Petugas Wilayatul Hisbah (Polisi Syariat Islam) mengamati warga pengguna jalan raya saat berlangsung razia penertiban hukum syariat Islam di Lhokseumawe, Aceh, Selasa, 13 November 2018. Warga yang berpakaian tidak sesuai dengan hukum syariat, melanggar qanun nomor 11/2002 tentang akidah, ibadah dan syiar islam serta qanun nomor 6/2014 tentang hukum jinayat


Banda Aceh - Bupati Aceh Barat, Ramli MS meminta pegawai seluruh instansi di daerah tersebut tidak melayani pengurusan administrasi kependudukan terhadap masyarakat muslim yang tidak menggunakan busana secara Islami.

"Kalau ada pejabat atau kepala dinas yang melayani warga muslim, tapi tidak memakai busana secara Islami, dia akan saya copot dari jabatannya," kata Ramli di Meulaboh, Jumat, 7 Desember 2018.

Ramli menjelaskan kebijakan itu berlaku khusus bagi umat muslim dalam pengurusan e-KTP, Kartu Keluarga (KK) dan berbagai data administrasi lainnya. Bagi warga nonmuslim, aturan tersebut tidak berlaku. "Tapi tetap sopan," ujarnya.

Menurut Ramli, langkah tersebut merupakan bagian dari pengoptimalan penerapan syariat Islam di daerahnya. Saat ini, kata dia, pihaknya memang sedang giat menggencarkan penerapan syariat Islam secara lebih baik dan menyeluruh di masyarakat.

"Setiap pejabat atau kepala dinas maupun aparatur sipil negara perempuan yang bekerja di instansi pemerintah, juga sudah mulai mengenakan pakaian secara Islami yakni tidak berpakaian ketat dan menutup aurat," kata Ramli.

Ramli mengklaim aturan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tersebut mendapatkan sambutan positif dari masyarakat di wilayah itu.

wow keren

Aturan Berbusana Yang Menghalangi Seseorang Mendapatkan Haknya Sebagai Warga Negara
:cih :cih