ada selisih sekitar 11 juta, berbanding terbalik dengan ucapan Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan masyarakat yang belum memiliki e-KTP mencapai 2,3 juta pada Desember 2017.


 
Jadi yang benar 31 juta atau 11 juta? Ini dapat menjadi kecurigaan di masyarakat pasalnya permasalahan ini mecuat saat mendekati penyelenggaraan Pemilu 2019.  
 
Apakah Tjahjo Kumolo menyusupkan data sekitar 31 juta? Pasalnya pihak Kemendagri juga membuat surat edaran dokumen rahasia. Alhasil KPU tidak bisa mengakes data 31 juta tersebut. profesionalisme atas diselenggarakan Pemilu 2019 patut dipertanyakan.
 
Karena kejadian ini, disepakati bahwa penyempurnaan DPT selama 10 hari untuk membersihkan data ganda, yaitu hingga 16 September 2018. Pada tanggal tersebut, jumlah DPT berkurang menjadi 185.084.629 pemilih.
 
Namun, data ganda masih belum sepenuhnya dibersihkan sehingga disepakati untuk kembali dilakukan penyempurnaan DPT selama kurun waktu 60 hari, yaitu hingga 15 November 2018.
 
Hingga Kamis 15 November lalu, KPU telah menghimpun data pemilih sementara berjumlah 189.144.900 pemilih. Data itu dihimpun dari 34 provinsi, yaitu 28 provinsi menggunakan data hasil pemutakhiran pasca DPT hasil perbaikan I dan 6 provinsi lainnya menggunakan data existing (data lama hasil DPT hasil perbaikan I).
 
KPU kemudian memperpanjang selama 30 hari atau hingga 15 Desember 2018 karena masih ada KPU provinsi yang belum selesai melakukan pemutakhiran. (Sumur)
 
Mendekati tanggal 15 Desember 2018, media diramaikan dengan pemberitaan pengeroyokan anggota TNI AL oleh juru parkir di pertokoan Arundina, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, yang terjadi pada Selasa, 11 Desember kemarin.
 
Sehari sesudahnya, pada rabu 12 Desember dini hari, terjadi pembakaran dan perusakan sejumlah kendaraan yang parkir oleh orang tak dikenal. Pembakaran di Polsek Ciracas diduga dipicu orang yang tak puas dengan penanganan pengeroyokan anggota TNI di kawasan Cibubur, Jakarta Timur.
 
Pom TNI dan Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam pembakaran Rabudini hari. Sekitar 200 orang saat itu mendatangi Polsek Ciracas mencari tahanan yang diamankan karena diduga mengeroyok rekannya. (Sumur)
 
Apakah ini dalih pengalihan isu untuk menutupi data siluman yang sedang mencuat ke permukaan? Ataukah ini murni kriminalisasi?